Jakarta, GK.com – Pada dialog yang diselenggarakan oleh PT. Tempo Inti Media Tbk bersama Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan yang mengerucutkan opsi dan sikap para Pemimpin Daerah Kepulauan atas RUU Daerah Kepulauan, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad  menjadi pembicara dalam Dialog Forum Daerah Kepulauan Tahun 2023.

Mengambil agenda “Upaya Percepatan Pengembangan Daerah Kepulauan dan Payung Hukum mengenai Daerah Kepulauan” DPR RI menyetujui 39 rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. Satu dari 39 RUU itu adalah RUU Daerah Kepulauan.

Sebagai informasi, anggota BKS Daerah Kepulauan terdiri atas 8 Provinsi, diantaranya Provinsi berciri Kepulauan yakni, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Untuk diketahui, BKS di bentuk sebagai upaya percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan yang rekam jejaknya telah berlangsung selama 18 tahun, sejak tahun 2015.

Pada momen itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam pemaparannya menjelaskan tentang urgensi percepatan pengesahan RUU dengan menggambarkan betapa sulitnya membangun kesejahteraan di Provinsi Kepulauan.

“Masing-masing Provinsi Kepulauan memiliki karakteristik dan kondisi yang sama. Kita menggunakan kebijakan ‘tight money policy’ pun belum cukup untuk pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, tingkat kesenjangan sangat tinggi. Contohnya di Kepri, kesenjangan di Natuna dengan wilayah Batam atau Bintan yang investasinya begitu besar sangat tinggi,” ungkap Ansar, Selasa (31/01/2023) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Ditegaskan Ansar pada kesempatan itu, RUU Daerah Kepulauan harus secara serius mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat. Menurutnya, tidak ada kata lain untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan, yaitu harus didukung fiskal yang lebih kuat.

“Kita perlu meyakinkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian hingga Presiden bahwa, RUU ini tidak membebani Pemerintah, namun justru menunjukkan Negara hadir sampai ke Daerah Kepulauan. Ini akan membentuk sense of belonging anak-anak Bangsa untuk menjaga perbatasan,” ujar Ansar.

Ansar menyimpulkan langkah konkrit BKS Provinsi Kepulauan sudah mengkerucut. Menurutnya, saat ini langkah yang diperlukan adalah dengan melengkapi referensi-referensi penting untuk meyakinkan Pemerintah Pusat, sinkronisasi dengan UU lain, kemudian fleksibilitas angka yang diusulkan dalam RUU yang di sesuaikan dengan kondisi APBN saat ini, serta komunikasi politik dengan DPR RI.

“Mudah-mudahan ini segera terwujud. Kita tidak ingin Provinsi-Provinsi Kepulauan ini suatu saat di declare sebagai Provinsi penyumbang angka kemiskinan tertinggi, penyumbang IPM yang terendah, dan indikator-indikator lainnya yang menunjukkan kesenjangan Daerah Kepulauan,” harap Ansar.

Sementara itu, dalam diskusi panel, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Rokhmin Dahuri menuturkan, selain Kepulauan Riau dibawah kepemimpinan Gubernur Ansar yang kinerja pembangunannya, seperti PDRB ADHK per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nya cukup tinggi, secara umum kinerja pembangunan 8 Provinsi anggota BKS Provinsi Kepulauan masih dibawah kinerja Nasional.

“Jika RUU Daerah Kepulauan ini dapat segera disahkan, kita dapat mencontoh Negara Qatar yang memaksimalkan berbagai potensi termasuk Sumber Daya Alam (SDA) nya. Salah satu contoh adalah potensi gas alam Natuna yang begitu besar yang dapat dimaksimalkan”. tutur Rokhmin.

Hadir pada dialog tersebut, beberapa Gubernur Anggota BKS Provinsi Kepulauan seperti Gubernur Sulawesi Tenggara yang juga Ketua BKS Provinsi Kepulauan Ali Mazi, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan Pj. Gubernur Bangka Belitung dan Direktur Utama Tempo Media Grup Arif Zulkifli.

Acara juga diisi dengan diskusi panel yang diisi oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, akademisi dari bidang Kelautan dan Perikanan, bidang Ekonomi, bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Pemerintahan, dan bidang Otonomi Daerah. (ron/ml).

Editor : Milla

Kepri, GK.com – Dijadikan sebagai Kawasan Strategis Perekonomian Nasional (KSPN), sejalan dengan program Pemerintah Pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pembangunan jembatan Batam-Bintan sebagai jembatan terpanjang di Indoneia yaitu 14,74 kilometer segera diwujudkan.

“Sebagai kawasan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat menjadi Kawasan Strategis Perekonomian Nasional, tentu saja Kepri harus didukung berbagai infrastruktur penunjang yang memadai. Jembatan Batam-Bintan ini nantinya akan menjadi jembatan yang terpanjang di Indonesia, ikonik dan usefull bagi masyarakat Kepri dan tentu menjadi kebanggaan bagi Bangsa Indonesia,” ungkap Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad.

“Jembatan Batam-Bintan ini tidak hanya mimpi bagi masyarakat Kepri saja, tetapi juga impain besar bagi seluruh Bangsa Indonesia. Kepri ini berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, dengan adanya infratrusktur yang baik di daerah perbatasan akan menambah kewibawaan Bangsa di hadapan Negara-Negara lain,” harap Ansar.

“Kita semua selalu berbicara lantang bahwa Negara kita adalah Negara yang besar dan kaya, maka inilah saatnya kita menunjukkan kebesaran dan kekayaan Negara kita,” ucap Ansar.

Secara manfaat, jembatan Batam-Bintan ini juga tentu Saja  dapat memudahkan mobilitas kendaraan, barang, orang, dan gang dari kedua wilayah. Dimana pada muaranya adalah menghidupkan perekonomian masyarakat, yang kemudian berdampak juga kepada daerah-daerah lain disekitarnya.

“Kita sudah berusaha, kita juga sudah berdoa, semoga saja mimpi kita bersama ini bisa segera wujudkan. Apalagi kita lihat Pemerintah pusat juga cukup serius dengan proyek ini,” ujar Ansar, Minggu (29/01/2023).

“Pemerintah telah mendapatkan dana pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk menopang pendanaan proyek ini senilai US$ 300 juta, atau setara Rp 4,4 triliun. Di bangun dengan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), proyek ini juga termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024”. papar Ansar.

Dikutip dari bisnisindonesia.id, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) Jembatan Batam-Bintan tengah melakukan percepatan atas proyek tersebut bersama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.


Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, proyek Jembatan Batam-Bintan termasuk dalam daftar proyek KPBU pada tahun ini. Investasi untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan mencapai Rp 14,74 triliun. 

Berdasarkan informasi pada laman resmi Kemenkeu, proyek Jembatan Batam-Bintan diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, serta mengurangi biaya logistik antara Pulau Batam dan Pulau Bintan. Selain itu juga dapat mengefisiensikan mobilitas kendaraan dari kedua wilayah di Kepulauan Riau tersebut.

Jembatan Batam-Bintan direncanakan akan dibangun sepanjang 14,74 Km dengan pembagian 7,98 km untuk porsi KPBU (Pulau Bintan-Pulau Tanjung Sauh) dan 6,76 Km untuk porsi dukungan Pemerintah (Pulau Tanjung Sauh-Pulau Batam) yang akan bersumber dari pinjaman Luar Negeri.

Saat ini sedang dilakukan review kajian lalu lintas oleh PT PII terkait dengan minimum revenue guarantee (MRG) untuk memitigasi risiko arus lalu lintas yang tidak sesuai dengan proyeksi pada saat awal operasi.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna dalam RDP dengan Komisi V DPR pada Selasa (24/1/2023) lalu, proyek tersebut saat ini memasuki tahap finalisasi final business case (FBC), lalu penandatanganan MoU atas pembagian tugas dan tanggung jawab antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Prakualifikasi proyek tersebut ditargetkan bakal dilakukan pada kuartal III/2023. Rencananya jembatan dengan total panjang 14,74 kilometer ini akan terbagi menjadi 7,68 jembatan dan 7,06 jalan tol. (*).

Editor : Ron