Tanjungpinang — Belanja cetak spanduk/baliho Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2024 senilai Rp 2 miliar lebih masih menyisakan sejumlah sorotan dan pertanyaan serius.

Bukan hanya soal harga yang disebut lebih tinggi dibandingkan harga penyedia di Batam dan Tanjungpinang, tetapi juga terkait penggunaan sebagian besar volume baliho yang telah dibelanjakan.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Kominfo Kepri memesan cetak spanduk/baliho sebanyak 34.600 meter persegi (m²) dengan harga kesepakatan Rp 59.700 per m² dengan melibatkan 11 perusahaan.

Penghematan uang Negara yang seharusnya dilakukan oleh Diskominfo Kepri terkesan diabaikan, meski jumlah potensi penghematan uang Negara tersebut menyentuh angka ratusan juta rupiah.

Hal ini diperkuat dengan temuan media ini dalam perbandingan harga dengan penyedia lainnya di Batam yang disebut sekitar Rp 20 ribu lebih rendah per m² dan Tanjungpinang sekitar Rp 10 ribu lebih rendah.


34.600 m² Baliho, Dipasang di Mana?

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan serius adalah 34.600 m² baliho yang diadakan itu dipasang di mana?

Sementara, penelusuran terhadap data penyewaan tiang baliho tahun 2024 saja menunjukkan kapasitas pemasangan yang tercatat hanya sekitar 2.000-an m².

Artinya, terdapat sekitar 32 ribu m² material cetak yang penggunaannya belum terlihat jelas, jika berdasarkan data sewa tiang yang ditelusuri.

Kondisi ini yang kemudian memunculkan pertanyaan serius mengenai realisasi, distribusi, pemasangan, hingga pertanggungjawaban atas puluhan ribu meter persegi baliho tersebut.

BACA JUGA: 👇👇👇

Apakah seluruh 34.600 m² benar-benar dicetak dan dimanfaatkan? Jika memang dipasang, di mana titik pemasangannya, dan apa bukti dokumentasinya?

Jika tidak seluruhnya dipasang, untuk apa volume sebesar itu dibelanjakan? dan apa pemanfaatannya?.


11 Perusahaan yang Ditunjuk Tidak Semua Memiliki Mesin Cetak

Sebagaimana dijelaskan dalam berita sebelumnya, kegiatan tersebut melibatkan 11 perusahaan, masing-masing dengan volume cetak pesanan yang berbeda, antara lain:

CV IKE 6.630 m²
CV KMB 3.320 m²
CV MAI 2.180 m²
CV MA 3.320 m²
CV SF 3.314 m²
CV AP 3.325 m²
CV ABB 3.325 m²
CV CBN 2.500 m²
CV HS 2.862 m²
CV SM 1.554 m²
CV PKS 2.270 m².

Penelusuran media ini juga menemukan adanya dugaan bahwa sejumlah perusahaan yang ditunjuk, dominan tidak memiliki mesin cetak baliho sendiri.

Atas informasi dan penelusuran data yang diterima, media ini berulang kali mencoba melakukan konfirmasi pada Sukaesih yang disebut sebagai PPTK pada kegiatan ini, namun tidak memberikan tanggapan.

Sementara KPA pada waktu itu dijabat oleh Hasan sewaktu menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kepri.

Sebelumnya, Diskominfo Kepri yang saat ini dipimpin oleh Hendri Kurniadi, S.STP., M.Si. telah mengirimkan dokumen bantahan pada redaksi media ini melalui Email.

Yangmana isi bantahan ataupun klarifikasi tersebut hanya menyampaikan keberatan atas tata cara penulisan berita dan keberatan penggunaan kata “Dugaan Fiktif” serta membawa nama Kepala Daerah dalam penulisan berita. Namun tidak memberikan penjelasan ataupun jawaban dari sejumlah pertanyaan yang menjadi persoalan utama.


Barikade 98: Bantahan Diskominfo tak Menjawab Persoalan

Ketua Barikade 98 Kepri, Rahmad Kurniawan memberikan pernyataan tegas atas persoalan ini.

Rahmad Kurniawan atau yang biasa disapa Iwan ini menjelaskan “Bantahan dari Diskominfo sudah jelas tidak memberikan jawaban substantif terkait harga, volume 34.600 m², penggunaan sekitar 32 ribu m², serta penunjukan 11 perusahaan. Publik berhak tahu uang Negara itu digunakan untuk apa saja, dan apa manfaatnya?,” kata Iwan.

Ia juga menambahkan, “persoalannya kini bukan sekadar berapa uang yang dibelanjakan, tetapi apa yang sebenarnya dibeli, di mana direalisasikan, dan apakah seluruh volume yang dibayar oleh uang negara tersebut benar-benar ada serta dapat dipertanggungjawabkan, dan apa pemanfaatannya. ini yang menjadi poin penting.” tegas Iwan.


Kejati Kepri Masih Pelajari Informasi

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) pada Bidang Intelijen di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri), Senopati, S.H., M.H saat dikonfirmasi media ini mengatakan, “tentunya kami masih mempelajari atas informasi yang diberikan kepada kami, terima kasih atas pertanyaannya,” ujar Senopati baru-baru ini.


Uji Integritas Gubernur Kepri

Hal ini juga menjadi uji Integritas Ansar Ahmad sebagai Gubernur Kepri, apakah “menutup mata” dengan persoalan yang berkembang, atau akan melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat kerjanya.

Jika seluruh pekerjaan memang terlaksana, publik berhak mengetahui bukti realisasi dan pemanfaatannya.

Sebaliknya, jika terdapat volume yang tidak dapat dijelaskan, maka hal tersebut patut menjadi perhatian serius bagi aparat pengawasan dan penegak hukum, karena berpotensi pemborosan keuangan Negara. (Tim)

Editor: Milla

Tanjungpinang, GK.com — Ketua Barikade 98 Kepri, Rahmad Kurniawan meminta Kejati Kepri segera membuka hasil koordinasi yang telah dilakukan terkait informasi yang disampaikan oleh media mengenai pengerjaan proyek baliho senilai lebih kurang Rp 2 miliar di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang diduga fiktif.

Menurut Rahmad Kurniawan, masyarakat perlu mengetahui secara pasti, apakah dari koordinasi tersebut telah ditemukan langkah atau kesimpulan tertentu. Pasalnya, pemberitaan mengenai dugaan proyek fiktif tersebut sudah beberapa kali muncul di gerbangkepri.com, sementara, perkembangan dari pihak Kejati Kepri sampai saat ini masih belum ada kepastian, dan dinanti oleh publik.

“Publik menunggu hasil dari koordinasi yang dilakukan pihak Kejati Kepri, apa hasilnya? Ini yang membuat publik bertanya-tanya, kenapa terkait permasalahan ini yang diduga ikut menyeret nama Gubernur Kepri Ansar Ahmad cenderung APH terkesan memperlambat, serta kelihatan kurang bersemangat dalam menangani kasus ini. Harusnya, Kejati Kepri segera melakukan penindakan, apalagi terkait hal ini ada kaitannya dengan orang nomor satu di Kepri,” ujar Rahmad Kurniawan.

BACA JUGA: 👇👇👇

“Apa perlu, Barikade 98 Kepri maupun LSM lainnya yang ada di Kepulauan Riau juga turut menyurati Kejati Kepri, agar permasalahan ini segera dapat ditindaklanjuti, dan mendapat atensi dari APH,” tegas Rahmad Kurniawan, Rabu (09/09/2026) Pukul 14.23 WIB melalui sambungan telepon.

“Kalau pihak Kejati Kepri tidak segera menindaklanjuti terkait proyek baleho 2 miliar ini, maka jangan disalahkan jika nantinya ada lembaga-lembaga lain yang akan bersurat ke mereka. Karena hari ini, tentunya publik menunggu aksi nyata dari Aparat Penegak Hukum, khususnya Kejati Kepri,” tegas Rahmad Kurniawan lagi.

Sementara, saat Redaksi gerbangkepri.com di undang oleh Kejati Kepri pada Kamis (03/09/2026) untuk dimintai keterangan sebagai bahan awal dalam melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut, Kasi Penkum Kejati Kepri, Senopati sempat mengatakan, jika pemberitaan yang terbit di media tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk mengambil langkah hukum. Pihaknya tetap harus melakukan pendalaman untuk memastikan kebenaran informasi yang di terima.

“Informasi yang kami dapatkan dari media itu bukanlah sesuatu yang sifatnya bahan. Letakkan dulu kebenarannya. Kami sudah konfirmasi ke Pidsus, belum ada satu langkah hukum yang dilakukan teman-teman Pidsus,” kata Senopati.

Menurutnya, laporan pengaduan maupun pemberitaan dapat menjadi bahan penilaian bagi bidang terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing, baik Intelijen, maupun Pidsus. Namun, sebelum memasuki tahapan hukum, diperlukan pemeriksaan pendahuluan atau PRA.

“PRA itu mencari data, dokumen, dan informasi berkaitan apakah itu benar-benar fitnah atau sesuatu yang berpotensi adanya dugaan seperti yang sudah disampaikan,” ungkap Senopati.

“Kami ini punya pekerjaan. Bukan berarti kami mengabaikannya, tapi nanti pelan-pelan kami akan pelajari. Tim Intel punya cara masing-masing,” tegas Senopati.

“Kalau data digital teman-teman buka melalui SIRUP, LPSE, sehingga judul-judulnya dijadikan satu bahan laporan, mohon maaf, semua APH pun bingung,” ujar Senopati.

Mengamati statmen dari Kasi Penkum Kejati Kepri Senopati saat pertemuan bersama gerbangkepri.com pada Kamis (03/09/2026) yang kelihatan seperti orang serba salah dalam melakukan penindakan, Ketua Barikade 98 Kepri, Rahmad Kurniawan mengatakan bahwa, tidak mungkin sebuah media berani memberitakan, jika hal tersebut fitnah.

“Justru harusnya para APH bekerjasama dengan teman-teman media, karena tidak bisa kita pungkiri, rata-rata sumber informasi itu seringnya kita dapati dari yang namanya pemberitaan teman-teman media. Kita tunggu saja, apa langkah tegas selanjutnya yang akan diambil oleh Kejati Kepri terkait dugaan pengerjaan baliho fiktif ini. Karena kita juga memperoleh sumber informasi yang dapat di percaya, jika pengerjaan tersebut mungkin dilakukan, tapi tidak maksimal. contoh seperti satu baleho di cetak dan di pasang di satu titik tiang, setelah poto diambil hanya sebagai memenuhi dokumentasi biar kelihatan kerjaan itu terlaksana, lalu baleho tersebut di copot, dan pindah lagi pemasangannya di tiang yang lainnya, dan begitu seterusnya. Semoga kisi-kisi ini menjadi bahan pertimbangan bagi APH untuk lebih bersemangat menangani perkara ini”. tutup Rahmad Kurniawan. (Tim)

Editor: Milla