Tanjungpinang, GK.com – Kepada gerbangkepri.com, Finance Section Head Taspen Tanjungpinang, Adam Victor Handoyo menegaskan, hingga sampai saat ini, belum ada kebijakan dan kejelasan resmi dari Pemerintah terkait kenaikan gaji dan pencairan rapel bagi pensiunan.
“Untuk kenaikan dan rapel bagi PNS maupun pensiunan, sampai saat ini belum ada informasi resmi dari Pemerintah Pusat. Jadi, kami imbau kepada masyarakat, setiap informasi terkait kenaikan atau rapel yang beredar saat ini dipastikan itu hoaks,” jelas Adam.

“Taspen hanya akan mengeluarkan pernyataan resmi apabila telah menerima dasar hukum berupa Surat Keputusan (SK) atau Surat Edaran dari Pemerintah Pusat. Jika memang sudah ada mandat resmi, kami akan menyampaikan informasi melalui berbagai Media, seperti Koran, Radio, Media Sosial, serta melalui mitra perbankan agar sampai kepada para pensiunan,” ujarnya.

Selain meluruskan informasi yang beredar, Taspen juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan instansi tersebut.

Ditegaskan Adam lagi, bahwa Taspen tidak pernah meminta data pribadi sensitif dari peserta.

“Perlu digarisbawahi, Taspen tidak pernah meminta data pribadi seperti nomor rekening, PIN, ataupun kode OTP melalui telepon atau media lainnya,” katanya.

Menurutnya, salah satu modus yang sering digunakan pelaku adalah berpura-pura sebagai pegawai Taspen, dan meminta kode OTP atau sejumlah uang dengan dalih pencairan rapel. Bahkan, ada juga yang mengaku sebagai perwakilan Instansi Pemerintah atau bendahara gaji.

“Modus lainnya, pelaku meminta korban mengirimkan uang terlebih dahulu agar rapel bisa dicairkan. Ini jelas penipuan,” tambahnya.

Taspen sendiri telah mengambil langkah hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Pihaknya bekerja sama dengan Aparat Kepolisian untuk menindak sindikat penipuan yang merugikan masyarakat.

“Dari sisi legal, kami sudah melakukan tindakan hukum, bahkan sudah ada sindikat yang berhasil ditangkap. Kami juga terus merekap laporan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti,” ungkap Adam.

Ia pun mengimbau masyarakat yang menemukan atau menjadi korban penipuan untuk segera melapor.

“Silakan laporkan ke Taspen dan juga ke pihak Kepolisian agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Adam.

Sebagai langkah pencegahan, Taspen secara aktif melakukan sosialisasi melalui Media Massa dan Media Sosial terkait berbagai modus penipuan, termasuk phishing dan penyalahgunaan data pribadi.

“Jangan mudah percaya pada informasi yang tidak resmi, apalagi jika diminta data pribadi atau uang. Pastikan selalu cek ke sumber resmi” pesan Adam, Kamis (16/04/2026) Pukul 14.15 WIB.

Isu mengenai kenaikan gaji dan pencairan rapel bagi pensiunan belakangan ini memang lagi ramai diperbincangkan di masyarakat. (HB)

Editor: Endang

Tanjungpinang, GK.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus mendorong penerapan sertifikat tanah elektronik sebagai bagian dari transformasi digital di sektor pertanahan. Sistem ini dinilai memberikan kemudahan akses, sekaligus meningkatkan keamanan data kepemilikan tanah.

Heli Pitra Liansa selaku Koordinator Pendaftaran Tanah dan Ruang di BPN Tanjungpinang, kepada gerbangkepri.com menjelaskan bahwa, sertifikat tanah elektronik merupakan bentuk digital dari sertifikat konvensional yang sebelumnya masih berbasis fisik (Analog).

“Kalau dulu sertifikat masih berbentuk fisik dan datanya belum sepenuhnya digital, sekarang sudah beralih ke sistem elektronik. Data kepemilikan tanah sudah tersimpan secara digital dan bisa diakses kapan saja,” ujarnya.

“Peralihan ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam melakukan modernisasi sistem administrasi pertanahan. Seluruh data, termasuk arsip, kini tersimpan secara digital, sehingga lebih terorganisir dan mudah ditelusuri,” ungkapnya.

Secara fisik, sertifikat elektronik juga tampil lebih sederhana. Dokumen hanya berupa selembar kertas yang dilengkapi dengan barcode. Keabsahan data dapat diverifikasi melalui aplikasi “Sentuh Tanahku” yang disediakan oleh Kementerian.

“Dari sisi hukum, lanjut Heli menerangkan, BPN memastikan bahwa sertifikat elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan sertifikat konvensional.

“Kekuatan hukumnya tetap sama. Ini sudah diatur dalam peraturan turunan dari Peraturan Presiden dan juga Peraturan Menteri terkait penerbitan sertifikat elektronik,” tegas Heli, Selasa (14/04/2026).

“Penerapan sistem ini juga mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satu alasan utamanya adalah, karena banyaknya kasus kehilangan sertifikat fisik yang sering diikuti hilangnya data penting. Dengan sistem digital, masyarakat merasa lebih aman karena data tersimpan dan bisa diakses dari mana saja,” kata Heli.

“Terkait keamanan, sertifikat elektronik dilengkapi dengan sistem pengamanan seperti barcode dan kode khusus yang hanya dapat diakses melalui aplikasi resmi yang terdaftar di Kementerian. Ini tentunya membuat potensi pemalsuan menjadi jauh lebih kecil,” tambahnya.

Sejauh ini, BPN Tanjungpinang mengaku belum menemukan kasus peretasan maupun pemalsuan sertifikat elektronik.

“Belum ada kasus di Tanjungpinang. Justru untuk sertifikat analog, kasus pemalsuan cukup banyak, dan bahkan sudah sampai ke proses persidangan”. ujar Heli kepada gerbangkepri.com saat ditemui di Kantor BPN Tanjungpinang pada Selasa, 14 Pukul 14.30 WIB.

Meski demikian, BPN memastikan bahwa apabila terjadi kendala akses, masyarakat tetap dapat melakukan pengecekan langsung di Kantor BPN setempat.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, sertifikat tanah elektronik diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan administrasi pertanahan, sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat. (HB)

Editor: Endang