Kamis, Mei 28, 2026
Beranda blog Halaman 923

Andap Budhi Revianto Pimpin Sertijab di Lingkungan Polda Kepri

Batam, GK.com – Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.IK, memimpin Upacara Penyerahan Jabatan dan pembacaan Sumpah Jabatan yang dilakukan oleh sejumlah Personil Polda Kepri di Lapangan Upacara Polda Kepri, Kamis (20/2).

Adapun nama-nama pejabat yang melaksanakan penyerahan jabatan saat itu diantaranya adalah Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Purwolelono, S.IK., M.M melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional di lingkungan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Karo SDM Polda Kepri Kombes Pol Djoko Susilo, S.H., S.I.K. diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagpangkat Robinkar SSDM Polri digantikan oleh Kombes Pol Albertus Bambang Indrata, S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Karo SDM Polda Papua Barat.

Dirsamapta Polda Kepri Kombes Pol Drs. Anzari Malatua Sinaga, M.M, jabatan Dirsamapta Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Sabhara Baharkam Polri digantikan oleh Kombes Pol Sarif Rahman, S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Dirsamapta Polda Jambi.

Kabidpropam Polda Kepri Kombes Pol Drs. I Gede Mega Suparwitha, M.Si diangkat dalam jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Wabprof Divpropam Polri (Dalam rangka pendidikan Lemhannas PPRA LX T.A. 2020) digantikan oleh Kombes Pol Agus Nurpatria, S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Kabidpropam Polda Banten.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Prasetyo Rachmat Purboyo, S.I.K diangkat dalam jabatan baru sebagai Peneliti Utama STIK Lemdiklat Polri digantikan oleh AKBP Purwadi Wahyu Anggoro, S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbagstik Bagkurhanjardikbangum Rokurlum Lemdikpol.

Kapolres Natuna AKBP Nugroho Dwi Karyanto, S.I.K diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Asahan Polda Sumut dan digantikan oleh AKBP Ike Krisnadian yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kepri.

 

Baca : 

Polda Kepri Lakukan Sertijab

 

Kapolres Lingga AKBP Joko Adi Nugroho, S.I.K., M.T diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagwatpers Ro SDM Polda Kepri dan digantikan oleh AKBP Boy Herlambang, S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bintan.

Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Kaltim AKBP Bambang Sugihartono, S.I.K., M.M. diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Bintan.

Alih tugas atau mutasi jabatan adalah proses yang biasa terjadi dan pasti terjadi dilingkungan Polri yang merupakan sebagai bentuk penyegaran, promosi dan pembinaan karier personil Polri dalam rangka meningkatkan performa organisasi. (Mis).

Editor : Febri

DPD SPRI Kepri Nilai Syarat Media Yang Dapat Kerjasama Harus Terverifikasi Bertentangan Dengan UU Pers

Tanjungpinang, GK.com – Terkesan di anak tirikan dan merasa harus angkat suara,  Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Provinsi Kepri meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dana publikasi Media di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dalam RDP yang dilaksanakan pada hari Rabu (19/2) sekitar pukul 10.30 Wib itu, diikuti oleh sejumlah anggota DPRD Tanjungpinang, diantaranya adalah Novaliandri Fathir, Agus Chandra Wijaya, Dicky Novalino, Sri Artha Sihombing, Ria Ukur Rindu Tondang, Kepala Dinas Kominfo Tanjungpinang Abdul Kadir Ibrahim, Kepala Inspektorat Tanjungpinang Tengku Dahlan, serta para anggota DPD SPRI Kepri.

Dikesempatan itu, Ketua DPD SPRI Kepri, Sholikin menyampaikan bahwa kebijakan maupun peraturan terkait Media yang dapat bekerjasama (MoU) dengan Pemerintah Daerah harus terverifikasi, baik secara administrasi ataupun faktual, dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kami dari SPRI telah melayangkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi di Dewan Pers tertanggal 25 November 2019 lalu, serta telah menerima jawaban bahwasanya kebijakan kerjasama tersebut masih dalam proses penelaahan oleh Badan Internal BPK, apabila telah mendapat hasil telaah yang dimaksud, maka akan segera diinformasikan,” ungkap Sholikin.

“Artinya tidak ada temuan dari BPK terkait dana publikasi yang mengharuskan atau mensyaratkan harus terverifikasi, berarti semua Perusahaan Pers memiliki hak yang sama,” lanjutnya.

 

Baca :

Tingkatkan Sinergitas Bersama Media, Tim Humas Kanwil DJBC Khusus Kepri Gelar Coffee Morning

 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Tanjungpinang,Abdul Kadir Ibrahim dalam menindaklanjuti pembahasan tersebut, menyarankan untuk dibentuk sebuah Tim melalui Dinas Kominfo Tanjungpinang dan Stakeholder terkait untuk dapat melanjuti aspirasi yang disampaikan oleh DPD SPRI Kepri.

Saran tersebut disetujui oleh para anggota DPRD Tanjungpinang, termasuk Pimpinan RDP Novaliandri Fathir yang mengatakan bahwa, saran itu nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang agar mendapatkan solusi dan jalan keluar terbaik.

“Kami akan mengawal dan mengirim surat ke BPKP untuk dikonsultasikan terkait permasalahan publikasi ini, nantinya kami juga akan membawa perwakilan dari SPRI untuk mendengarkan secara langsung,” tutup Novaliandri Fathir mengakhiri RDP yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanjungpinang, Senggarang. (FL).

 

Sudirman Tatu : PKH Jangan di Politisir Untuk Kepentingan Tertentu

Jeneponto, GK.com – Salah satu karya bhakti Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mensejahterakan masyarakat adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai sangat membantu dalam meringankan beban warga, khususnya bagi mereka yang hidup dibawah prasejahtera.

Pernyataan tersebut disetujui oleh Kepala Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, Sudirman Tatu saat ditemui di rumahnya, Selasa (17/02), namun meski begitu, Sudirman merasa masih ada keganjilan di lapangan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Sangat disayangkan, program yang seharusnya maksimal diperuntukkan demi membantu masyarakat kecil, ternyata masih saja terjadi keganjilan di lapangan, karena masih banyak warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat, ter,nyata belum tersentuh, dan begitu juga sebaliknya, ada yang seharusnya tidak wajar lagi menerima, tapi masih merasakan bantuan tersebut,” ujar Sudirman.

Sudirman mencontohkan, seperti di Desa Pao, Pemerintah Desa tidak tahu-menahu berapa jumlah orang yang menerima PKH tersebut.

“Ironisnya, dari awal pendataan kami selaku aparat setempat tidak pernah disampaikan terkait jumlah tersebut, padahal seharusnya dari pihak pelaksana lapangan program PKH saat awal pendataan, sebaiknya mengkoordinasikan kepada kami, karena Pemdes merupakan Perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab,” ungkap Sudirman.

“Kami paham betul akan situasi dan kondisi kehidupan sehari-hari warga kami, buktinya hingga saat ini, masih banyak warga yang seharusnya layak mendapatkan bantuan tersebut, justru namanya tidak terdaftar sebagai penerima PKH, dan masih seringkali datang ke Kantor Desa menyampaikan keluhannya,” tutur Sudirman.

 

Baca :

Diduga Korupsi Dana BOS, Abdul Karim : Itu Cuma Miskomunikasi

 

Lanjut Sudirman menyampaikan, demi suksesnya program PKH yang tepat sasaran, perlu ada koordinasi yang baik dari semua pihak yang terkait dalam program PKH tersebut, termasuk juga kepada Pemerintah setempat.

“Jangan program mulia ini di politisir demi kepentingan tertentu, berikanlah bagi warga yang memang layak menerima dan jangan ada pilih kasih, karena Program PKH sudah ada kriteria yang ditentukan untuk mereka yang memang pantas menjadi penerima bantuan program keluarga harapan”. tegas Sudirman.  (Chepy).

Editor : Febri

Jelang UNBK, SMAN 3 Batam Lakukan Try Out Pada 24 Februari Mendatang

Batam,  GK.com – Lima tahun berjalan tanpa kendala, kini SMA Negeri 3 Batam kembali bersiap untuk mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret hingga 2 April mendatang.

Suksesnya pelaksanaan UNBK tanpa kendala pada tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan SMA Negeri 3, tentunya tidak terlepas dari persiapan matang serta dukungan dari berbagai pihak, khususnya Sekolah dan Orang Tua Murid.

“SMA Negeri 3 Batam sudah melaksanakan UNBK sejak Tahun Ajaran 2015-2016 dan selama ini belum mengalami masalah yang berarti,  kecuali masalah itu muncul memang dari Pusat, seperti LogOut massal,” ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum,Gatot saat ditemui Media ini di Ruang Kerjanya, Rabu (19/2) sekitar pukul 13.00 Wib.

 

Baca :

Minim Fasilitas, 8% SLTA di Kepri Masih Menggunakan Kertas Dan Pensil Untuk UN

 

Dalam proses pelaksanaan UNBK di SMAN 3 Batam ini, didukung oleh 4 Laboratorium Komputer dengan 6 server, dimanamasing-masing server terdapat 40 komputer client. Sebagai percobaan, pada bulan ini SMA Negeri 3 Batam akan mengadakan Try Out Sekolah untuk mengukur sejauh mana kemampuan para Siswa dalam menjawab soal yang nantinya akan disuguhkan saat UNBK berlangsung.

“Tepatnya pada tanggal 24 Februari ini kita akan mengadakan Try Out Sekolah”. pungkas Gatot. (Mis).

Editor : Febri

Wakil Bupati Tutup MTQ Tingkat Kecamatan Karimun ke- 12

Karimun, GK.com – Wakil Bupati Karimun,  H. Anwar Hasyim, M.Si menutup secara resmi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kecamatan Karimun yang ke- 12 di Lapangan Tanjung Rambut, Coastal Area.

Kegiatan yang digelar selama 3 hari itu, dihadiri oleh Camat Karimun Agung Jati Kusuma, Asisten I Pemerintahan Kabupaten Karimun, para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Karimun, para Lurah dan Kepala Desa se- Kecamatan Karimun, Kapolsek Tanjungbalai, para Dewan Juri MTQ, para Majelis agama, para peserta Qori dan Qoriah dan masyarakat Karimun.

Dalam sambutannya, Camat Karimun, Agung Jati Kusuma mengucapkan terimakasih dan memberi apresiasinya kepada Wakil Bupati Karimun beserta rombongan yang telah hadir dalam rangka penutupan MTQ yang ke- 12 tingkat Kecamatan Karimun itu.

“Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada sahabat kami yakni, Sekretaris Kecamatan Karimun selaku Ketua Panitia beserta jajarannya, yang telah bersungguh-sungguh dan bekerjasama dalam persiapan untuk mensukseskan penyelenggaraan MTQ hingga sampai malam penutupan ini,” ujar Agung, Selasa (18/02) sekitar pukul 21.00 Wib.

“Terimakasih juga kepada Lurah dan Kepala Desa se- Kecamatan Karimun, yang telah ikut berpartisipasi dalam membangun Stand Bazar untuk menampilkan produk dan kerajinan dalam ajang seleksi di Kecamatan, serta  partisipasi pada Pawai Ta’aruf,” ucap Agung.

Dikatakan Agung, pada penyelenggaraaan MTQ itu, mulai dari pembukaan hingga berlangsungnya kegiatan pada cabang-cabang lomba yang dipertandingkan, Alhamdulillah antusias dan partisipasi dari masyarakat begitu tinggi dalam memeriahkan acara tahunan tersebut.

“Selamat dan sukses kepada peserta Qori dan Qoriah yang telah berhasil mendapatkan juara, tentunya kami berharap kepada para Qori dan Qoriah untuk dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebagai utusan tingkat Kecamatan Karimun yang akan mewakili di tingkat Kabupaten Karimun mendatang,” harap Agung.

 

Baca : 

Pembukaan MTQ Tingkat Kecamatan Karimun Yang ke-12 di Sambut Antusias Oleh Masyarakat

 

Dikesempatan yang sama, Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun memberikan penghargaan, apresiasi dan terimakasih kepada Pemerintah Kecamatan Karimun dan seluruh panitia pelaksana MTQ, serta seluruh masyarakat Kecamatan Karimun yang telah melaksanakan MTQ dengan sangat baik.

“Kami sangat merasa bangga, karena tahun demi tahun pelaksanaan MTQ ini maupun peserta Qori dan Qoriah sangat baik,” ujar Anwar.

“Perlu diketahui, Kecamatan Karimun merupakan Kecamatan ke- 9 yang telah menyelesaikan pelaksanaan MTQ, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tinggal 3 Kecamatan lagi yang akan melaksanakannya, yakni Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Ungar, dan Kecamatan Belat,” terang Anwar.

Dijelaskan Anwar, pelaksanaan MTQ ini merupakan suatu motivasi bagi generasi penerus, mudah-mudahan dapat diberkatkan dengan ilmu Al-Qur’an, karena di Kabupaten Karimun sudah banyak berdiri Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang berjumlah kurang lebih 335 TPQ.

“Semoga dengan ilmu Al-Qur’an ini, dapat membentengi mereka dari pengaruh-pengaruh buruk lingkungan sekitar, mari kita ambil hikmah dari apa yang kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari agar kita dapat membiasakan diri dengan membaca Al-Qur’an”. tutup Anwar.

Diakhir acara, diberikan piala bergilir MTQ tingkat Kecamatan Karimun Tahun 2020 kepada Lurah Sei Lakam Barat Oni Rijali, yang telah berhasil meraih sebagai juara umum MTQ tingkat Kecamatan Karimun tahun 2020. (KR).

Editor : Febri

3 Ranperda Ditindaklanjuti Dengan Pertimbangan Point Penting Dari Setiap Fraksi DPRD Kepri

Dompak, GK.com  Melanjuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang hingga kini belum usai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepri mengenai Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepulauan Riau, serta penyertaan modal Barang Milik Daerah (BMD) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam Rapat yang digelar pada Selasa (18/2) pagi itu, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Dr. H. TS Arif Fadillah, S.Sos., M.Si, para anggota DPRD Kepri, serta FKPD dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

 

Para Anggota DPRD Kepri

 

Fraksi PDI-P, Taufik yang saat itu mengawali pembacaan Pemandangan Umumnya menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbarui dalam Ranperda tersebut.

“Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya yang besar nan melimpah, namun pengelolaannya saat ini belum optimal, sebagaimana 90% lautan, namun hanya sekitar 3% yang terjamah oleh Pemerintah Daerah,” kata Taufik di Ruang Rapat Utama Paripurna DPRD Kepri, Dompak.

“Sumber daya Kepulauan Riau tidak hanya sebatas sumber daya hayati, sumber daya mineral, energi, potensi sumber daya maritim dan potensi sumber daya kulturalnya, namun juga memiliki sumber daya Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang dapat dipebaharui, diantaranya hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut dan sumber daya perikanan yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan hasil Daerah,” lanjut Taufik.

 

Fraksi Golkar, Kamaruddin Ali, S.H saat menyerahkan Pemandangan Umun Ranperda

 

Selanjutnya Fraksi Golkar, Kamaruddin Ali, S.H dalam kesempatan yang sama memberikan pandangan untuk mengedepankan Ranperda agar segera terselesaikan.

“Ranperda ini harus cepat terselesaikan, karana merupakan salah satu kepastian hukum yang dapat memberikan kepastian usaha di Negeri ini, maka dari itu Fraksi Golkar meminta untuk segera menyelesaikan Ranperda ini demi kepentingan rakyat dan daerah,” ujar Kamaruddin.

 

Fraksi Gerindra, Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si saat menyampaikan Pemandangan Umum

 

Sementara itu, Fraksi Gerindra, Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si dalam Pemandangan Umumnya berharap agar isu kemiskinan masyarakat Pesisir mendapat perhatian penuh dalam pembahasan selanjutnya, khususnya Ranperda RZWP3K yang harus dapat menjawab dan memberi jalan keluar atas isu tersebut.

 

Baca :

Anggota DPRD Kepri : Kalau Besok OPD Dan Stakeholder Terkait Tidak Hadir, Kami Sepakat Untuk Menolak Perda

“Kedepan diharapkan agar muncul SDM yang terampil, terbentuknya kemampuan atau skill dan pengetahuan kepada masyarakat Pesisir, karena kita ingin melihat kedepannya muncul entrepreneur-entrepreneur di Daerah Pesisir yang tidak tercampur dalam pranata sosial budaya dan budaya lokal”. jelas Nyanyang Haris.

 

OPD dan FKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri yang hadir dalam Rapat Paripurna

 

Fraksi-Fraksi DPRD Kepulauan Riau pun sepakat untuk membahas Ranpersa lebih lanjut dengan catatan mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh setiap Fraksi untuk Pemerintah Daerah. (Jer).

Editor : Febri