Beranda Kepulauan Riau Tanjungpinang DPD SPRI Kepri Nilai Syarat Media Yang Dapat Kerjasama Harus Terverifikasi Bertentangan...

DPD SPRI Kepri Nilai Syarat Media Yang Dapat Kerjasama Harus Terverifikasi Bertentangan Dengan UU Pers

85
0

Tanjungpinang, GK.com – Terkesan di anak tirikan dan merasa harus angkat suara,  Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Provinsi Kepri meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dana publikasi Media di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dalam RDP yang dilaksanakan pada hari Rabu (19/2) sekitar pukul 10.30 Wib itu, diikuti oleh sejumlah anggota DPRD Tanjungpinang, diantaranya adalah Novaliandri Fathir, Agus Chandra Wijaya, Dicky Novalino, Sri Artha Sihombing, Ria Ukur Rindu Tondang, Kepala Dinas Kominfo Tanjungpinang Abdul Kadir Ibrahim, Kepala Inspektorat Tanjungpinang Tengku Dahlan, serta para anggota DPD SPRI Kepri.

Dikesempatan itu, Ketua DPD SPRI Kepri, Sholikin menyampaikan bahwa kebijakan maupun peraturan terkait Media yang dapat bekerjasama (MoU) dengan Pemerintah Daerah harus terverifikasi, baik secara administrasi ataupun faktual, dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kami dari SPRI telah melayangkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi di Dewan Pers tertanggal 25 November 2019 lalu, serta telah menerima jawaban bahwasanya kebijakan kerjasama tersebut masih dalam proses penelaahan oleh Badan Internal BPK, apabila telah mendapat hasil telaah yang dimaksud, maka akan segera diinformasikan,” ungkap Sholikin.

“Artinya tidak ada temuan dari BPK terkait dana publikasi yang mengharuskan atau mensyaratkan harus terverifikasi, berarti semua Perusahaan Pers memiliki hak yang sama,” lanjutnya.

 

Baca :

Tingkatkan Sinergitas Bersama Media, Tim Humas Kanwil DJBC Khusus Kepri Gelar Coffee Morning

 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Tanjungpinang,Abdul Kadir Ibrahim dalam menindaklanjuti pembahasan tersebut, menyarankan untuk dibentuk sebuah Tim melalui Dinas Kominfo Tanjungpinang dan Stakeholder terkait untuk dapat melanjuti aspirasi yang disampaikan oleh DPD SPRI Kepri.

Saran tersebut disetujui oleh para anggota DPRD Tanjungpinang, termasuk Pimpinan RDP Novaliandri Fathir yang mengatakan bahwa, saran itu nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang agar mendapatkan solusi dan jalan keluar terbaik.

“Kami akan mengawal dan mengirim surat ke BPKP untuk dikonsultasikan terkait permasalahan publikasi ini, nantinya kami juga akan membawa perwakilan dari SPRI untuk mendengarkan secara langsung,” tutup Novaliandri Fathir mengakhiri RDP yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanjungpinang, Senggarang. (FL).