Jakarta, GK.com – Guna pemantapan pengawasan, pemetaan dan pencegahan potensi pelanggaran, Bawaslu Kota Tanjungpinang menghadiri Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Tahun 2020, yang diselenggarakan Oleh Bawaslu Republik Indonesia, di Hotel Redtop Jakarta, Selasa (25/2).
Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhamad Zaini menjelaskan bahwa, meskipun Tanjungpinang tidak ada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota karena telah berlalu pada Tahun 2018 lalu, namun dengan adanya peluncuran IKP ini nantinya akan menjadi spirit Bawaslu Tanjungpinang dalam meningkatkan strategi pencegahan potensi pelanggaran dalam setiap pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 mendatang dalam lokus wilayah “Kota Gurindam Negeri Pantun” Ibu Kota Provinsi Kepri.
“Harapan kita setiap potensi pelanggaran dapat dicegah dengan baik dan persuasif, sehingga kualitas Pilkada semakin demokratis dan berkualitas,” ujar Zaini yang juga selaku Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga.
Lanjut Zaini menjelaskan, IKP ini dirancang memetakan potensi kerawanan Pilkada Serentak tahun 2020 yang berlangsung di 270 daerah dengan fungsi antisipasi dan pencegahan dini, upaya peluncuran IKP merupakan proses panjang dalam pengumpulan data, penelitian dan kajian, dalam empat dimensi potensi kerawanan, yaitu dimensi konteks sosial dan politik, dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara Pemilu, otoritas penyelenggara Negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal, dimensi Pemilu yang bebas dan adil, dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan Pemilu, dan pengawasan Pemilu, dimensi kontestasi, dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan dan kampanye calon, serta dimensi partisipasi, dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik.
“Sejak November 2019 lalu, Bawaslu Kota Tanjungpinang dan Bawaslu secara Nasional telah menelusuri dan menghimpun semua data yang dibutuhkan Bawaslu RI dalam menyusun IKP, baik bersumber dari internal Bawaslu, KPU, Kepolisian, maupun Media, sehingga hasilnya dipublis oleh Bawaslu RI dalam peluncuran ini”, ungkap Zaini.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Idris, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan Peluncuran IKP oleh Bawaslu RI, dapat dilihat rata-rata penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten/Kota berada dalam kategori rawan, sedang dan penyelenggaraan Pilkada Provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi.
Dimensi-dimensi kerawanan pada tingkat Kabupaten/Kota memiliki skor rata-rata 51,65 yang masuk dalam kategori rawan sedang. Artinya, kerawanan Pilkada di tingkat Kabupaten/Kota berada pada level 4 yang berarti lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi, sedangkan pada pemilihan Gubernur, sembilan Provinsi yang menyelenggarakan pemilihan memiliki skor rata-rata 73,8 yang masuk dalam kategori tinggi, yang berarti hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.
“Kepri berada pada posisi IKP lebih rendah, pada urutan nomor delapan dari sembilan Provinsi yang mengadakan Pilkada, dengan nilai skors 67,43, dan skors IKP yang tertinggi 86,42”, jelas Idris.
“Oleh karena itu, Bawaslu Kepri akan semakin meningkatkan strategi pencegahan potensi pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan Pilkada secara maksimal yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI, Abhan menyampaikan, IKP Pilkada 2020 menjadi salah satu ikhtiar terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan pemilihan yang digelar 23 September mendatang. Menurutnya, hal ini juga membantu mendetailkan dan membedah karakteristik pelanggaran di suatu wilayah.
“Perencanaan dan penelitian IKP melibatkan para peneliti dan pakar dalam bidang kepemiluan, dengan mengutamakan metodologi dan analisis,” kata Abhan.
Hasil penelitian IKP Pilkada 2020 ini, ada tiga kategori kerawanan, yaitu ringan, sedang dan berat, yang dibagi ke dalam enam level, hasil penelitian IKP Pilkada 2020 menyoroti dari 261 Kabupaten/Kota didapati tiga daerah yang memiliki kerawanan level tertinggi yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju dan Kota Makassar. Sedangkan daerah dengan kerawanan level terendah adalah Kabupaten Lombok Utara.
Tak hanya itu, IKP Pilkada 2020 juga menunjukkan dari 9 Provinsi yang mengadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hasilnya, Provinsi Sulawesi Utara menjadi Provinsi dengan kerawanan paling tinggi, sedangkan Kalimantan Utara menjadi Provinsi dengan kerawanan terendah.
Baca juga :
Bawaslu Kota Tanjungpinang Persiapkan Kapabilitas Panwascam Melalui Bimtek Pengawasan
Dengan hasil penelitian ini, Abhan berharap IKP dapat menjadi indera bagi semua pihak pemangku kepentingan dalam menangkap setiap fenomena dan gejala pelanggaran dan kerusakan dalam Pilkada 2020. Fenomena yang dimaksud, diantaranya pelanggaran netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara), politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), ujaran kebencian dan dan politik uang.
“Kiranya setiap pihak bisa menekan, mengurangi bahkan mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dengan wewenangnya masing-masing,” harap Abhan.
Peluncuran IKP 2020 dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, mengimbau supaya ajang Pemilihan Umum (Pemilu) tidak dijadikan sumber perpecahan, permusuhan, dan membuat suasana kehidupan masyarakat tidak kondusif, karena tujuan sejati Pemilu adalah untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan Negara, bukan untuk meraih kekuasaan.
“Dalam Pemilu ada yang menang dan kalah, perbedaan pilihan dalam Pemilu adalah wajar, perbedaan itu sesuatu yang harus dihormati”. kata Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan dalam peluncuran IKP. (Red/Hms).
Editor : Febri
