Batam, GK.com – Dengan tujuan menciptakan birokrasi yang bebas korupsi dan melayani masyarakat dengan baik, Menteri PANRB RI Abdullah Aswar Anas meluncurkan program OLGOZI secara online untuk tiga provinsi, yaitu Kepri, Kalteng, dan Sulsel. Acara tersebut berlangsung di Hotel Best Westrn Premier Panbil Batam, Kepulauan Riau, pada hari Rabu (4/10).
Program OLGOZI adalah singkatan dari One Local Government One Zona Integritas, yang merupakan strategi untuk membangun Zona Integritas (ZI) di unit kerja pemerintah daerah agar dapat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Acara peluncuran program ini dihadiri oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad secara langsung, serta Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo dan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin secara online.
Selain itu, juga hadir secara langsung Sekretaris Eksekutif KemenPan RB Prof. Eko Prasojo, Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, Dirjen Disdukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, serta bupati dan walikota dari Provinsi Kepri bersama dengan instansi vertikal lainnya. Secara online juga mengikuti acara ini 14 bupati dan walikota dari Provinsi Kalteng dan 24 bupati dan walikota dari Provinsi Sulsel.
Dalam sambutannya, Menteri Anas menyatakan bahwa program OLGOZI sangat penting untuk mereformasi birokrasi agar menjadi lebih efektif, efisien, dan terukur. Ia mengharapkan agar pemerintah daerah segera memiliki unit kerja yang berintegritas dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Menteri Anas, program OLGOZI harus dilaksanakan secara masif agar dapat menjadi solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa dengan membangun zona integritas di lembaga atau institusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka akan meningkatkan kepercayaan publik dan dampak positif dari reformasi birokrasi.
“Ini yang akan kita dorong dari penerapan OLGOZI, untuk melahirkan birokrasi yang berintegritas dan menghasilkan pelayanan berkualitas,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri terus berkomitmen untuk mempercepat pembangunan zona integritas di wilayahnya, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan prima dalam pelayanan publik.
Namun demikian, ia menyadari bahwa keberhasilan pembangunan zona integritas ini sangat bergantung pada kualitas dan kapasitas individu yang terlibat dalam proses tersebut. Ia menginginkan agar setiap individu memiliki sikap jujur dan konsisten dalam memberikan pelayanan publik.
Gubernur Ansar juga menjelaskan bahwa pencanangan zona integritas di Kepri telah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penetapan unit kerja, pembangunan unit kerja, dan pemantauan pembangunan zona integritas. Penilaian terhadap unit kerja dilakukan oleh tim penilai nasional.
“Saya berharap, melalui pencanangan OLGOZI ini menjadi salah satu solusi bagi Provinsi Kepri, khususnya unit WBK/WBBM yang telah ada, menjadi makin baik lagi. Ini ditandai dengan dipilihnya Kepri sebagai pilot project pelaksanaan program OLGOZI, sekaligus bentuk wujud deklarasi Kepri siap membangun zona integritas,” tutupnya.
Pada akhir acara, dilakukan penandatanganan komitmen bersama secara serentak menuju Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh bupati dan walikota dari Provinsi Kepri, Provinsi Kalteng, dan Provinsi Sulsel.(*)
Menteri PANRB Luncurkan Program OLGOZI untuk Tiga Provinsi
