Pidato Kontroversial Bupati Anambas Soal “Pejuang” BP2KKA Desak Klarifikasi

Anambas, GK.com – Pidato Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris dalam sebuah acara resmi Sidang Paripurna DPRD Anambas di Hari Jadi Kabupaten Anambas ke- 16 Tahun pada Senin, (24/06/2024) menuai kecaman keras dari berbagai kalangan masyarakat. Pernyataan Bupati Anambas yang berapi-api mengenai definisi “Pejuang” dianggap merendahkan dan menyinggung pihak-pihak yang telah berjuang untuk kemajuan daerah.

Dalam pidatonya, Bupati Abdul Haris menyatakan, “Pejuang itu tidak ada pamrih, tidak ada ukur-ukur, tidak ada jasa-jasa yang harus dikembalikan, pejuang itu memang rela dan sukarela. Itulah yang namanya pejuang. Kalau orang masih berjuang minta-minta, itu bukan pejuang.” Pernyataan ini dianggap merendahkan perjuangan masyarakat yang kerap kali menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada Pemerintah. Sebagai master hukum, selayaknya Bupati Anambas harus lebih jeli lagi mendevenisikan makna pejuang. Pejuang adalah sesosok orang yang tidak putus asa, konsisten dalam mencapai tujuan yang ditargetkan, bekerja tanpa pamrih dan memperlihatkan dirinya berbeda dari kebanyakan.

Kecaman datang dari berbagai tokoh masyarakat, aktifis, dan warga Anambas. Mereka menilai pernyataan Bupati tidak mencerminkan sikap Pemimpin yang seharusnya menghargai dan mendengarkan aspirasi rakyatnya. Selain itu, pernyataan tersebut juga dianggap tidak sesuai dengan semangat gotong-royong dan kebersamaan yang seharusnya di junjung tinggi dalam pembangunan daerah yang taat dengan rezim hukum.

“Pernyataan Bupati sangat tidak pantas dan melukai hati masyarakat Anambas. Sebagai pemimpin, seharusnya Abdul Haris, SH. MH lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan menghargai perjuangan semua pihak,” ujar M. Fadil Hasan SH – Humas BP2KKA Pusat, Kamis (27/06/2024).

BP2KKA Pusat merasa tersinggung dan marah atas pernyataan Bupati Abdul Haris yang dianggap merendahkan martabat mereka sebagai kelompok yang memperjuangkan pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas dari Kabupaten Natuna. Walaupun perjuangan pemekaran ini di tentang oleh satu atau dua orang anggota DPRD Natuna saat itu. Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan Bupati saat Sidang Paripurna dan diduga mengandung unsur pelecehan terhadap pejuang Anambas. Bisa jadi sejarah kelam penolakan pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas akan muncul ke permukaan. Sejarah akan membuktikan.

Fadil Hasan mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas ucapan Abdul Haris yang memimpin daerah ini selama dua periode. Ia juga menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak hanya melukai perasaan pribadi, tetapi juga mencederai masyarakat secara keseluruhan dan memahami sejarah pahit tentang penolakan pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Kami merasa sangat tersinggung dan tidak terima dengan pernyataan Bupati yang merendahkan kami. Pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin daerah yang seharusnya menghormati pejuang,” ujarnya dengan nada geram.

Terkait peristiwa yang menyayat hati ini, Fadil Hasan segera akan mengambil langkah dengan merilis pernyataan resmi yang mengecam keras ucapan Bupati. Pihaknya menuntut Bupati untuk segera mencabut pernyataannya, dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh pengurus BP2KKA dan masyarakat Anambas.

“Kami mendesak Bupati untuk segera mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataannya yang tidak pantas. Jika tidak ada itikad baik dari Haris selaku Bupati, kami akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut. Bisa jadi kami akan mengenakan pasal fitnah dan bisa jadi juga pasal pencemaran nama baik organisasi pejuang pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas, BP2KKA,” tegas Fadil Hasan.

Sementara itu, Bupati Anambas Abdul Haris, melalui Sekda Satiar saat di minta tangapannya, Kamis (27/06/2024) belum memberikan tanggapan resminya. Situasi ini memicu ketegangan di Kabupaten Anambas. Publik pun menantikan respons Bupati dan berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan kepala dingin. (red).