KEPRI, GK.com – Tiga kapal ikan Indonesia dengan delapan awak dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau di tahan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Sarawak pada Jumat (19/04/2024)
Insiden ini menarik perhatian karena terjadi di kawasan perbatasan maritim yang belum diselesaikan antara Indonesia dan Malaysia.
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Indonesia segera mengirim surat ke APMM pada 23 April 2024, guna menekankan bahwa penahanan tersebut tidak sesuai dengan protokol yang ditetapkan dalam MoU antara kedua Negara. Menurut pemeriksaan Dirjen PSDKP, kapal-kapal tersebut seharusnya tidak di tahan, melainkan diminta untuk meninggalkan area tersebut.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak melaporkan bahwa, sidang perdana untuk kedelapan nelayan telah diadakan pada 3 Mei 2024, dengan para nelayan menyatakan tidak bersalah, hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang di tanggal 27 Mei untuk dua nelayan, 10 Juni untuk tiga nelayan, dan 11 Juni untuk tiga nelayan lainnya.
Gubernur Kepulauan Riau mengirim surat ke Kementerian Luar Negeri pada 4 Mei 2024, meminta dukungan untuk nelayan kecil yang menggunakan kapal berukuran sekitar 3 GT, dan alat pancing ulur untuk mencari nafkah sehari-hari. Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga meminta agar nelayan diberikan jaminan keamanan dan bantuan hukum.
Sementara, Ketua HNSI Kepulauan Riau, Eko Prihananto, S.Ak menyoroti bahwa penangkapan nelayan oleh otoritas Malaysia adalah masalah berkelanjutan yang telah terjadi selama bertahun-tahun.
Kasus ini menyoroti pentingnya penyelesaian batas maritim yang belum terselesaikan, dan perlunya komunikasi yang lebih baik antara agensi terkait untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Perlindungan dan bantuan hukum bagi nelayan yang ditahan menjadi prioritas bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani situasi ini. (*).
Kronologi Dan Dinamika Penangkapan Nelayan Natuna oleh APMM Malaysia
