Jumat, Februari 7, 2025
spot_img

Skandal Pajak Karimun: Pendapatan Jauh di Bawah Target

Karimun, GK.com – Pemerintah Kabupaten Karimun sedang menghadapi sorotan terkait hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pada sektor pajak reklame, retribusi PBG, dan retribusi tera/tera ulang.

Realisasi pendapatan dari pajak reklame, retribusi PBG, dan retribusi tera/tera ulang pada tahun 2022 masing-masing tercatat sebesar Rp 1.490.258.640,00, Rp 1.815.254.086,80, dan Rp 37.143.000,00. Angka-angka ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam APBD, menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah belum optimal.

Selain itu, pemeriksaan juga mengungkapkan adanya kelemahan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Terdapat 61 titik objek pajak reklame yang belum dipungut retribusi PBG, belum aktifnya Tim Penertiban Reklame, belum dipungutnya jaminan pembongkaran reklame, serta belum terpasangnya cap pengesahan/legalisasi pada beberapa reklame tetap.

Untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi lebih lanjut, tim dari media ini telah mengajukan permohonan wawancara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Karimun, khususnya kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Karimun tertanggal 16 Juli 2024. Dalam permohonan tersebut, diajukan beberapa pertanyaan terkait langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemkab Karimun untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain mengenai tindak lanjut terhadap temuan 61 titik objek pajak reklame yang belum dipungut retribusi PBG, langkah konkret untuk menyelesaikan masalah pelimpahan wewenang penerbitan izin penayangan reklame, serta rencana untuk mengaktifkan kembali Tim Penertiban Reklame.

Selain itu, tim media ini juga menanyakan tentang potensi kerugian pendapatan daerah akibat belum dipungutnya retribusi PBG dan belum adanya jaminan pembongkaran reklame, serta dampak kelemahan dalam pengelolaan retribusi dan pajak reklame terhadap iklim investasi di Kabupaten Karimun.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada jawaban yang di berikan dari pihak terkait atas konfirmasi tertulis yang diajukan. (tim).

Related Articles

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles