Jakarta, GK.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Pembahasan Pengembangan Pulau Rempang, yang diikuti oleh 22 Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, termasuk Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Ratas ini digelar pada Jum’at sore (25/8/2023), di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Salah satu yang menjadi fokus dalam ratas ini adalah penyelesaian persoalan dan harapan warga Rempang yang sebelumnya menyampaikan aspirasinya di depan kantor BP Batam. Muhammad Rudi memaparkan progress pengembangan Pulau Rempang sebagai kota baru berkonsep “Green and Sustainable City”, yang telah dimulai sejak 2004 berdasarkan kerjasama antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (PT MEG).
Menko Airlangga mengatakan bahwa rencana pengembangan Rempang Eco-City merupakan proyek nasional yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oleh karena itu, pemerintah secara serius menindaklanjuti pelaksanaan proyek ini dengan membahas tiga hal strategis, yaitu:
Penyelesaian persoalan yang ada hingga mekanisme solusi bagi masyarakat Rempang;
Penetapan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN);
Penyusunan Peraturan Presiden yang akan menaungi Percepatan Pengembangan Rempang Eco-City.
“Kita sudah dengar dari seluruh K/L di sini, ada Pak Gubernur (Kepri) juga. Selesaikan ya Pak Gubernur.” Ujar Menko Airlangga yang duduk berdampingan dengan Gubernur Kepri.
“Rapat ini untuk bersama mensinkronkan langkah. Terutama mendorong agar investasi bisa dilaksanakan. Selanjutnya akan kita rapatkan dengan Bapak Presiden.” Tambahnya.
Sementara itu, Muhammad Rudi mengharapkan hasil laporan yang telah dipaparkannya dapat dibahas di tingkat yang lebih tinggi.
“Kita sudah sampaikan semua apa yang menjadi kendala, persoalan dan harapan warga. Semua K/L hadir di sini. Mudah-mudahan hasil rapat hari ini akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi (Presiden).” Kata Muhammad Rudi.
PULAU REMPANG SIAP BERUBAH MENJADI ECO-CITY
Pemerintah melalui BP Batam berkomitmen untuk mengembangkan Pulau Rempang menjadi kawasan terintegrasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu langkahnya adalah dengan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di Areal Penggunaan Lain (APL) dengan menawarkan relokasi ke kavling seluas 500 meter persegi yang sudah bersertifikat dan dilengkapi dengan rumah tipe 45. Masyarakat juga akan mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB) dan bebas biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.
Selain itu, BP Batam juga akan memberikan fasilitas pendukung bagi masyarakat, seperti fasilitas ibadah, dermaga, olahraga, jalan, listrik, pasar tradisional, puskesmas, sekolah, dan TPU. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan Pulau Rempang juga akan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, termasuk dalam hal perekrutan tenaga kerja untuk proyek yang akan berjalan.
Muhammad Rudi juga optimis bahwa pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan. “Harapan besar pemerintah adalah dengan pembangunan ini, anak-anak di Pulau ini akan terlibat dalam pembangunan, sehingga kesejahteraan dapat merata disarakan oleh semua masyarakat tidak hanya di Batam melainkan hingga Rempang dan juga Galang hingga wilayah sekitar bahkan Kepri dan Indonesia,” kata Muhammad Rudi.
Pulau Rempang Eco-City merupakan proyek pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan renewable energy (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar ±Rp381 triliun dan ditargetkan dapat menampung sekitar 306.000 orang pada tahun 2080.(rls)
Editor : Ronny
