Batam, GK.com – DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menggelar rapat paripurna pada Jumat (4/8/2023) untuk membahas laporan Panitia Khusus (Pansus) mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Batam No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rapat paripurna juga sekaligus mengambil keputusan terhadap Ranperda tersebut.
Menurut Ketua Pansus, Amintas Tambunan, Perda No 10/2016 merupakan dasar bagi lingkup kerja Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Dalam Perda itu, diatur mengenai perangkat daerah dan susunannya, termasuk tipologi kelembagaan.
Namun, karena ada kebutuhan dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Perda tersebut perlu diubah. Ada dua substansi utama yang diusulkan untuk diubah, yaitu penambahan atau pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Untuk membahas Ranperda itu, Pansus telah melakukan beberapa langkah. Pertama, rapat internal untuk menyamakan persepsi dan pemahaman. Kedua, pembahasan materi dan substansi Ranperda dengan tim Pemko Batam. Ketika itu, Pansus menanyakan alasan Pemko Batam hanya mengusulkan dua penambahan atau pembentukan OPD saja.
Menurut Pansus, saat ini adalah kesempatan dan momentum yang tepat untuk membentuk OPD yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pansus memberi waktu kepada Pemko Batam untuk melakukan pengkajian dan pendalaman terkait kebutuhan OPD tersebut.
Ketiga, studi banding ke daerah lain untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan Ranperda, serta konsultasi ke Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Namun, sampai saat ini, masih belum ada kesepakatan antara Pansus dan Pemko Batam terkait materi dan substansi Ranperda. Oleh karena itu, Ranperda tersebut masih membutuhkan pembahasan yang lebih lanjut, khususnya terkait penambahan OPD yang dibutuhkan.(***)
Editor : Ronny
Rapat Paripurna DPRD Batam Bahas Ranperda Perubahan Perangkat Daerah
