Minggu, Mei 19, 2024
spot_img

Negara Harus Menjamin Kesehatan, Karena ini Merupakan Bagian dari Hak Asasi Manusia

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses dan layanan kesehatan yang memadai. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup, tingginya angka kematian, dan lambatnya penanggulangan kemiskinan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 adalah 9,78% atau sekitar 26,42 juta orang. Salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya mutu layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Masyarakat miskin sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, sanitasi, dan perawatan kesehatan. Mereka juga rentan terhadap penyakit menular dan kronis yang membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi.
Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat miskin, Pemerintah telah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk masyarakat miskin dan kurang mampu. Dengan JKN, masyarakat miskin dapat mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), serta rujukan tanpa harus membayar biaya administrasi.

Namun, program JKN masih memiliki beberapa kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah:

  1. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat miskin dalam mengurus kepesertaan JKN.
  2. Banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahui atau tidak mau mengurus kartu JKN karena alasan birokrasi, ketidaktahuan, atau malu.
  3. Kurangnya ketersediaan dan kualitas FKTP di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
  4. Banyak FKTP yang tidak memiliki fasilitas, peralatan, obat-obatan, dan tenaga kesehatan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.
  5. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola program JKN. Banyak terjadi permasalahan seperti tunggakan iuran, klaim tagihan, verifikasi data, dan pengawasan mutu.
    Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa Pemerintah perlu meningkatkan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar program JKN dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:
  6. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat miskin tentang manfaat dan prosedur mengurus kepesertaan JKN.
  7. Pemerintah dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosial, media massa, dan relawan untuk menyebarkan informasi dan membantu masyarakat miskin dalam mengurus kartu JKN.
  8. Meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk membangun dan meningkatkan FKTP di daerah 3T.
  9. Pemerintah dapat memberikan insentif dan fasilitas kepada Tenaga Kesehatan yang bersedia bertugas di daerah 3T.
  10. Pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan telemedisin atau konsultasi jarak jauh antara FKTP dengan fasilitas kesehatan rujukan.
  11. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola program JKN.
  12. Pemerintah dapat membentuk tim terpadu yang bertugas untuk mengawasi, mengevaluasi, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam program JKN.
    Dengan demikian, saya berharap bahwa program JKN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesehatan masyarakat miskin. Kesehatan masyarakat miskin adalah salah satu faktor penting untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Penulis : Ronny. P

Editor : Milla

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles