Batam, GK.com – Panasnya pemberitaan yang menyangkut TKI illegal berangkat dengan menggunakan paspor pelancong, serta prosudur terbitnya paspor non prosudural yang selama ini terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam hingga hal ini hampir menimbulkan korban, mendapat sorotan tajam dari Ketua DPW Brikade 98 Kepri, Rahmad Kurniawan.
“Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan resmi terkait biaya maupun langkah-langkah dalam pengurusan paspor, namun dengan santernya menggaung dugaan suap dan pungli yang di lakukan oleh oknum-oknum di tubuh Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, tentu ini akan menjadi atensi semua pihak-pihak yang bersangkutan, tanpa terkecuali dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,” ucap Rahmad Kurniawan.
“Menyikapi dengan serius terkait hal ini, kejadian demi kejadian di tubuh Imigrasi Kota Batam ini semua berawal dari lemahnya pengawasan Intelijen di tubuh Imigrasi itu sendiri. Imbasnya, banyak kejadian dialihkan kepada pucuk pimpinan yang seolah-olah tidak memperhatikan permasalahan,” katanya.
Baca juga :
Jadi TKI Illegal Melalui Batam Nyaris di Perkosa Anak Majikan | gerbangkepri.com
“Terjadinya sebuah perkara diluar kewenangan Negara, itu semua berawal dari pembuatan paspor non prosudural, ibaratkan seperti meminum secangkir kopi, hitam pekat, pahit, manis, selalu dijadikan kambing hitam, ‘cak kopi’. Contoh nya seperti itu lah, akhirnya banyak memakan korban. Dan kita melihat juga dilapangan adanya pembiaran maraknya pengurus-pengurus paspor non prosudural yang terkesan di pelihara dari jalur instan yang katanya bisa, dengan hitungan hari, namun harus merogoh kantong diangka fantastik,” tuturnya.
“Untuk apa di tempatkan Kasi Intelijen baik dari Kanwil maupun Kantornya, kalau sistemnya tidak berjalan. Penempatan suatu jabatan jangan berdasarkan kedekatan emosional dengan unsur pimpinan. Yang parahnya lagi, karena adanya indikasi kedekatan atau aji mumpung, seolah-olah Dia mampu dan mempuni, padahal kalau di lihat tidak. Itu baru satu persoalan, belum lagi persoalan yang berada pada kewenangan dan topoksi Intelijen itu sendiri,” ujarnya.
“Belum masalah berapa banyak orang asing yang masuk, dalam hal persoalan deteksi dini berkaitan dengan sistem pekerjaan, ada berapa banyak persoalan orang asing yang masuk, berapa banyak perpanjangan paspor orang asing, dan berapa banyak masyarakat biasa dalam pembuatan paspor yang melalui jalur prosudural maupun non prosudural ? Ini yang perlu di deteksi dini, kalau tidak ada deteksi dini, bagaimana selaku pucuk pimpinan bisa memprediksikan bahwa suatu masalah itu tidak ada ?,” tanya Rahmad Kurniawan.
“Ini akan menjadi tolak ukur suatu program, sebagus apa pun itu, kalau di balakang layar masih mengkambing hitam kan ‘cak kopi’, tentu tidak akan berhasil program tersebut,” ungkap Rahmad Kurniawan.
Baca juga :
“Menjadi seorang Pemimpin dan Pimpinan di suatu lembaga Negara harus lah memiliki konsep Atap (Amanah, Terampil, Akuntebel, dan Proposional). Imigrasi itu adalah lembaga Negara sebagai cermin jendela suatu Negara. Di suatu Negara kalau masih ada yang nama nya upeti istilah nya ‘cak kopi’, miris sekali rasanya. Kalau lah nanti pucuk pimpinan berganti, namun apabila intelijen nya tidak berjalan untuk pengawasan dalam menganalisa mendeteksi dini, semua pasti akan sia-sia,” tutur Rahmad Kurniawan.
“Alasan klasik lainnya adalah kurangnya personil. Negara mengharapkan PNBP, tapi PNBP yang bagaimana ? Makanya terjadi di mana para oknum-oknum yang mewakil kepentingan kebijakan akan semakin meraja lela, merasa mempunyai hubungan khusus dengan pemangku kebijakan karena merasa bisa di bantu. Inilah yang kerap dijadikan mereka ladang demi meraup keuntungan pribadi, tanpa memikirkan nyawa orang lain. Menyikapi atas kejadian di tubuh lembaga ini, menjadi atensi pihak kami untuk membawa kasus ini sampai ke jenjang Menteri”. pungkas Rahmad Kurniawan. (Ron).
Editor : Milla
