Kepri, GK.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Kali ini kerja sama tersebut dalam bentuk pemberian pinjaman lunak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tanpa bunga.
Berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kepri, tercatat per Agustus 2022, realisasi dari bunga kredit dari program ini telah mencapai lebih dari Rp 650 Juta. Dengan rincian, Rp 186 Juta lebih pada tahun 2021 dan Rp 464 Juta untuk di tahun 2022, sedangkan plafond kredit yang telah disalurkan mencapai Rp 11,160 Miliar dengan total pelaku UMKM sebagai debitur sebanyak 591.
“Program pinjaman bagi pelaku UMKM dengan bunga 0% ini memang kita tujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Harapan kita semua, program ini dapat membantu usaha kecil yang ingin bangkit setelah terpuruk dimasa pandemi,” ungkap Ansar Ahmad, Selasa (20/09/2022).
Adapun jumlah UMKM yang tersebar di Kepri terhitung per 19 Januari 2022 ada sebanyak 146.638 pelaku UMKM. Untuk persentase sendiri, pelaku UMKM terbanyak berada di Kota Batam dengan hitungan 75.064, disusul Kota Tanjungpinang sebanyak 18.613, di urutan ketiga Kabupaten Bintan yakni 11.783. Kemudian Kabupaten Karimun sebanyak 18.434, Kabupaten Natuna 8.454, Kabupaten Anambas 5.262 dan yang paling sedikit ialah Kabupaten Lingga 9.028.
“Jumlah UMKM di Kepri cukup banyak, ini dapat dikatakan menjadi tulang punggung perekonomian di Kepri, ditambah lagi di situasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Untuk itu, demi mempertahankan eksistensi UMKM yang ada, kita perlu mengambil kebijakan ini,” ujar Ansar Ahmad.
Sedangkan data yang dikeluarkan plafond kredit tercatat UMKM dari Kota Tanjungpinang yang paling banyak memanfaatkan program ini, yakni sebanyak 161 UMKM dengan plafond kredit Rp 3,071 Miliar, diikuti Kabupaten Natuna sebanyak 161 UMKM dengan plafond Rp 3,065 Miliar, kemudian Kabupaten Karimun sebanyak 102 UMKM dengan plafond Rp 1,958 miliar.
Sedangkan Kota Batam hanya tercatat sebanyak 59 UMKM dengan plafond Rp 1,060 Miliar, Kabupaten Lingga sebanyak 59 UMKM dengan plafond Rp 1,052 Miliar, Kabupaten Bintan sebanyak 32 UMKM dengan plafond Rp 632 Juta dan terakhir Kabupaten Kepulauan Anambas hanya 17 UMKM dengan plafond Rp 322 Juta.
“Saya yakin masih banyak masyarakat yang belum tau tentang program ini, dan saya meminta agar Pemerintah Daerah dan BRKS dapat membantu untuk mensosialisasikan program ini kepada masyarakat luas”. pungkasnya. (*).
Editor : Milla
