Kepri, GK.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad terus melakukan pemantauan tentang realisasi fisik dan keuangan serta Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan pembangunan Provinsi Kepri Tahun Anggaran (TA) 2022.
Hal tersebut terlihat dari rapat rutin mingguan yang di laksanakan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yang mana di jelaskan bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 1,575 Triliun atau 45,26%, dari target pendapatan sebesar Rp 3,480 Triliun, angka tersebut naik sebesar 0,24% sejak 8 Juli 2022.
Sedangkan, untuk rekapitulasi belanja realisasi keuangan APBD 2022 per 15 Juli 2022 mencapai Rp 1,384 Triliun atau 35,77% dari pagu Dana sebesar Rp. 3,870 Triliun atau naik sebesar 1% sejak 8 Juli 2022 dan realisasi fisik mencapai 40,93%.
Dijelaskan Ansar Ahmad, berdasaran laporan dari Biro Ekonomi Pembangunan, ada sekitar 43 OPD yang berada di lingkungan Pemprov Kepri. Diantaranya 14 OPD berhasil mencapai target dalam realisasi keuangan serta fisiknya, sedangkan 15 OPD hanya mencapai target pada realisasi keuangan, dan 14 OPD lainnya dari realisasi keuangan hingga fisiknya belum mencapai target sama sekali.
“Pada Intinya, setelah rapat evaluasi mingguan seperti ini, Kepala OPD harus menindaklanjuti ke masing-masing OPD terkait agar ke depannya ada pergerakan dan perubahan,” pinta Ansar Ahmad, Senin (18/07/2022).
Lebih lanjut Ansar Ahmad menekankan, terkait realisasi DAK Fisik dengan adanya beberapa OPD yang melakukan Addendum, dirinya berharap hal tersebut tidak menjadi halangan untuk penginputan data, dimana pada tanggal 21 Juli 2022 merupakan batas waktu yang di berikan.
“Bagi OPD dengan DAK yang ada addendum, tolong segera di input kembali, karena batas waktu kita tinggal 3 hari lagi,” tegas Ansar Ahmad.
Sementara itu, ada 7 kegiatan strategis yang bersumber dari Dana pinjaman Daerah pada PT. SMI, dari pagu Rp 179 Miliar yang mana terealisasi sebesar Rp 20,8 Miliar atau 11,57% dengan realisasi fisik sebesar 22,34%.
Dalam rapat tersebut juga membahas tentang percepatan progres pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), yang mana tanggal 13 Juli 2022 dari data Sistem Pengawasan Sierra BPKP di Kepri telah mencapai 49,77% atau telah mencapai komitmen P3DN sebesar 49%. Namun masih terdapat 5 Kabupaten/Kota yang belum mencapai komitmennya.
“Surati kembali Kabupaten/Kota, jika perlu lakukan pendampingan di Bulan Agustus. Sewaktu-waktu Presiden Jokowi akan membuka data ini secara Nasional, kita akan mengejar capaian tertinggi”. pungkasnya. (Ist).
Editor : Milla
