TANJUNGPINANG- Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs. Riono, M.Si mengungkapkan bahwa program pengentasan kemiskinan perlu ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan pola penyusunan anggaran yang diusulkan dari masing-masing OPD, dengan begitu kemiskinan di Kota Tanjungpinang bisa kita atasi secara berkesinambungan.
“Pola ini sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang. Namun kita harus optimis angka kemiskinan dapat menurun melalui penggaran dari tiap-tiap OPD yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan secara berkesinambungan”.
Hal itu yang dijelaskan Sekda Riono saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tanjungpinang mengenai
Permasalahan Kemiskinan dan Rencana Kerja Program Pengentasan Kemiskinan, di ruang rapat Kantor Bappelitbang Tanjungpinang, Kamis 4 Agustus 2018 kemarin.
Dalam rapat tersebut, Sekda jug menyajikan data BPS tentag jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungpinang. Data tersebut menunjukkan 2017 jumlah penduduk miskin di 4 Kecamatan sebanyk 19.190 jiwa atau 9,29 persen.
Untuk jumlah rumah tangga dan individu menurut status kesejahteraan, diperoleh data terpadu rumah tangga miskin di Kota Tanjungpinang di masing-masing kecamatan, yaitu 2.264 di Kecamatan Bukit Bestari, 3.824 di Kecamatan Tanjungpinang Timur, 1.665 di Kecamatan Tanjungpinang Kota dan 2.443 di Kecamatan Tanjungpinang Barat.
Sedangkan untuk program jaminan kesehatan, jumlah peserta penerima bantuan dari pemerintah daerah sebanyak 17.993 jiwa dari 258.478 jiwa jumlah penduduk Kota Tanjungpinang. Program perlindungan sosial diberikan beberapa segmen seperti program bantuan pangan non tunai sebesar Rp110.000/bulan dengan jumlah penerima 8.450 jiwa, program keluarga harapan yang memperoleh Rp500.000/bulan sebanyak 5.506 jiwa, program sembako yang dibayarkan perbulannya sebesar Rp12.000 penerimanya sebanyak 12.000 jiwa dan program Indonesia pintar untuk SD sebanyak 5.895 siswa dan SMP sebanyak 3.596 siswa.
Sekda menilai permasalahan yang terjadi dengan angka kemiskinan yang menurun tersebut relatif menurun kecil atau lambat. Pemutakhiran dan verifikasi validasi data BDT (Basis Data Terpadu) sebanyak 10.196 KPM belum tuntas. Sebaiknya intervensi program OPD belum optimal memenuhi sasaran berbasis BDT dan diharapkan adanya integrasi lintas sektoral terkait program pengentasan kemiskinan.”tuturnya
Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Drs. Surjadi, MT dalam rapat tersebut mempresantasika strategi penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan pada cakupan perlindungan sosial, perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup serta pengembangan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat. Hal tersebut dipandang perlu dilakuka, tetapi harus menyesuaikan dengan usulan-usulan dari OPD dalam anggaran yang akan disusun pada APBD perubahan 2018 atau APBD murni 2019.”tandas Surjadi.
Dia menerangkan bahwa telah mengklasifikasikan sasaran program penanggulangan kemiskinan atas 4 kelompok, yaitu individu dan keluarga, masyarakat dan komunitas, pemberdayaan usaha kecil dan mikro serta harga murah untuk rakyat. Pembagian klasifikasi tersebut bertujuan untuk memudahkan para kepala OPD dalam penyusunan anggaran.
“Program pengentasan kemiskinan ini juga tidak saja bersumber dari dana APBD saja, tetapi kita akan berupaya agar bersumber dari dana APBN, dengan begitu semua program kemiskinan dapat terlaksana sesuai harapan kita bersama dalam menekan jumlah kemiskinan di Kota Tanjungpinang,” harapnya. (Red/Hum)
