Tanjungpinang, GK.com – Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP tampak mulai serius menangani perencanaan pembangunan Pasar Baru 1 (PB1) dan Pasar Baru 2 (PB2) yang terletak di Pasar Kota Lama Tanjungpinang.

Pasalnya, pembangunan yang sudah direncanakan sejak Tahun 2019 lalu itu, sudah melewati beberpa tahapan, diantaranya yaitu usulan rekomendasi kepada Gubernur Kepri yang sudah ditandatangani.

“Penandatanganan oleh Plt. Gubernur Kepri, Bapak H. Isdianto merupakan syarat multak bagi program yang telah dibuat,” kata Rahma, Senin (10/2) pukul 12.00 Wib, usai menghadiri acara di Kantor Lurah Dompak.

“Tahapan yang kita lalui tidak hanya itu saja, kami juga sudah langsung menyerahkan kepada Kementerian Perdagangan untuk verifikasi, yang kemudian dilanjutkan oleh PUPR, karena proses pembangunan akan dilakukan oleh PUPR,” lanjut Rahma.

Untuk pembangunan tersebut, telah dianggarkan sebesar Rp 34 Milyar, yang mana anggaran tersebut sudah di diskusikan sesuai ide-ide yang telah dirampungkan, meskipun masih ada kekurangan.

“Untuk proses kapan dimulainya pembangunan, kita akan hubungi kembali Kementrian PUPR sebagai upaya agar pembangunan bisa dimulai pada tahun ini”. tutup Rahma. (MA).

Editor : Febri

Tanjungpinang, GK.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang serahkan Sertifikat Hak Atas Tanah kepada masyarakat Kelurahan Dompak melalui Penyuluhan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran (TA) 2020.

Dikesempatan itu, Lurah Dompak, Heri Susanto, S.Sos mengucapkan rasa syukurnya karena telah terealisasi penyerahan Sertifikat tersebut di Tahun 2020 ini.

“Saya selaku Lurah di Kelurahan Dompak mengucapkan terimakasih kepada BPN Tanjungpinang yang telah merespon keinginan kami, karena perjuangan masyarakat Dompak ini sudah dimulai sejak Tahun 2002 dan akhirnya dapat terwujud di tahun ini,” tutur Heri, Senin (10/2) sekitar pukul 11.00 Wib, di Aula Kantor Lurah Dompak.

“Penyerahan dalam PTSL kali ini, sebanyak 900 sertifikat untuk masyarakat Kelurahan Dompak, namun saat ini penyerahan baru kita lakukan sebanyak 262 sertifikat, dan sisanya akan menyusul setelah semua prosedur sudah selesai,” kata Heri.

Disampaikan Heri, ada tiga wilayah yang menerima PTLS sesuai pemetaan, yaitu Dompak lama, RW 02, dan di wilayah Provinsi.

Semoga sekarang ini tidak ada lagi permasalah terkait lahan yang dimiliki, apalagi disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertangguang jawab,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Ajudikasi Penerbitan Sertifikat pada BPN Tanjungpinang, Trika Cipta menjelaskan terkait pengukuran pada Tahun 2019 yang lalu, saat ini sudah mencapai 2.000 bidang dan sudah di sertifikatkan sebanyak 962 lahan.

“Kepada masyarakat yang belum menerima sertifikat tersebut, jangan berkecil hati, karena program ini akan berlanjut pada Tahun 2020,” kata Trika.

“Saat ini hanya bisa kami proses separuh dari jumlah yang disebutkan, karena untuk di Pulau Dompak ini, ada 400 bidang yang belum bisa kami proses sertifikatnya, dikarenakan masih ada permasalahan pada status kepemilikannya”. tegas Trika.

Penyerahan sertifikat hak milik tanah di wilayah Dompak ini merupakan tahapan pertama di Kota Tanjungpinang, yang selanjutnya akan dilanjuti dengan Kelurahan lainnya. (MA).

Editor : Febri

Tanjungpinang, GK.com – Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Tanjungpinang dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas IIA Tanjungpinang adakan kegiatan Pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta penandatanganan deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 pada satuan kerja permasyarakatan untuk seluruh Kepala Divisi (Kadiv) UPT hingga para Staf.

Kakanwil Pemasyarakatan Provinsi Kepulauan Riau, Agus Widjaja, S.Sos, M.M pada kesempatan itu menyampaikan bahwa pembangunan zona integritas sudah diwajibkan dari Pemerintah Pusat atas arahan dari Presiden Joko Widodo melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi (MENPANRB) Nomor 52 Tahun 2016.
Sementara itu, Kepala Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang, Wahyu Prasetyo mengatakan bahwa, pelaksanaan kegiatan ini merupakan langkah awal menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

“Semoga ini menjadi langkah awal yang baik, karena sebelumnya sudah kita bentuk tim untuk pembangunan zona integritas,” jelas Wahyu, di kantor Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang, Senin (10/2) sekitar Pukul 09.30 Wib.

Baca :

https://gerbangkepri.com/2020/01/23/lapas-narkotika-tanjungpinang-sambut-pimpinan-baru/

Dengan deklarasi Janji Kerja tersebut, Wahyu berharap agar para Pegawai Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang mampu bekerja lebih profesional.

“Saya berharap, dengan adanya penandatangan ini, mampu membangun komitmen para Pegawai agar menjadi pelayan yang profesional, cepat dan ramah”. tutup Wahyu. (Mis).

Editor : Febri