Batam, GK.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Paripurna ke- 3, beragendakan Laporan Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, sekaligus Pengambilan Keputusan, serta membahas tentang laporan Reses DPRD masa persidangan II Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan Rapat yang digelar di Ruang Utama DPRD Kota Batam, Kamis (05/03) sekitar pukul 10.00 Wib itu, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Iman Setiawan, didampingi Wakil Ketua II Ruslan, M. Ali Wasyim, serta dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin mewakili Wali Kota Batam dan para anggota DPRD.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yang pada kesempatan itu merupakan Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan menjelaskan besaran tunjangan perumahan dihitung berdasarkan penilai publik yang dilaksanakan minimal satu kali dalam 3 Tahun, dengan obyek lokasi Perumahan di kawasan Perkantoran Batam Centre.

“Besaran tunjangan Perumahan untuk anggota DPRD, menggunakan standart Rumah Dinas Eselon II, dan hasil penilaian tunjangan Perumahan ditetapkan oleh Kepala Daerah,” terang Safari.

Selanjutnya, besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan, harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan Dinas jabatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan Dinas jabatan.

“Perbaikan dan penyesuaian pasal selanjutnya menyangkut tunjangan DPRD, baik dalam pelaksanaan Rapat, Kunjungan Kerja, maupun peningkatan kapasitas,” kata Safari.

Sementara itu, dalam revisi Perda tersebut juga dilakukan pembahasan terkait dengan kompensasi yang diterima oleh tim Pakar ataupun tim ahli DPRD Kota Batam, setelah dilakukan konsultasi kepada kementerian Dalam Negeri, bahwa kompensasi ditentukan mengikuti Standart Satuan Harga Pemerintah Kota Batam.

“Namun demikian, Pansus menyampaikan kepada Pemerintah Kota Batam, bahwa kompensasi yang diterima oleh tim Pakar atau tim Ahli DPRD Kota Batam, sejak awal mula bahkan sampai saat ini belum pernah dilakukan penyesuaiannya,” ucapnya.

“Oleh karena itu, patut untuk disampaikan kompensasinya dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah,” ujar Safari.

Baca Juga : 

Terima Kunjungan Dari TK Negeri IV, Werton Panggabean Tegaskan Jangan Mau Diajak Oleh Orang Tak Dikenal

Pada kesempatan itu, seharusnya laporan reses dibacakan oleh setiap Fraksi, namun masing-masing Pimpinan hanya menyerahkan laporannya kepada Pemimpin Rapat setelah mendengar pernyataan kekecewaaan dari Fraksi PDI-Perjuangan, Budi Mardiyanto karena tidak hadirnya satupun Kepala Dinas Pemko Batam.

“Izin Ketua, hari ini saya merasa kecewa sekali, karena tidak satupun Kepala Dinas hadir pada Rapat Paripurna ini, Paripurna ini merupakan forum resmi, bukan main-main,” ungkap Budi Mardiyanto sebelum Rapat ditutup.

Dikatakan Budi, hal ini merupakan yang kedua kalinya terjadi, diharapkan jangan sampai terulang lagi untuk yang ketiga kalinya.

“Semoga hal ini menjadi perhatian khusus bagi Wali Kota Batam”. tutup  Budi. (KR).

Editor : Febri

Batam, GK.com – Komisi III DPRD Kota Batam menerima kunjungan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri IV Batam, dalam rangka memberikan pengetahuan anak tentang berbagai pekerjaan yang ada di lingkungan, Kamis (5/3) sekitar pukul 08.00 Wib.

Turut hadir dalam kunjungan yang digelar di Ruang Rapat Komisi III itu, Ketua Komisi III Werton Panggabean, SH, anggota Komisi III Muhammad Rudi, ST, dan Thomas A. Sembiring, S.Sos, serta Kepala Sekolah dan para Guru TK Pembina Negeri IV beserta para murid.

Ketua Komis III, Werton Panggabean, SH dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada para Guru dan murid TK Negeri Pembina IV  atas kunjungannya ke DPRD Kota Batam, khususnya ke Komisi III.

“Pesan Bapak kepada anak-anak sekalian, jika pulang sekolah, jangan ada yang keluar pagar sebelum dijemput orang tua ya, jangan mau diantar atau diajak oleh orang yang tidak dikenal, apalagi sekarang ini banyak beredar kasus penculikan anak-anak di media sosial. Oleh karena itu, jangan pernah mau diajak oleh orang yang tidak dikenal,” pesan Werton.

“Sejak di usia dini,  marilah kita didik dan arahkan anak-anak kita, khususnya dalam membuang sampah pada tempatnya, karena Kota Batam saat ini sering kali terjadi banjir akibat sampah,” kata Werton.

Baca Juga :

DPRD Batam Sambut Baik Kunker DPRD Indramayu

Ditempat yang sama, Anggota Komisi III Muhammad Rudi mengajak para Guru dan murid untuk melihat secara langsung proses jalannya Sidang Paripurna yang digelar pada hari itu juga, tepatnya pukul 10.00 Wib.

“Sebelumya, izin dulu dengan protokol, untuk melihat bagaimana Sidang Paripurna yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Batam di Lantai III nanti,” jelas Rudi.

Disampaikan Rudi, DPRD Kota Batam terdapat 4 Komisi yang berbeda tugasnya, untuk Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan, Komisi II bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Komisi III bidang Pembangunan, Sarana dan Prasarana, dan Lingkungan Hidup,  dan Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia.

“Hal-hal yang menyangkut Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja ada di Komisi IV, tentu jika ada yang ingin disampaikan mengenai anggaran melalui Dinas Pendidikan, silahkan ke Komisi IV dan akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar),” terang Rudi.

“Kebetulan saya berada di Banggar bersama Bapak Werton dan Bapak Ari di Badan Musyawarah (Banmus) yang mengatur jadwal kami, ketika usulan masuk, nantinya akan di bahas di Banmus”. pungkas Rudi. (KR).

Editor : Febri

Jakarta, GK.com – Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Purwiyanto didampingi Kepala Kantor Perwakilan BP Batam Soeratmi menghadiri Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2020 dengan Menteri Keuangan RI c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Kamis (5/3) siang.

Penandatanganan Kontrak Kinerja ini dilaksanakan untuk menjaga praktek bisnis yang sehat dan peningkatan layanan, karena setiap awal Tahun, Badan Layanan Umum (BLU) diminta berkomitmen agar dapat mencapai hal tersebut yang diwujudkan dalam kontrak kinerja antara pimpinan BLU dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Kontrak Kinerja tersebut merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dalam pembahasannya juga melibatkan Kementerian/Lembaga yang membawahi BLU.

Dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, pada kesempatan tersebut menyampaikan Key Performance Indicator BLU 2020, yakni akselerasi produktivitas dan inovasi BLU menuju Indonesia maju, Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.

Adapun 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 ialah Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Memperkuat Infrastruktur demi Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, serta Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.

Baca Juga :

Minim Ketersediaan Air Bersih, BP Batam Berencana Membuat Hujan Buatan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Ainun Na’im, Kepala BPPSDM Kementerian Kesehatan Prof. dr. H. Abdul Kadi, Sp, THT, KL(K), Phd, MARS dan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan Ir. Sugiharjo, M.Si saat itu turut memberikan sambutannya sekaligus arahan kepada seluruh tamu undangan yang hadir.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto menjelaskan, penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2020 dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang merupakan acuan kinerja BP Batam kedepan.

“Harapan semoga kinerja lebih baik lagi, karena jika kita bekerja dengan baik, maka remunerasi juga akan membaik,” ucap Purwiyanto.

Setelah penandatangan kontrak kinerja, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2014, Chairul Tanjung, dengan tema “Pentingnya Penerapan Enterpreneurship Pada Instansi Pemerintah”.

Penyampaian tersebut bertujuan agar para pemimpin BLU dan wakil Pembina Teknis BLU dapat berpikir terbuka demi terwujudnya tata kelola BLU yang lebih baik. (*).

Editor : Febri

Batam, GK.com – Akibat minimnya curah air hujan atau ketersediaan air baku pada awal Tahun 2020 ini, menyebabkan kondisi 6 air waduk yang terdapat di Kota Batam mengalami penurunan drastis hingga mencapai 3 meter.

Mengantisipasi hal tersebut, Badan Pengusaha (BP) Batam bekerjasama dengan Teknologi Modifikasi Cuaca, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (TMC BPPT) Jakarta, melaksanakan kajian cepat dalam 14 hari kerja, serta akan dipilih salah satu teknologi modifikasi cuaca untuk melepaskan bahan kimia pada awan agar curah hujan dapat turun untuk di antisipasi dalam waktu 1 tahun kedepan.

“Kami akan berkoordinasi bersama BMKG (Stasiun Meteorologi Batam) untuk mengenal pola hujan 3 bulan kedepan, agar mengetahui curah hujan di setiap bulan dan persiapan materi teknis untuk sosialisasi,” ujar Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan, di Gedung Marketing Centre BP Batam, Kamis (5/3) sekitar pukul 10.10 Wib.

Disampaikan Binsar, nantinya akan dilaksanakan doa bersama di setiap unsur masyarakat, baik unsur Rumah Ibadah, Sekolah-Sekolah dan Perkantoran, pelaksanaan Jum’at bersama pada 6 Maret nanti di Balairungsari, dan distribusi leaflet himbauan doa bersama minta hujan.

“Kami juga akan mensosialisasikan di Media cetak, elektronik (radio, televisi, medsos), dan selebaran leaflet,” terangnya.

“Jika dalam kurun waktu 3 bulan kedepan air hujan tidak turun, kita sedang mengkaji untuk melakukan pemompaan air baku dari waduk Tembesi ke waduk Muka Kuning dan waduk Duriangkang,” kata Binsar.

Ditempat yang sama, Manager PT Adhya Tirta Batam (ATB) Maria mengatakan, jika tidak turun hujan pertanggal 15 Maret 2020, nantinya 196.000 pelanggan akan berdampak dari 228.900 pelanggan yang akan dilakukan penggiliran suplai air bersih.

“Untuk skenario penggiliran suplai air bersih, dilakukan pada semua pelanggan yang di suplai dari waduk IPA, DK, Piayu, dan Muka Kuning dengan jadwal penggilirannya 2 hari off dan 5 hari on, dimulai sekitar tanggal 15 Maret 2020,” tutur maria.

Baca Juga :

BP Batam Ajak Masyarakat Shalat Istisqa Jum’at Nanti

Adapun tujuan dilakukan penggiliran suplai air tersebut adalah untuk memperpanjang umur Dam hingga 23 hari sampai 6 juli 2020, yang artinya tanpa penggiliran, hanya bertahan hingga 13 Juni 2020.

“Krisis air yang berimbas kepada 228.900 pelanggan ini, nantinya akan mendapat hal yang sama dalam mendapatkan air bersih secara bergiliran”. tutup Maria. (KR).

Editor : Febri