Tanjungpinang, GK.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Audiensi bersama masyarakat Teluk Keriting, terkait membahas mega proyek Jalan Lingkar Gurindam 12, di Aula Kantor Lurah Tanjungpinang Barat, Kamis (19/3) sore.

Digelarnya Audiensi tersebut, disebabkan pembuatan jembatan pada Area C2 yang bertempat di daerah Teluk Keriting mengalami perubahan, yaitu yang awalnya jembatan tersebut akan dibangun menggunakan tiang pancang (beton),  kini berubah dengan akan ditimbunnya sepanjang pantai area C2 tersebut.

Ketua RW 15, Abdullah dikesempatan itu mengatakan bahwa, Pemerintah tidak komitmen dengan kontrak yang sudah dibuat bersama Masyarakat.

“Masyarakat rata-rata menolak dengan pengerjaan penimbunan itu, karena awalnya Pemerintah mengatakan pembuatan jembatan itu akan menggunakan tiang pancang (beton) tapi sekarang malah ditimbun,” ujar abdullah mewakili suara masyarakat kesal.

Anggota DPRD Tanjungpinang, Dicky Novalino

Sementara itu, anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Dicky Novalino memilih langkah Walk Out dari kegiatan audiensi tersebut, dikarenakan menurutnya, OPD yang hadir saat itu bukanlah yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan.

“Saya mengambil langkah Walk Out, karena tidak ada sikap keseriusan Provinsi Kepri dalam menyikapi permasalahan masyarakat Teluk Keriting, karena orang yang datang bukan orang yang bisa mengambil keputusan, seharusnya para Kepala Dinas terkait hadir disini, tetapi nyatanya mereka tidak hadir,” ucap Dicky, kecewa.

Diwaktu yang sama, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umun Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penataan Pengawasan G12, Rodi Yantari menyampaikan alasan yang membuat Pemerintah memilih untuk melakukan perubahan adalah karena memikirkan dampak terhadap lingkungan kedepannya.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari

“Kami dari Pemerintah Provinsi Kepri ingin minimalisir berkaitan permasalahan ini, soalnya di daerah sepanjang pantai Teluk Keriting hingga Lantamal IV itu banyak terdapat batu, yang tidak mungkin bisa kita pasang tiang pancang (beton), maka solusi terbaiknya adalah dengan menimbun, karena kita juga memikirkan dampak terhadap lingkungan,” ucap Rodi usai menghadiri Audiensi.

“Ada jalan yang lain untuk menangani itu, yaitu dengan di bor, lalu dimasukan pancang (beton),  kemudian di cor,  namun hal tersebut akan berdampak buruk kepada lingkungan dan juga memerlukan biaya dengan nominal yang tidak sedikit”. pungkasnya.

Miris rasanya, jika pekerjaan yang menggunakan dana dari APBD Provinsi Kepri hampir setengah Triliun itu terkesan seperti proyek suka-suka. (Mis).

Editor : Febri

Tanjungpinang, GK.com – Mengikuti arahan dari Presiden RI tempo hari untuk melakukan pekerjaan dari rumah, kini  Kota Tanjungpinang resmi menerapkan kebijakan bertugas di rumah atau Work From Home (WFH) melalui surat edaran Wali Kota Nomor 443.1/375/4.2.03/2020 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.

Kebijakan diberlakukan menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020.

Dalam surat edaran tersebut, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari menyampaikan, ASN dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah,dimulai sejak tanggal 19-31 Maret 2020.

Meski bekerja dari rumah, pimpinan OPD harus memastikan ada minimal 2 pejabat level struktural tertinggi tetap melaksanakan tugas di Kantor, agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak terhambat.

Pimpinan OPD/unit kerja diminta mengatur sistem kerja yang akuntable dan mengatur secara selektif Pejabat/Pegawai di lingkungan OPD/unit kerjanya yang dapat bekerja di Rumah melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan kriteria pekerjaan, peta penyebaran Covid-19, domisili, kondisi kesehatan Pegawai, kondisi kesehatan keluarga, riwayat perjalanan ke luar Negeri maupun interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi Covid-19 dan efektivitas kerja.

Selama bekerja secara WFH, ASN dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti email, whatsapp, dan aplikasi lainnya.

Baca Juga : 

Covid-19 Membuat Siswa Harus Belajar di Rumah, Syahrul : Bukan Berarti Digunakan Untuk Berliburan Ya !!

Selain itu, dalam keadaan mendesak, seluruh ASN yang betugas dari tempat tinggal dapat dipanggil kembali ke Kantor. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, pimpinan OPD melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaanya dan dilaporkan kepada Wali Kota Tanjungpinang melalui BKPSDM.

Sekda Tanjungpinang juga mengimbau kepada Pimpinan OPD dan unit kerja untuk menerapkan standar kebersihan mengikuti surat edaran Wali Kota Tanjungpinang Nomor 440/369/1.3.01/2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Covid-19. (Hms/Red).

Editor : Febri