Beranda Kepulauan Riau Tanjungpinang Mega Proyek G12 Alami Perubahan, Masyarakat Menilai Pemerintah Tidak Komitmen

Mega Proyek G12 Alami Perubahan, Masyarakat Menilai Pemerintah Tidak Komitmen

74
0

Tanjungpinang, GK.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Audiensi bersama masyarakat Teluk Keriting, terkait membahas mega proyek Jalan Lingkar Gurindam 12, di Aula Kantor Lurah Tanjungpinang Barat, Kamis (19/3) sore.

Digelarnya Audiensi tersebut, disebabkan pembuatan jembatan pada Area C2 yang bertempat di daerah Teluk Keriting mengalami perubahan, yaitu yang awalnya jembatan tersebut akan dibangun menggunakan tiang pancang (beton),  kini berubah dengan akan ditimbunnya sepanjang pantai area C2 tersebut.

Ketua RW 15, Abdullah dikesempatan itu mengatakan bahwa, Pemerintah tidak komitmen dengan kontrak yang sudah dibuat bersama Masyarakat.

“Masyarakat rata-rata menolak dengan pengerjaan penimbunan itu, karena awalnya Pemerintah mengatakan pembuatan jembatan itu akan menggunakan tiang pancang (beton) tapi sekarang malah ditimbun,” ujar abdullah mewakili suara masyarakat kesal.

 

Anggota DPRD Tanjungpinang, Dicky Novalino

 

Sementara itu, anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Dicky Novalino memilih langkah Walk Out dari kegiatan audiensi tersebut, dikarenakan menurutnya, OPD yang hadir saat itu bukanlah yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan.

“Saya mengambil langkah Walk Out, karena tidak ada sikap keseriusan Provinsi Kepri dalam menyikapi permasalahan masyarakat Teluk Keriting, karena orang yang datang bukan orang yang bisa mengambil keputusan, seharusnya para Kepala Dinas terkait hadir disini, tetapi nyatanya mereka tidak hadir,” ucap Dicky, kecewa.

Diwaktu yang sama, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umun Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penataan Pengawasan G12, Rodi Yantari menyampaikan alasan yang membuat Pemerintah memilih untuk melakukan perubahan adalah karena memikirkan dampak terhadap lingkungan kedepannya.

 

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari

 

“Kami dari Pemerintah Provinsi Kepri ingin minimalisir berkaitan permasalahan ini, soalnya di daerah sepanjang pantai Teluk Keriting hingga Lantamal IV itu banyak terdapat batu, yang tidak mungkin bisa kita pasang tiang pancang (beton), maka solusi terbaiknya adalah dengan menimbun, karena kita juga memikirkan dampak terhadap lingkungan,” ucap Rodi usai menghadiri Audiensi.

“Ada jalan yang lain untuk menangani itu, yaitu dengan di bor, lalu dimasukan pancang (beton),  kemudian di cor,  namun hal tersebut akan berdampak buruk kepada lingkungan dan juga memerlukan biaya dengan nominal yang tidak sedikit”. pungkasnya.

Miris rasanya, jika pekerjaan yang menggunakan dana dari APBD Provinsi Kepri hampir setengah Triliun itu terkesan seperti proyek suka-suka. (Mis).

Editor : Febri