Beranda Kepulauan Riau Aliansi Masyarakat Nelayan Kepri Mengutuk Keras Permen-KP Nomor 59 Tahun 2020

Aliansi Masyarakat Nelayan Kepri Mengutuk Keras Permen-KP Nomor 59 Tahun 2020

981
0



Dompak, GK.com – Forum Aliansi Masyarakat Nelayan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang tergabung dalam berbagai Organisasi Nelayan se-Kepri serta Mahasiswa menyampaikan Aspirasi terkait penolakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 59 Tahun 2020, yang dinilai merugikan para Nelayan, khususnya yang ada di Kepri.

Kepada sejumlah Awak Media, Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra mengatakan bahwa, ada dua poin penting permintaannya dalam penyampaian Aspirasi tersebut, yang pertama, menyepakati untuk menolak Permen-KP tentang jalur penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP NRI) dan Laut Lepas.

“Kedua kami juga meminta kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menunda dalam proses penerbitan Perizinan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) terhadap Kapal Pukat Cantrang dan Kapal Pukat Trawl,” kata Dedi, Kamis (21/01) siang, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Provinsi Kepri.

Dirinya menyimpulkan bahwa, Permen-KP tersebut merupakan bentuk penindasan bagi Nelayan yang berada di Wilayah Kepri, khususnya bagi Nelayan Tradisional dan Pesisir. s
Sebab di Wilayah Kepri didominasi oleh para Nelayan kecil.

“Dengan harapan, kami meminta Permen-KP ini dibatalkan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPC HNSI Kabupaten Lingga, Destra Wandi mengungkapkan bahwa dirinya dan para Nelayan yang ada di Kepri khususnya tidak pernah mendapatkan Sosialisasi dari Pemerintah Pusat terkait Permen-KP yang rencananya akan disahkan pada Bulan Februari mendatang.

“Kami dari Tujuh Kabupaten/Kota yang ada di Kepri meminta untuk tidak dirubah Permen-KP Nomor 71 Tahun 2016,” harapnya.

Kemudian Direktur Lembaga Kelautan dan Perikanan Provinsi (LKPI) Kepri, Rudi Susanto menilai fungsi Fungsional Kepri sangatlah buruk dalam menyikapi peraturan tersebut, yang dianggap sangat mengikat perut para Nelayan yang ada di Kepri.

“Berdasarkan Isu Nasional, kemungkinan pada Bulan Februari mendatang akan dikeluarkan izinnya terhadap Kapal Cantrang,” katanya.

Sementara itu, dikesempatan yang sama, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Agoes Sukarno mengunkapkan, pihaknya tetap menanmpung aspirasi yang disampaikan oleh Forum Nelayan terkait Permen-KP yang dinilai merugikan Nelayan.

“Akan tetap kita tampung, namun semua ini membutuhkan proses dan persetujuan dari Gubernur, secepatnya akan kita surati kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan”. pungkasnya. (Jey).

Editor : Dina