Beranda Kepulauan Riau Karimun DPRD Kepri Reses Tanggapi Keluhan Banjir di Teluk Air

DPRD Kepri Reses Tanggapi Keluhan Banjir di Teluk Air

498
0

Karimun, GK.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dari Fraksi Partai Golkar, Raja Bakhtiar melakukan kegiatan Reses di Karimun, tepatnya di Restauran Peranginan Pantai Impian Coastal Area, Senin (21/12) siang.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh dua anggota Dewan Provinsi lainnya yaitu, Rocky Marciano Bawole (PKB) dan Zainuddin Ahmad (Gerindra), dengan agenda menanggapi keluhan warga Teluk Air mengenai permasalahan banjir yang sampai saat ini belum bisa teratasi.

Pada Kesempatan itu, Perwakilan Dinas PU Kabupaten Karimun, Soeprapto menjelaskan, banjir yang terjadi di kawasan Teluk Air sudah lama terjadi, dan sudah melakukan beberapa penyelesaian, namun hasilnya masih belum maksimal.

“Menanggapi hal itu, kami perlu mengkaji Feasibility Study (FS) dan FS nya sudah kami masukan di anggaran Tahun 2020, dan pembangunan fisiknya itu dianggarkan di Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021, setelah itu baru pelaksanaan fisiknya. Setelah dilakukan penelitian, masalahnya perlu pelebaran dan penambahan dimensi ketinggian jembatan yang ada di Teluk Air itu,” jelasnya.

Menanggapi dari penjelasan Dinas PU, Raja Bakhtiar menuturkan akan mencoba bermusyawarah dengan anggota DPRD Provinsi Kepri dapil Kabupaten Karimun lainnya untuk mengusulkan pengerjaannya melalui dana aspirasi dari masing-masing Dewan agar permasalahn Banjir tersebut bisa cepat teratasi.

“Jika salah satu solusinya pembesaran dan penambahan dimensi ketinggian jembatan, biayanya diperkirakan sekitar Rp 1 Miliar, dan saya akan coba mengajak kawan-kawan Dewan Provinsi lainnya agar mengalokasikan sebagian dana aspirasinya untuk pengerjaan tersebut,” tambah Raja Bakhtiar.

Sementara itu, Zainudin Ahmad menambahkan, banjir tidak hanya menjadi masalah di Kelurahan Teluk Air saja, bahkan di Kelurahan lainnya juga menghadapi masalah yang sama.

“Saya berharap ini tidak hanya menjadi fokus Dewan di Provinsi saja, tapi Pemerintah Daerah dan Dewan di Kabupaten juga harus saling bergotong-royong dalam mengatasi masalah tersebut”. pungkasnya . (RC).

Editor : Febri