Tanjungpinang, GK.com – Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, pasal 160 menyebutkan bahwa unit pelksana uji berkala wajib melaksanakan pengujian.

Maka, dengan menggunakan anggaran Tahun 2019, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang pamerkan 7 alat penguji kendaraan, diantaranya adalah uji emisi gas pembuangan bahan bakar bensin,  uji emisi gas buangan bahan bakar solar, dan kebisingan suara klakson ataupun knalpot, uji lampu utama, uji kincup roda depan, uji rem, serta alat ukur berat sumbu.

Kepala Dishub Tanjungpinang, Bambang Hartanto, ATD, SE., M. Si saat launching alat tersebut menjelaskan, mulai saat ini peralatan uji kendaraan sudah terpasang sesuai ketentuan yang ditetapkan, sehingga kendaraan dapat berfungsi dengan baik.

“Jenis Kendaraan yang wajib untuk kita uji adalah kendaraan angkut barang, baik plat hitam, plat kuning, atau plat merah. Selain itu, digunakan juga untuk kendaraan umum, seperti sepeda motor dan mobil dengan kapasitas berisi 8 orang tidak terhitung dengan supir atau orang yang mengendarainya,” kata Bambang saat berada di Terminal Kijang Lama Km 7.

“Untuk mendukung fungsi alat uji tersebut, kita lengkapi dengan kompresor, sehingga dapat menggerakkan alat tersebut, dan Generator Set (Ganset) sebagai sumber daya alternative,” jelas Bambang. Senin (9/01) sekitar pukul 11.00 Wib.

Alat penguji ini dilengkapi dengan system informasi manajemen penguji kendaraan bermotor yang sudah terintegrasi dengan manajemen Kementerian Perhubungan.

“Kendaraan yang memiliki kewajiban untuk melakukan uji kelayakan dilakukan sebanyak dua kali, dan satu kali uji hanya berlaku untuk enam bulan saja,” terang Bambang.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd menjelaskan bahwan, adanya alat pengujian kendaraan ini diciptakan guna memberikan jaminan keselamatan secara teknis dan mendukung terwujudnya kelestarian Iingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat untuk menciptakan keselamatan, ketertiban, keamanan dan kenyaman lalu lintas di Kota Tanjungpinang.

“Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan sarana transportasi, dalam hal ini pengujian kendaraan bermotor, semoga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pada akhimya akan dapat mengurangi angka kecelakaan Ialu lintas dan fatalitas yang di sebabkan oleh kondisi teknis kendaraan bermotor, serta dapat mempercepat terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan”. harap Syahrul.(MA).

Editor : Febri

Dompak, GK.com – Setelah melewati masa Reses di tanggal 2 hingga 17 Desember 2019 lalu, kini tibalah waktunya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau untuk menyampaikan hasil Reses tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kepri.

Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, penyampaian Reses tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, SH, didampingi Wakilnya Raden Hari Tjahyo no, serta dihadiri Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepri Dr. H. TS. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si, para OPD dan SKPD di lingkungan Pemprov Kepri, serta anggota DPRD Kepri.

“Hari ini disampaikan dalam Rapat Paripurna yaitu, hasil Laporan Reses ke- 1 yang berasal dari masing-masing Daerah di Kepulauan Riau,” kata Jumaga membuka Sidang Paripurna.

Disampaikan Jumaga, Sidang penyampaian hasil Reses ini adalah suatu hal yang amat penting, karena akan ada banyak pembahasan yang dilakukan untuk perubahan Daerah, peraturan-peraturan Daerah, serta peraturan DPRD.

“Melalui Sidang ini, kita dapat menampung berbagai keluhan, kebutuhan, aspirasi, kritik, hingga saran dari masyarakat untuk menjadi bahan masukan dalam kebijakan secara umum,” ujar Jumaga, Rabu (8/1) pukul 14.50 Wib.

Anggota DPRD Kepri, Lis Darmansyah saat menyerahkan hasil Reses kepada Pimpinan DPRD Rapat

Diwaktu yang sama, Lis Darmansyah mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) 1 menjelaskan terkait tujuan dalam Reses yang dilakukan oleh para anggota DPRD Kepri beberapa waktu lalu.

“Tujuan dalam Reses ini adalah memberi pemahaman dan tujuan untuk beberapa rencana pembangunan di Tahun 2020, khususnya yang berhubungan langsung kepada pembangunan untuk kepentingan masyarakat,” ucap Lis.

Dikatakan Lis Darmansyah, pembangunan Kota Tanjungpinang masih jauh dari yang diharapkan, apalagi mengingat bahwa Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepri.

“Untuk 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanjungpinang hanya sekitar Rp 1.2 Trilyun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 150 Milyar, dana bagi hasil pajak Provinsi hanya Rp 48 Milyar, dan dana lainnya yang jika diproyeksikan sangat tidak sebanding,” papar Lis.

“Maka itulah, pembangunan di Tanjungpinang harus diperhatikan,” tegasnya.

Diterangkan Lis saat itu, Persoalan yang terjadi adalah belum terpenuhi pembangunan infrastruktur serta sarana-prasarana di level Ibu Kota, hal itu terjadi karena tata kelola pemerintah yang masih belum maksimal dan ditambah dengan anggaran yang belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan.

Para anggota DPRD Kepri

Tidak hanya Dapil l Provinsi Kepulauan Riau, Dapil lain juga menjelaskan dari hasil Resesnya, salah satunya disampaikan oleh Dapil 3 Tanjung Balai Karimun, Iskandarsyah yang mengatakan bahwa hasil Reses ini berhubungan dengan banyak sektor.

“Pada sektor pendidikan, pemanfaatan pendidikan terutama prasarana kepada masyarakat diharapkan tidak ada kesenjangan sosial dan ketidak adilan, dengan menyelesaikan permasalahan salah satunya berupa memberikan perhatian secara khusus untuk pembangunan,” ungkap Iskandarsyah

Oleh karena itu, lanjut Iskandarsyah menjelaskan, hendaknya dilakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten Karimun.

“Hal ini dilakukan dengan tujuan agar segala kebijakan pada proses pembangunan di Kabupaten Karimun dapat terlaksana secara merata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Karimun”. pungkas Iskandarsyah. (MA).

Editor : Milla