Natuna, GK.com – Berkomitmen dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Plt. Gubernur Kepri, H. Isdianto berkunjung ke Kabupaten Natuna bersama Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI MS Fahdillah, Kapolda Kepri Irjen Andap Budhi Revianto, Danrem 033 Wira Pratama Brigjen Gabreil Lema dan Danlantamal, Selasa (7/1) siang.
Sesampainya di Bandara Raden Radjat, Ranai, Natuna, Isdianto langsung melakukan rapat teknis terkait penyambutan kedatangan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo yang direncanakan akan datang ke Natuna pada Rabu (8/1) untuk melakukan peninjauan di Laut Natuna Utara seharian dengan menggunakan KRI.
“Peninjauan ini untuk menegaskan bahwa Laut Natuna Utara merupakan wilayah NKRI,” tegas Isdianto.
Plt. Gubernur Kepri, Isdianto saat berkunjung ke Natuna
“Pemprov Kepri mendukung langkah-langkah yang diambil Pemerintah Pusat, terutama keputusan Presiden Jokowi untuk langsung datang ke Natuna, tentunya dalam hal ini kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, terutama kepada TNI yang telah bertidak cepat dalam menjaga kedaulatan NKRI di Laut Natuna ini,” ungkap Isdianto.
Dijelaskan Isdianto, Pemerintah Provinsi Kepri menegaskan bahwa, Laut Natuna Utara yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga adalah bagian dari wilayah teritorial Indonesia. Pulau-Pulau yang ada di kawasan ini merupakan Pulau terdepan NKRI, karena Pemerintah China mengklaim serta melakukan pengawalan kapal melalui Coastal Guard, maka hal itu merupakan bentuk suatu pelangaran kedaulatan NKRI. Karena ZEE Indonesia di perairan tersebut memiliki Legal Standing, yakni UNCLOS 1982.
Plt. Gubernur Kepri, Isdianto bersama Bupati Natuna, Hamid Rizal.
“Bahwasannya, klaim pihak China itu tidaklah berlandaskan hukum Internasional yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS),” ucapnya.
Saat kunjungan tersebut, Isdianto juga mengatakan, Pemprov Kepri berharap program pembangunan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Pusat akan segera dilaksanakan di Natuna. Termasuk memberikan bantuan kapal-kapal tangkap ikan yang ukurannya jauh lebih besar. Sehingga kekayaan laut di Natuna yang masuk dalam Wilayah NKRI dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Red).
Editor : Milla
