Jakarta, Gk.com – Untuk mengetahui jenis alat tangkap cantrang yang digunakan oleh ratusan nelayan Pantura apakah benar-benar ramah lingkungan, atau justru dapat merusak ekosistem laut seperti alat cantrang pada umumnya, Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si., didampingi Kepala Dinas Perikanan Natuna, Zakimin Yusuf, menghadiri Rapat Koordinasi bersama Direktur IV Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, di Jakarta, pada Jum’at (06/03) lalu.

Dalam pembahasan mengenai 30 Kapal Pantai Utara (Pantura) yang dimobilisasi ke perairan Natuna tersebut bertujuan untuk membantu menjaga kedaulatan NKRI disekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) disekitar perairan Natuna Utara, yang selama ini sering disusupi oleh para nelayan asing, termasuk China.

Hamid Rizal didepan para perwakilan dari lintas Kementerian menyampaikan bahwa, sejatinya Masyarakat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sangat menyambut baik kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk mengamankan kedaulatan NKRI diwilayah ZEE perairan Natuna Utara .

“Namun kebijakan tersebut sempat menuai polemik dikalangan masyarakat Natuna, lantaran alat tangkap yang digunakan oleh nelayan asal Pulau Jawa itu diketahui menggunakan cantrang, yang pada umumnya alat tangkap tersebut dapat merusak ekosistem laut dan habitat ikan.

Pada kesempatan itu, Hamid Rizal ingin memastikan bahwa alat tangkap jenis cantrang yang digunakan oleh para nelayan Pantura adalah jenis alat tangkap yang ramah lingkungan. Hal ini diharapkan demi keberlangsungan hidup ikan beserta habitatnya.

Setelah adanya penjelasan soal jenis cantrang yang digunakan telah dimodifikasi, hal ini sedikit memberikan rasa lega bagi masyarakat Natuna.

Saat itu, Hamid Rizal mewakili masyarakat Natuna meminta kepada Pemerintah Pusat, agar dapat membentuk tim evaluasi bagi 30 kapal Pantai Utara (Pantura), setelah beroperasi di perairan Laut Natuna selama 2-3 bulan.

Hamid Rizal juga berharap, kedepannya ada pabrik pengolahan ikan yang besar di daerah ujung utara NKRI, supaya dapat menyerap banyak tenaga kerja asal daerah. Selanjutnya seluruh hasil tangkapan ikan dapat dilelang di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga, serta dapat mengisi perbekalan ulang (Bekul) pada kapal di wilayah Kabupaten Natuna. Hal ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Direktur IV Kemenkopolhukam RI itu juga dibahas mengenai keperluan logistik, BBM, air bersih, penyediaan es batu dan fasilitas penunjang Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta perbengkelan kapal bagi 30 kapal Pantura yang telah beroperasi disekitar wilayah ZEE perairan Laut Natuna Utara. (Red/Hms).

Editor : Milla

Jakarta, GK.com – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Sistem OSS dengan Sistem Indonesia-Batam OSS (IBOSS) dalam Rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Senin (9/3) siang ,di Kantor BKPM, Jakarta.

Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dengan kondisi dan karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya, dalam penyerapan perizinan berusaha memerlukan satu sub sistem yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), yaitu Indonesia-Batam Online Single Submission (IBOSS).

Dengan adanya integrasi layanan tersebut, perizinan berusaha melalui OSS di Batam dapat dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran hingga penyelesaian komitmen Izin Operasi/Komersial  (IOK). Integrasi kedua sistem tersebut merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah dalam melakukan percepatan perizinan berusaha di Indonesia,” ujar Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

Meski memiliki fungsi yang serupa, namun dalam penerapannya terdapat beberapa perbedaan karakter, antara OSS dan IBOSS, dimana IBOSS sendiri merupakan sub sistem OSS yang dapat menerbitkan IOK dengan mengeluarkan daftar barang yang dapat diimpor Perusahaan Industri dengan mendapat fasilitas Bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), seperti master list yang dikeluarkan BKPM.

Bagi Perusahaan Dagang, IBOSS dapat menerbitkan IOK berdasarkan kuota barang konsumsi yang ditetapkan BP Batam dan telah terintegrasi dengan OSS Nasional. IBOSS tidak hanya merekam data investasi Penanaman Modal Asing (PMA), namun juga mampu merekam data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam.

 BP Batam yang dahulunya dikenal dengan Otorita Batam, merupakan Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. Visi BP Batam adalah Mewujudkan Batam Madani, Maju, Sejahtera, Indah dan Hijau. Adapun misinya adalah mewujudkan Pulau Batam menjadi kawasan Wisata Bahari Unggul dan Transhipment Perdagangan International serta mewujudkan Daerah industri hijau berorientasi ekspor.

Sedangkan BKPM merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan Pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam Negeri maupun luar Negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang BKPM, Presiden Jokowi resmi mengubah status BKPM yang sebelumnya Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) menjadi Lembaga Pemerintah yang di bawah dan bertanggung jawab langsung ke Presiden. (*).

Editor : Milla