Beranda Nasional Sempat Jadi Polemik, Bupati Natuna Hadiri Rapat Bersama Kementerian

Sempat Jadi Polemik, Bupati Natuna Hadiri Rapat Bersama Kementerian

49
0

Jakarta, Gk.com – Untuk mengetahui jenis alat tangkap cantrang yang digunakan oleh ratusan nelayan Pantura apakah benar-benar ramah lingkungan, atau justru dapat merusak ekosistem laut seperti alat cantrang pada umumnya, Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si., didampingi Kepala Dinas Perikanan Natuna, Zakimin Yusuf, menghadiri Rapat Koordinasi bersama Direktur IV Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, di Jakarta, pada Jum’at (06/03) lalu.

Dalam pembahasan mengenai 30 Kapal Pantai Utara (Pantura) yang dimobilisasi ke perairan Natuna tersebut bertujuan untuk membantu menjaga kedaulatan NKRI disekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) disekitar perairan Natuna Utara, yang selama ini sering disusupi oleh para nelayan asing, termasuk China.

Hamid Rizal didepan para perwakilan dari lintas Kementerian menyampaikan bahwa, sejatinya Masyarakat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sangat menyambut baik kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk mengamankan kedaulatan NKRI diwilayah ZEE perairan Natuna Utara .

“Namun kebijakan tersebut sempat menuai polemik dikalangan masyarakat Natuna, lantaran alat tangkap yang digunakan oleh nelayan asal Pulau Jawa itu diketahui menggunakan cantrang, yang pada umumnya alat tangkap tersebut dapat merusak ekosistem laut dan habitat ikan.

Pada kesempatan itu, Hamid Rizal ingin memastikan bahwa alat tangkap jenis cantrang yang digunakan oleh para nelayan Pantura adalah jenis alat tangkap yang ramah lingkungan. Hal ini diharapkan demi keberlangsungan hidup ikan beserta habitatnya.

Setelah adanya penjelasan soal jenis cantrang yang digunakan telah dimodifikasi, hal ini sedikit memberikan rasa lega bagi masyarakat Natuna.

Saat itu, Hamid Rizal mewakili masyarakat Natuna meminta kepada Pemerintah Pusat, agar dapat membentuk tim evaluasi bagi 30 kapal Pantai Utara (Pantura), setelah beroperasi di perairan Laut Natuna selama 2-3 bulan.

Hamid Rizal juga berharap, kedepannya ada pabrik pengolahan ikan yang besar di daerah ujung utara NKRI, supaya dapat menyerap banyak tenaga kerja asal daerah. Selanjutnya seluruh hasil tangkapan ikan dapat dilelang di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga, serta dapat mengisi perbekalan ulang (Bekul) pada kapal di wilayah Kabupaten Natuna. Hal ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Direktur IV Kemenkopolhukam RI itu juga dibahas mengenai keperluan logistik, BBM, air bersih, penyediaan es batu dan fasilitas penunjang Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta perbengkelan kapal bagi 30 kapal Pantura yang telah beroperasi disekitar wilayah ZEE perairan Laut Natuna Utara. (Red/Hms).

Editor : Milla