Batam, GK.com – Cuaca di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dalam beberapa hari terakhir sulit ditebak. Pagi panas terik, namun menjelang sore langit tiba-tiba bisa berubah gelap disertai hujan deras. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Batam, fenomena ini terjadi karena kondisi atmosfer di Kepri sedang labil dan cepat berubah.
“Atmosfer kita saat ini cenderung tidak stabil. Jadi bisa saja siang terasa panas, tapi beberapa jam kemudian hujan deras turun. Polanya cepat sekali berubah,” ujar Noah Ginting, Forecaster BMKG Batam, Rabu (13/11/2025).
BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan melanda sebagian besar wilayah Kepri pada 13, 15, dan 16 November 2025. Potensi tertinggi diprediksi terjadi di Kabupaten Lingga dan Natuna, dengan curah hujan mencapai 50–100 milimeter.
“Untuk Natuna dan Lingga, curah hujan tergolong tinggi. Sedangkan wilayah lain seperti Batam, Bintan, dan Karimun berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang,” jelas Noah.
Selain hujan, BMKG juga mencatat adanya potensi angin kencang dan gelombang laut tinggi di sejumlah perairan Kepri, dengan rincian:
1. Perairan Karimun: tinggi gelombang sekitar 0,5–1,25 meter (kategori rendah).
2. Perairan Lingga dan Bintan: tinggi gelombang 1,25–2,5 meter (kategori sedang).
Sementara itu, potensi banjir rob masih perlu diwaspadai di wilayah Batam, Dabosingkep, dan Karimun pada rentang waktu 9–16 November.
Noah menerangkan, BMKG Batam terus memperbarui data prakiraan cuaca dan menyampaikannya secara real-time kepada instansi terkait, seperti BPBD dan Dinas Perhubungan.
“Kami update setiap saat. Kalau ada potensi cuaca ekstrem, langsung kami kirimkan melalui grup WhatsApp Stakeholder, kadang juga lewat telepon. Selain itu, info juga bisa diakses di website dan aplikasi Info BMKG,” tuturnya.
Koordinasi lintas lembaga, kata Noah, menjadi langkah penting untuk mempercepat respons terhadap potensi bencana seperti pohon tumbang, longsor, atau banjir lokal di berbagai wilayah Kepri.
Berdasarkan analisis data hujan selama 31 tahun terakhir (1993–2024), curah hujan tertinggi di Kepri memang selalu terjadi pada bulan November hingga Januari. Namun dalam beberapa tahun terakhir, BMKG mencatat adanya tren peningkatan intensitas hujan dan angin ekstrem, yang diduga berkaitan dengan perubahan iklim global.
“Kalau kita lihat grafiknya, setiap akhir tahun memang puncaknya hujan. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, intensitasnya meningkat. Itu yang kami terus pantau,” ujar Noah di Ruang Kerjanya Pukul 14.00 WIB.
BMKG mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak memaksakan untuk beraktivitas di luar ruangan saat cuaca ekstrem. Hal ini terutama ditujukan bagi pengendara motor, nelayan, serta pengguna transportasi laut dan udara.
“Kalau tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya di rumah saja. Kalau harus keluar, pastikan kendaraan aman dan siap menghadapi hujan. Untuk nelayan, perhatikan peringatan dini sebelum berlayar,” imbau Noah.
Untuk memantau kondisi cuaca secara langsung, masyarakat dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui Play Store atau App Store. Aplikasi ini memungkinkan pengguna memilih Provinsi hingga Kecamatan untuk melihat prakiraan cuaca terkini.
“Informasi ini gratis dan bisa diakses kapan saja. Kami juga aktif membagikan pembaruan melalui grup komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder,” ucapnya.
Menutup penjelasannya, Noah menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, dan BMKG dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem di Kepri.
“Kami di BMKG berkomitmen untuk terus memberikan informasi terbaru. Tapi kuncinya adalah saling peduli. Kalau masyarakat waspada, nelayan berhati-hati, dan Pemerintah cepat tanggap, kita semua bisa menghadapi cuaca ekstrem ini dengan aman”. tegas Noah. (KF/DS)
BMKG Batam Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem, Masyarakat Diminta Waspada Dan Aktif Pantau Informasi Resmi
BPJS Kesehatan Cabang Batam Utamakan Kredensialing Dan Faskes, Masyarakat Boleh Lapor ke BPJS SATU
Batam, GK.com – Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap fasilitas kesehatan mitra melalui mekanisme kredensialing bagian dari meningkatkan mutu layanan kesehatan untuk masyarakat yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Batam.
Terus mendorong kerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan (faskes), serta memastikan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan pelayanan yang merata, adil, dan berkualitas juga dilaksanakan, di tegaskan oleh Ilham selaku Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Batam.
Proses ini menilai kesiapan setiap faskes dilihat dari berbagai aspek, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), kelengkapan sarana dan prasarana, hingga izin operasional yang dimiliki.
“Semua faskes yang ingin bekerja sama harus melalui proses penilaian. Kalau nilainya di bawah standar, belum bisa kami ajak bekerja sama. Tujuannya untuk menjaga kualitas pelayanan kepada peserta JKN,” ujar Ilham, Rabu (12/11/2025).
Selain menilai kesiapan faskes, BPJS Kesehatan juga rutin melakukan evaluasi kinerja mitra. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator seperti mutu pelayanan, kepuasan peserta, serta kepatuhan terhadap prosedur JKN.
“Tahun ini, terdapat penambahan jumlah fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, baik di tingkat pertama FKTP maupun Rumah Sakit. Salah satunya adalah Rumah Sakit Awal Bros di kawasan Batu Aji, yang kini naik kelas tipenya. Kami juga berkomitmen menambah fasilitas mitra agar akses masyarakat terhadap layanan kesehatan semakin mudah, khususnya di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi,” tutur Ilham.
Untuk menjaga mutu layanan peserta, BPJS Kesehatan juga memiliki petugas khusus yang disebut BPJS SATU! yang bertugas membantu masyarakat dan memantau langsung pelayanan di lapangan.
“Kalau ada peserta yang merasa tidak dilayani dengan baik, kami akan tindak lanjuti. Petugas BPJS SATU! juga rutin melakukan kunjungan ke faskes, meski tidak bisa setiap hari karena keterbatasan personel. Namun dalam seminggu pasti ada jadwal kunjungan untuk memastikan kualitas pelayanan,” jelasnya.
Terkait sistem rujukan antara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Rumah Sakit, Ilham menegaskan bahwa keputusan rujukan sepenuhnya berada di tangan dokter berdasarkan pertimbangan Medis.
“Kami hanya memastikan sistem rujukannya berjalan lancar dan sesuai prosedur. Urusan Medis tetap menjadi kewenangan dokter yang menangani pasien,” tambahnya.
Sementara itu, BPJS Kesehatan Batam juga memberi perhatian khusus terhadap pelayanan di daerah pulau-pulau sekitar Batam yang akses kesehatannya masih terbatas.
“Kami terus berkoordinasi agar masyarakat di wilayah pulau tetap mendapat pelayanan kesehatan yang layak, minimal melalui klinik atau fasilitas yang beroperasi 24 jam,” ungkap Ilham di Ruang Kerjanya, Pukul 15.00 WIB.
Menanggapi pertanyaan masyarakat soal tunggakan iuran, Ilham menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi BPJS Kesehatan, peserta yang menunggak lebih dari 24 bulan hanya perlu melunasi iuran maksimal 24 bulan saat mengaktifkan kembali kepesertaannya.
“Saat ini memang ada rencana perubahan aturan terkait hal itu, namun kami masih menunggu regulasi resminya. Secara umum, kami di BPJS Kesehatan sangat terbantu dengan berbagai kebijakan Pemerintah yang meringankan peserta”. tutupnya. (KF/DS)
Sekda Pimpin Rapat Wujudkan Pasar Induk Jodoh di Era Amsakar-Li Claudia
Batam, GK.com – Rencana Tender Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah (BMD) untuk pembangunan Pasar Induk Jodoh di bahas dalam Rapat yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah,l.
Digelar oleh Panitia Pemilihan KSP BMD pada aset tanah milik Pemerintah Kota Batam, di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (11/11/2025), melalui skema KSP ini, Firmansyah menjelaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan pasar dilakukan oleh mitra swasta tanpa menggunakan anggaran Pemerintah Daerah, dan tidak mengalihkan hak kepemilikan tanah.
Sebaliknya, lanjut Firmansyah, Pemerintah Kota Batam justru akan menerima manfaat keuangan, yaitu Kontribusi tetap dan Pembagian keuntungan setiap tahun, serta seluruh bangunan hasil kerja sama akan menjadi aset milik Pemko Batam setelah jangka waktu 30 tahun selesai, atau dalam hal terdapat pemutusan kerjasama sepihak oleh Pemerintah Kota Batam.
“Hal ini dipandang sebagai solusi efektif untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik tanpa membebani APBD, sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Firmansyah.
Dalam arahannya, Firmansyah menegaskan pentingnya ketelitian dan kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan tender. Ia meminta seluruh panitia bekerja profesional agar proses pembangunan Pasar Induk Jodoh berjalan sesuai harapan.
“Panitia harus benar-benar fokus dan detail dalam mempersiapkan segala hal. Jangan bermain-main. Bekerjalah secara optimal dan profesional agar hasilnya maksimal,” tegas Firmansyah lagi.
Pada kesempatan itu, Firmansyah juga menuturkan, tender kerja sama ini tidak hanya berfokus pada aspek pembangunan, tetapi juga memperhatikan nilai estetika dan tata ruang kota. Menurutnya, keberadaan Pasar Induk Jodoh yang baru diharapkan dapat mengatasi persoalan kekumuhan yang selama ini terjadi di kawasan tersebut.
“Pimpinan telah mempercayakan sepenuhnya proses ini kepada panitia. Jadi, ini harus menjadi fokus bersama. Dengan niat baik dan semangat kolaborasi, kita berharap pasar induk yang telah lama diimpikan dapat terwujud di era kepemimpinan Amsakar-Li Claudia,” katanya.
Dalam rapat tersebut, panitia juga memaparkan bahwa terdapat 13 tahapan dalam Rencana Tender KSP BMD untuk Pasar Induk Jodoh. Tahapan dimulai dengan pengumuman resmi pertama pada Rabu (12/11/2025), dan pengumuman kedua pada Kamis (13/11/2025) yang akan dirilis oleh Panitia Pemilihan Kerja Sama.
Turut hadir pada Rapat tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam Abdul Malik, perwakilan dari Inspektorat Daerah, Dinas Kominfo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi dan UKM, Kecamatan Lubukbaja, serta panitia pemilihan kerja sama. (AN)
Harga Cabai Tinggi di Batam, Berikut Penjelasan Disperindag
Batam, GK.com – Lonjakan harga cabai di Kota Batam masih menjadi perhatian.
Selama hampir dua bulan terakhir, harga cabai merah tembus di kisaran Rp 80.000,- per kilogram. Kondisi ini terjadi karena Batam bukan wilayah produsen cabai, sehingga kebutuhan pasokan sepenuhnya bergantung dari luar daerah.
Diterangkan oleh Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam Wahyu Daryatin, pasokan cabai banyak didatangkan dari sejumlah daerah seperti Medan, Padang, Pulau Jawa, Mataram hingga Sumbawa. Perbedaan kualitas, jarak distribusi, hingga ketersediaan di daerah asal membuat harga cabai di Batam mudah berfluktuasi.
“Batam tidak memiliki sentral produksi cabai. Pedagang biasanya mengambil langsung dari berbagai daerah dengan volume dan kualitas yang berbeda, sehingga pergerakan harganya tidak selalu stabil,” ungkap Wahyu, Selasa (11/11/2025).
Baca juga: 👇👇👇
Untuk menjaga stabilitas harga, Disperindag Batam memperkuat koordinasi dengan pedagang dan pemasok agar ketersediaan pasokan tetap terjaga. Selain itu, pemantauan harga kebutuhan pokok dilakukan secara rutin tiga kali dalam sepekan di sejumlah pasar acuan.
“Pemantauan ini penting untuk memastikan harga tidak bergerak terlalu jauh dari kondisi wajar. Jika pasokan terganggu, kami membantu kelancaran administrasi dan distribusi agar barang tetap masuk ke Batam,” ujar Wahyu di Ruang Kerjanya, Pukul 14.00 WIB.
Sementara itu, sejumlah kebutuhan pokok lain seperti beras, minyak goreng, telur, dan daging tercatat relatif stabil. Contohnya, beras premium merek Harumas masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga konsumen masih dapat menjangkau harga tersebut.
Wahyu juga menjelaskan bahwa inflasi Kota Batam berada di angka 3,1 persen, masih dalam rentang aman secara Nasional yaitu 2,5 persen ± 1 persen. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi di Batam tetap bergerak dengan baik.
Ke depan, Pemerintah mendorong peningkatan produksi cabai lokal melalui kelompok tani dan program pekarangan. Namun, volume produksi lokal belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat, sehingga ketergantungan pasokan luar daerah masih belum dapat dihindari.
“Produksi cabai lokal tetap kita dorong, tetapi saat ini skalanya belum mampu memenuhi kebutuhan secara keseluruhan. Upaya penguatan produksi tetap dilakukan secara bertahap”. tegas Wahyu. (KF/DS)
Peningkatan Fasilitas Jadi Prioritas Disbudpar Batam Untuk Kenyamanan Pengunjung
Batam, GK.com – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) terus mendorong pengelolaan objek wisata agar semakin tertata dan nyaman bagi pengunjung. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan, evaluasi berkala, serta peningkatan fasilitas di sejumlah destinasi.
Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh Disbudpar semata, namun melibatkan koordinasi dengan beberapa instansi terkait, terutama BP Batam selaku pihak yang memiliki kewenangan utama dalam penataan wilayah dan pengelolaan kawasan pariwisata.
Kabid Sarana Objek Wisata Disbudpar Kota Batam, Herry Budiman menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui tim gabungan, yang melibatkan Disbudpar, BP Batam, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait aspek perizinan.
“Pengawasan di lapangan dilakukan bersama dalam satu tim. Disbudpar berperan dalam koordinasi, khususnya pada pengaturan jam operasional objek wisata,” ujarnya.
Herry menyebutkan, pedoman pengawasan hingga saat ini masih mengacu pada Peraturan Wali Kota mengenai jam buka-tutup tempat wisata. Selain itu, laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengawasan.
“Jika ditemukan indikasi pelanggaran seperti unsur pornografi atau aktivitas yang bertentangan dengan norma, maka laporan masyarakat dapat menjadi dasar penindakan dan evaluasi,” jelasnya Senin (10/11/2025) Pukul 11.00 WIB di Ruang Kerjanya.
Ditambahkan Herry, pihaknya masih menunggu turunan aturan baru dari Kementerian Pariwisata untuk memperkuat standar pengelolaan destinasi.
Terkait keluhan fasilitas, Herry mencontohkan Museum Batam yang kini sedang dalam tahap pembenahan. Sejumlah perbaikan dilakukan, termasuk penambahan fasilitas mini teater untuk meningkatkan pengalaman pengunjung.
“Masukan masyarakat menjadi perhatian kami. Perbaikan lantai dan beberapa bagian bangunan museum dilakukan bertahap,” katanya.
Dalam pelaksanaan event atau festival budaya, Disbudpar melakukan monitoring bersama instansi terkait saat kegiatan berlangsung. Setiap event wajib memiliki izin keramaian serta rekomendasi dari bidang promosi.
“Kami turun langsung pada saat pelaksanaan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai prosedur,” tegas Herry.
Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan kegiatan seni dan budaya diukur dari antusiasme masyarakat, jumlah pengunjung, hingga pendapatan tiket. Dari situ dapat dilihat dampaknya, baik secara ekonomi maupun terhadap upaya pelestarian warisan budaya daerah.
Ke depan, Disbudpar berencana menambah fasilitas pendukung di destinasi wisata, termasuk penyediaan toilet dan layanan publik yang lebih layak. Selain itu, penyusunan standar regulasi kelayakan usaha wisata juga sedang dipersiapkan agar semua destinasi memiliki standar pelayanan yang sama.
“Peran masyarakat dan pelaku seni sangat besar. Banyak kelompok masyarakat yang mulai mengelola potensi wisata di lingkungannya sendiri, dan ini sangat kami apresiasi”. tutup Herry. (KF)
Payment Point Solusi Mudah Membayar Pajak
Batam, GK.com – Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Samsat Kota Batam terus melakukan berbagai inovasi dan pengembangan sistem layanan.
Kepala UPTD PPD Batam Centre, Patrick Nababan, S.E., M.A.P menjelaskan, kini masyarakat tak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor utama untuk membayar pajak tahunan.
“Kita sudah membuka banyak payment point (sistem loket atau pembayaran online). Awalnya di Bengkong, sekarang sudah ada juga di kawasan industri Nongsa, termasuk di Summerland. Jadi masyarakat dan para karyawan di sekitar sana bisa lebih mudah membayar pajak tanpa harus datang ke kantor Samsat,” ujar Patrick saat ditemui di Ruangannya.
Selain menambah titik layanan, Samsat Batam juga menjalankan berbagai program keringanan pajak, termasuk program pemutihan yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan tanpa dikenakan denda.
“Program ini sangat membantu masyarakat yang sebelumnya menunggak pajak kendaraan. Banyak yang akhirnya bisa menunaikan kewajibannya dengan lebih ringan,” tambah Patrick.
Tak hanya itu, pelayanan Samsat Keliling dan Drive-Thru juga masih aktif beroperasi dan mendapat respon positif dari masyarakat.
“Kalau drive-thru di Batam ini masih ramai. Masyarakat datang bayar, langsung jalan lagi. Jadi prosesnya cepat dan praktis,” ungkap Patrick, Senin (10/11/2025) Pukul 14.00 WIB.
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar membayar pajak tepat waktu, pihak Samsat juga rutin melakukan imbauan dan sosialisasi baik melalui Media Sosial maupun kegiatan di lapangan. Patrick menyebut, selama Oktober lalu, pihaknya telah dua kali melakukan pemeriksaan administrasi kendaraan.
“Razia yang kami lakukan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan masyarakat. Kami ingin menumbuhkan kesadaran, bukan sekadar penegakan aturan,” ujarnya.
Selain kepada masyarakat umum, Samsat Batam juga menyampaikan imbauan kepada seluruh Instansi Pemerintah Daerah agar para pegawai dapat menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak.
“Kami mengharapkan partisipasi aktif dari pegawai Pemerintah dalam membayar pajak kendaraan sebagai bentuk dukungan dan teladan bagi masyarakat,” harap Patrick.
Dalam hal koordinasi, Samsat Batam terus menjalin sinergi dengan kepolisian dan Jasa Raharja.
“Koordinasi kami dilakukan setiap hari, bukan hanya soal pelayanan, tapi juga soal keselamatan lalu lintas. Kami juga sering memberikan apresiasi kecil seperti minyak goreng bagi wajib pajak yang taat, sebagai bentuk dorongan positif,” tutur Petrick.
Terkait kendaraan luar daerah yang masih beroperasi di Batam tanpa melakukan registrasi ulang, Patrick menjelaskan bahwa penindakan merupakan kewenangan pihak kepolisian.
“Kami hanya bisa mengimbau, sedangkan langkah penertiban langsung dilakukan oleh polisi,” tegasnya.
Menutup pembicaraan, Patrick mengajak seluruh masyarakat Batam untuk lebih sadar dan taat membayar pajak kendaraan tepat waktu.
“Kami berharap semua masyarakat bisa berpartisipasi aktif. Membayar pajak bukan sekadar kewajiban, tapi juga bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan daerah”. pesannya. (DS)