Batam, GK.com – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Perum Bulog Cabang Batam memastikan ketersediaan stok beras dan minyak goreng dalam kondisi aman serta berkomitmen menjaga stabilitas harga di pasaran.

Asisten Manajer Bulog Cabang Batam, Adi Satria mengatakan, pihaknya terus menyiapkan langkah antisipatif menghadapi lonjakan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

“Bulog Batam memastikan stok beras dan minyak goreng cukup. Kami juga siap melakukan intervensi pasar bila terjadi kenaikan harga yang signifikan,” ujar Adi saat diwawancarai gerbangkepri.com, Kamis (7/11/2025).

Menurutnya, Batam bukan daerah penghasil beras, sehingga pasokan didatangkan dari daerah produksi, terutama dari Jawa dan Medan.

“Kebanyakan dari Jawa. Jadi pasokan kita tergantung dari distribusi luar daerah,” katanya.

Dijelaskan Adi, program penyaluran bantuan pangan yang saat ini berjalan merupakan program Nasional dari Pemerintah Pusat, bukan inisiatif langsung dari Bulog.

“Bulog hanya berperan sebagai penyalur cadangan beras Pemerintah sesuai data yang diberikan pusat. Kami tidak menentukan penerima bantuan, karena semua sudah ditetapkan oleh Pemerintah,” terangnya.

Mekanisme penyalurannya dilakukan melalui titik bagi di Keurahan. Bulog menyalurkan undangan kepada pihak Kelurahan untuk diteruskan kepada warga penerima manfaat. Warga kemudian datang membawa undangan dan identitas diri yang sesuai untuk menerima 20 kilogram beras dan 1 liter minyak goreng.

“Prosesnya sederhana. Kami cek data penerima sesuai KTP dan undangan, lalu bantuan diserahkan di lokasi yang sudah ditentukan,” tegasnya di Ruang Rapat, Pukul 10.00 WIB.

Menanggapi laporan adanya penurunan mutu beras di beberapa wilayah, Adi menegaskan bahwa Bulog selalu menjaga standar kualitas produk yang disalurkan. Namun, faktor cuaca menjadi kendala utama selama distribusi.

“Setiap beras yang keluar dari gudang sudah berkualitas baik. Hanya saja, karena musim hujan, kadang saat pengangkutan truk atau kontainer lembap, sehingga beras bisa menurun mutunya,” ungkap Adi.

Ia menambahkan, jika ditemukan beras dalam kondisi rusak atau lembap, Bulog Batam segera menggantinya dengan yang baru.

“Kami komit mengganti setiap beras yang rusak. Tidak ada yang dibiarkan,” tegas Adi lagi.

Adi juga menyebut, beberapa kasus kerusakan beras terjadi karena lokasi penyaluran di Kelurahan yang kurang memadai, seperti disimpan di teras atau ditutup terpal saat hujan, serta warga yang terlambat mengambil bantuan.

Terkait kedatangan beras premium impor sebanyak 50 ton ke Batam, Adi menegaskan bahwa Bulog tidak bertujuan mengambil alih pasar, tetapi menjaga keseimbangan harga di tingkat pedagang dan konsumen.

“Bulog tidak berorientasi mengambil pangsa pasar premium. Kami hanya masuk ketika harga di pasaran mulai naik tajam. Kalau harga sudah stabil, kami tidak perlu intervensi,” ucapnya.

Kebijakan ini, kata Adi, penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi antara pedagang dan konsumen.

“Kalau Bulog terlalu dominan, pedagang bisa rugi. Tapi kalau harga naik tinggi, kita masuk untuk menstabilkan. Jadi fungsinya menjaga keseimbangan,” tutur Adi.

“Prinsip utama Bulog adalah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan pokok, bukan sekadar menjual. Kami bekerja di dua sisi, menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat tetap bisa membeli bahan pangan dengan harga wajar”. pungkasnya. (DS)

Batam, GK.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam menegaskan komitmennya dalam mengawasi praktik penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya terkait dugaan kecurangan takaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Setiap laporan masyarakat akan langsung ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan.

Kabid Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Kota Batam, Yuni menjelaskan bahwa pemeriksaan dimulai dengan pengecekan segel alat ukur (nozzle). Jika segel masih dalam kondisi baik, pengujian takaran tetap dilakukan. Namun apabila ditemukan segel rusak atau ada indikasi pelanggaran, SPBU langsung disegel dan aktivitas penjualan dihentikan sementara.

“Setelah itu kami membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan meneruskannya kepada Balai Standarisasi Metrologi (BSM) untuk proses lanjutan. Tidak hanya nozzle yang diadukan, seluruh nozzle di SPBU tersebut juga turut kami uji untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian lain,” ujar Yuni Jumat (7/11/2025) Pukul 11.00 WIB di Ruang Rapat Disperindag Kota Batam.

“Jika dari hasil pengujian ditemukan takaran melebihi toleransi yang diizinkan, SPBU wajib melakukan perbaikan melalui teknisi resmi. Baru setelah perbaikan selesai, dan hasilnya memenuhi standar, SPBU dapat mengajukan permohonan pengesahan ulang dan penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP),” tambahnya.

Menurut Yuni, pendekatan yang dilakukan Disperindag saat ini masih bersifat pembinaan, karena faktor penyebab pelanggaran bisa beragam, seperti keausan alat, faktor cuaca, kesalahan teknis, hingga etika pelaku usaha.

“Selama masih bisa diarahkan dan diperbaiki, kami prioritaskan pembinaan terlebih dahulu,” tambahnya.

“Disperindag juga melakukan pengawasan rutin terjadwal, serta pengawasan mendadak jika ada laporan dari masyarakat. Pengawasan bisa dilakukan lebih dari satu kali dalam setahun. Selain SPBU, pengawasan juga mencakup timbangan pasar, mall, hingga distribusi LPG,” tuturnya.

Terkait pembelian solar menggunakan jerigen atau drum, Yuni menegaskan bahwa hal tersebut hanya diperbolehkan apabila didukung surat rekomendasi resmi dari Dinas sesuai peruntukan, seperti Dinas Perikanan untuk nelayan. Tanpa dokumen tersebut, pembelian dinyatakan tidak sah.

Sementara itu, pengawasan digital terhadap distribusi BBM bersubsidi saat ini menggunakan sistem Full Card melalui dashboard bank penyalur. Sistem ini membantu memantau transaksi dan kuota, namun tetap membutuhkan pengawasan SDM.

“Secanggih apa pun sistem, tetap ada potensi pelanggaran jika ada oknum yang bermain. Karena itu pengawasan lapangan tetap kami jalankan,” tegasnya.

Yuni menegaskan lagi, pengawasan ini bukan kegiatan seremonial yang dilakukan apabila ada momen tertentu saja.

“Komitmen kami jelas. Selama ada aduan dari masyarakat, kami turun, baik siang maupun malam. Tujuannya satu, memastikan BBM bersubsidi sampai kepada masyarakat yang berhak”. tutupnya. (KF)

Batam, GK.com – Meningkatkan kemudahan layanan administrasi kependudukan untuk masyarakat melalui berbagai program digital dan jemput bola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan dekat dengan warga.

Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Batam, Diah Amalia Sari, S.TP., M.M., menjelaskan, saat ini masyarakat bisa mengakses berbagai layanan administrasi secara elektronik melalui aplikasi Lakse (Layanan Administrasi Kependudukan Secara Elektronik).

“Lewat Lakse, masyarakat dapat mengajukan layanan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, pindah datang antar Kecamatan, serta dokumen lainnya secara Daring,” ujar Diah saat ditemui di Kantornya, Rabu (6/11/2025) Pukul 15.00 WIB.

Diterangkan Diah, mekanisme pengajuan dokumen dapat dilakukan melalui portal resmi atau melalui integrasi dengan aplikasi DM Instagram, yang juga memfasilitasi akses langsung dari perangkat pengguna.

“Masyarakat bisa mengajukan lewat depan atau lewat DM Instagram, tergantung mana yang lebih mudah,” tutur Diah.

Selain layanan digital, Disdukcapil Batam juga aktif menjalankan berbaga inovasi di lapangan seperti program Jeramba (Jemput Rekaman Anak Muda Batam). Program ini menyasar pelajar dan remaja yang baru berusia 17 tahun untuk melakukan perekaman data e-KTP langsung di sekolah-sekolah.

“Jeramba ini kami rancang agar anak-anak muda tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil. Kami yang datang ke Sekolah, bekerja sama dengan pihak Sekolah untuk mendata siswa yang sudah berusia 17 tahun dan siap melakukan perekaman,” paparnya.

Selain Jeramba, Disdukcapil juga menggelar program Pelanduk (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan) yang kini telah tersedia di seluruh wilayah Batam. Melalui program ini, warga bisa mengurus berbagai dokumen kependudukan tanpa harus datang ke Kantor Disdukcapil.

“Untuk Pelanduk, ada delapan jenis layanan yang bisa diakses di Kecamatan, penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru, Kartu Keluarga karena perubahan data, Kartu Keluarga karena hilang/rusak, penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-elektronik) baru, KTP-elektronik karena pindah/perubahan data/rusak/hilang, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) baru, penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), dan pencatatan biodata penduduk. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Kantor pusat,” jelas Diah.

Ia menambahkan, respon masyarakat terhadap program Pelanduk cukup positif, karena terbukti mempersingkat waktu antrean dan jarak tempuh pelayanan.

“Alhamdulillah, masyarakat senang karena bisa langsung dilayani di Kecamatan masing-masing,” ujarnya.

Disdukcapil Batam juga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri atas keberhasilan menjalankan berbagai inovasi digital yang dinilai memperkuat transparansi dan efisiensi pelayanan publik.

“Kementerian menilai inovasi seperti Lakse dan Jeramba ini mampu memangkas birokrasi, menjaga keterbukaan, dan memastikan pelayanan bebas dari pungutan liar. Semua layanan ini gratis,” tegas Diah.

Sebagai bentuk keterbukaan publik, Disdukcapil kini juga menyediakan fitur penilaian langsung bagi masyarakat setelah selesai dilayani. Fitur ini memungkinkan warga memberikan umpan balik terkait kualitas layanan yang diterima.

“Begitu selesai berurusan, masyarakat bisa langsung menilai apakah pelayanannya bersih dan cepat. Ini bentuk transparansi yang kami jaga,” katanya.

Diah berharap, masyarakat Batam semakin aktif memanfaatkan layanan digital dan ikut membantu menyebarkan informasi tentang kemudahan mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor.

“Masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang aplikasi Lakse. Ke depan, kami akan terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya”. tutup Diah. (DS)