Karimun, GK.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu telah menerbitkan dan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor B./185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang  komitmen Pemerintah  untuk menyelesaikan, dan penanganan  tenaga Honorer yang telah bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah.

SE yang telah ditandatangani oleh Mentri ARB tersebut ditujukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemrov),  maupun Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia.

Adapun SE tersebut merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang mana disebutkan dalam pasal 6 yang berbunyi diperuntukkan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Berkaitan hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun akan kehilangan pegawainya sebanyak 2.516 orang. Hal tersebut juga turut dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun melalui Analisis Kepegawaian, Wage Rino.

“Untuk diketahui, di Tahun 2021 tenaga Honorer di lingkungan Pemkab Karimun itu ada sebanyak 6.000 orang dengan jenis tenaga Honorer  kontrak, Honorer Insentif, dan pegawai. Sedangkan data Honorer kontrak saat ini sebanyak 2.516 orang, itu belum masuk ke dalam Honorer Insentif, dikarenakan masih dalam proses pendataan,” terang Wage Rino, Kamis (30/06/2022) sekitar pukul 11.18 Wib di Kantornya.

Lebih lanjut Wage Rino mengatakan, jika sampai saat ini, pihaknya juga belum menerima kebijakan terbaru tentang nasib para Honorer.

“Kemarin kita sudah berdiskusi secara internal, dan juga sudah kita sampaikan di dalam forum. Ada beberapa solusi untuk mengatasi jika ada tenaga Honorer yang tidak lulus dalam pemilihan PNS dan P3K, salah satunya mungkin akan diberikan pelatihan untuk di tempatkan bekerja ke dalam Perusahaan. Dan yang kedua, bagi Honorer yang tidak lulus akan diberikan pembayaran gaji selama 3 Bulan. Namun solusi tersebut juga masih dalam wacana, sebab belum adanya kebijakan yang mengatur”. terangnya.

Direncanakan, BPKSDM Kabupaten Karimun akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind) guna menetapkan Perusahaan mana nantinya yang akan menampung para Honorer  jika tidak aktif lagi. (RP).

Editor : Milla

Karimun, GK.com – Memperingati perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) biasanya akan diadakan Event untuk merayakannya, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang mengadakan program penghapusan sanksi administrasi dan keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua  secara gratis.

Program tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara, Kemerdekaan RI ke- 76, dan Hari Jadi Provinsi Kepri ke- 77. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat Kepri.

Adapun program keringanan pokok PKB dan BBNKB dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota se- Kepulauan Riau. Kepada awak Media ini, Pimpinan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengembangan Produktivitas Daerah (UPTD-PPD) Samsat Tanjung Balai Karimun Dani Rezki Saputra menjelaskan jika program ini terlaksana berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepri Nomor 42 Tahun 2022.

“Agar masyarakat kita merasa tidak terbebankan, melalui program ini, diharapkan masyarakat bisa taat dalam membayar pajak,” sebut Dani Rezki, Rabu (29/06/2022) sekitar pukul 11.30 Wib di Ruang Kerjanya.

Lebih lanjut Dani Rezki menerangkan, untuk waktu pelaksanaannya dibagi menjadi 3 tahap sesuai dengan momen perayaan yang telah di tentukan.

“Tahap pertama pada 01 Juli 2022 yang bertepatan dengan hari Bhayangkara s/d 31 Agustus 2022. Lalu dibuka kembali di tahap kedua pada tanggal 20 September 2022, dan terakhir bertepatan dengan hari jadi Provinsi Kepri s/d 30 November 2022,” papar Dani Rezeki.

“Adapun untuk perbedaannya bisa dilihat dari penghapusan sanksi administrasi sebanyak 100, pembebasan BBNKB kedua sebanyak 100%, dan keringanan PKB sebanyak 50% untuk di tahap pertama. Sedangkan pada tahap kedua, keringanan pokok tundakan PKB di tahap kedua hanya sebesar 30% saja,” tuturnya.

“Mari manfaatkan program ini dengan sebaik – baiknya, segera membayar pajak kendaraan anda, dan jadilah masyarakat yang selalu taat pajak. Karena kesempatan tidak datang dua kali”. himbaunya. (RP).

Editor : Milla