Batam, GK.com – Sebagai tindaklanjut untuk mempercepat realisasi rencana proyek investasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, tim Teknis Kerja Sama Pengembangan PLTS Waduk KPBPBB Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama tim Komisi Keamanan Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan ke Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi.

Bertempat di Ruang Presentasi Gedung Marketing Center BP Batam, Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK selaku Ketua tim Teknis Kerja Sama Pengembangan PLTS Waduk KPBPBB, Irfan Syakir Widyasa memberikan paparan singkatnya, lalu berlanjut pada kunjungan lapangan ke Waduk Duriangkang serta Waduk Tembesi.

Kunjungan tim Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR yang di pimpin oleh Dr. Aries Firman ini dilakukan dalam rangka percepatan Proyek Strategis Nasional PLTS Skala Besar di Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi Batam.

Dr. Aries Firman mengatakan, Pemerintah sepakat  mendukung energi terbarukan. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik Nasional, salah satunya dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung. Sebagai pilot project pengembangan energi surya di Indonesia, PLTS Terapung ini diharapkan dapat menjadi bahan riset, referensi, ataupun penelitian untuk mengembangkan teknologi serupa di daerah – daerah lain.

Untuk itu, bendungan harus dilakukan sertifikasi setiap lima tahun sekali, dan beberapa kendala ringan yang terdapat di Waduk Duriangkang, serta Waduk Tembesi ini harus terus di minimalisir.

“Tujuan kami datang kesini adalah untuk mengetahui kondisi awal kedua bendungan ini pada Tahun 2022 sebelum digunakan sebagai tempat untuk PLTS terapung” terang Aries Firman, Kamis (15/09/2022).

“Kondisi bendungan dan PLTS kedepannya harus saling mendukung, terutama karena Waduk Duriangkang merupakan tulang punggung penyediaan air bersih di Batam, maka kondisinya harus tetap dijaga dengan baik saat PLTS terapung telah terealisasi,” ucapnya.

“Bendungan dan PLTS terapung harus saling menguntungkan satu sama lain, utamanya Waduk Duriangkang yang merupakan tulang punggung air bersih di Batam yang harus kita jaga dengan tetap mewujudkan rencana pengembangan energi bersih terbarukan ini (PLTS). Agar energi bersih terbarukan yang berasal dari PLTS ini tidak boleh terlambat untuk direalisasikan, namun tetap mengedapankan aspek keselamatan bendungan,” ungkapnya.

“Energi bersih terbarukan adalah hal yang mutlak dan tidak boleh terlambat untuk kita kembangkan, namun jangan sampai kita kekurangan air bersih saat musim kemarau, dan kelebihan air bersih saat musim penghujan,” kata Aries Firman.

Senada dengan Aries Firman, Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK selaku Ketua Tim Teknis Kerja Sama Pengembangan PLTS Waduk KPBPBB, Irfan Syakir Widyasa juga berharap agar setelah kunjungan lapangan ini dilakukan, seluruh Stakeholder yang terlibat dalam proyek pengembangan PLTS Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi mendapat gambaran awal yang lengkap untuk dilakukan rapat secara intensif mulai Oktober 2022.

“Karena proyek yang menjadi bagian dari Presidensi G20 ini cukup komprehensif dari hulu ke hilir, kami akan segera memulai rapat secara intensif pada Oktober 2022 bersama dengan kementerian dan lembaga, serta seluruh Stakeholder dalam proyek ini,” tutur Irfan Syakir.

“Kami juga akan berusaha untuk memaksimalkan potensi PLTS yang dapat diakomodir oleh Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi untuk mencukupi kebutuhan konsumsi energi lokal serta untuk kebutuhan ekspor,” ujarnya.

“Kapasitas energi yang akan dihasilkan tentunya kami akan meminta rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR, memperhatikan aspek keselamatan Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi”. Tegas Irfan Syakir.

Hadir dalam kegiatan itu, General Manager SPAM Hulu Hadjad Widagdo, Kabid Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan Adi Nugroho, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri Wawan Yulianto, beberapa pejabat tingkat IV BP Batam, rombongan dari Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR, serta para Stakeholder terkait pengembangan PLTS Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi. (mi/na).

Editor : Milla

Batam, GK.com – Ratusan pengendara Ojek Online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas Solidaritas Online Batam (SOB) menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pelantaran Welcome To Batam (WTB), Kamis (15/09/2022) siang.

Pantauan awak Media ini, para Ojol tersebut meminta Pemerintah untuk merevisi kenaikan harga BBM dan juga meminta pihak Aplikator mengikuti Peraturan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 564/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang di lakukan dengan Aplikasi.

Saat ditemui di lokasi, Wahyudi selaku koordinator aksi menjelaskan bahwa pihaknya juga meminta para Aplikator agar menurunkan biaya potongan sebesar 10%.

“Kami sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dishub dan Kasat Intelkam sebagai pihak mediasi. Dalam keputusan RDP tersebut, Aplikator meminta waktu selama 14 hari kerja, tapi kami meminta garis tengah di 7 hari kerja agar keputusan Aplikator bisa sama-sama di dengar oleh teman – teman Ojol,” jelas Wahyudi sekitar pukul 13.00 Wib.

Lebih lanjut, Wahyudi mengungkapkan bahwa pihak Aplikator dan Dishub serta aliansi akan menandatangani perjanjian keputusan itu, hari ini.

“Iya, hari ini kami akan menyaksikan bersama-sama penandatanganan peraturan tersebut”. ungkapnya singkat. (AMS).

Editor : Milla

Batam, GK.com – Tim tanggap insiden Siber atau yang dikenal Computer Security Incident Response Team (CSIRT) resmi di bentuk Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pembentukan CSIRT tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Turut hadir dalam peresmian, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hasto Prastowo, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto dan Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN Marsekal Pertama TNI Yos Alfantino.

Dalam sambutannya, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam Wahjoe Triwidijo Koentjoro menyebut, terbentuknya tim CSIRT tersebut merupakan komitmen BP Batam dengan BSSN.

“Sebagian besar layanan publik seperti perizinan maupun layanan Badan Usaha, yang dikelola BP Batam telah menggunakan sistem elektronik atau digital. Oleh karena itu, guna menjamin keberlangsungan sistem elektronik tersebut terbentuk lah tim CSIRT-BP Batam sehingga bisa menangani serangan Siber,” ungkap Wahjoe, Senin (12/09/2022) di Harris Hotel.

Sementara itu Plt Deputi (BSSN) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Hasto Prastowo mengapresiasi langkah BP Batam. Menurutnya, langkah tersebut sebagai salah satu upaya dalam mengoptimalkan penanggulangan ancaman kejahatan Siber yang marak terjadi.

“Dengan adanya transformasi digital, dampaknya adalah permasalahan keamanan Siber. Untuk itu, semuanya harus disiapkan dan diamankan,” sebut Hasto.

Hasto menjelaskan bahwa, pihaknya telah menerima berbagai laporan tentang serangan Siber. Hal tersebut menunjukkan bahwa sasaran serangan Siber akan semakin luas dan tidak terbatas mulai dari perorangan, Perusahaan atau Instansi swasta sampai dengan Institusi Pemerintahan.

“Kita harus membentuk CSIRT di semua lini, sehingga proses bisnis dapat berjalan aman dan lancar,” jelas Hasto.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi BP Batam Sylvia J Malaihollo menambahkan bahwa, langkah pembentukan tim ini sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan penanggulangan ancaman kejahatan Siber yang marak terjadi.

“Bicara soal serangan Siber kita tidak dapat menduga. Oleh karenanya, BP Batam pro aktif melakukan koordinasi kepada BSSN dan belajar bagaimana melakukan manajemen insiden”. pungkas  Sylvia. (Hms/Red).

Editor : Milla