Tanjungpinang, GK.com – Dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum Daerah yang menyebutkan bahwa, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dilakukan melalui program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Yang mana hal ini diusulkan oleh Esekutif dan Pemda kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Menindaklanjuti hal tersebut, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang pada Rabu (30/11/2022), Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang telah mengusulkan sebanyak 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD agar selanjutnya dapat di bahas menjadi Perda. Dihadapan anggota DPRD dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tanjungpinang, Wali Kota Tanjungpinang Rahma menyampaikan, Propemperda ini merupakan wujud dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tanjungpinang.
“Dalam hal ini, kami sangat membutuhkan bantuan dari Stakeholder yang ada dalam upaya melakukan peningkatan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam menjaga keseimbangan serta pemerataan pembangunan dalam segala aspek,” ungkap Rahma, di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang, siang.
Adapun 12 Ranperda tersebut adalah, Pertama: Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024, Kedua: Pertanggungjawaban APBD TA 2022, Ketiga: APBD-P TA 2023, Keempat: Pajak dan retribusi Daerah, Kelima: Penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan, Keenam: Pemberian insentif.
Lalu Ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2010 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan. Kedelapan: Perusahaan persoran Daerah dan persoran terbatas Tanjungpinang makmur bersama, Kesembilan: Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Sepuluh; perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang persoalan persamaan, Sebelas: rencana tata ruang Tanjungpinang Tahun 2022-2042. Dan terakhir Ranperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2022-2049.
“Propemperda ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kehidupan masyarakat, sehingga kepastian hukum melalui regulasi dalam bentuk Perda merupakan instrumen yang sangat penting. Sebab adanya peraturan yang bersifat mengikat merupakan cerminan keseriusan Pemerintah untuk membina, mengawasi serta mengevaluasi setiap kebijakan yang dibuat”. pungkas Rahma.
Pada Rapat Paripurna tersebut, Yuniarni Pustoko Weni, SH selaku Ketua DPRD Kota Tanjungpinang langsung memimpin jalan nya Rapat dengan didampingi oleh Wakil Ketua I Novaliandri Fathir dan Wakil Ketua II Hendra Jaya. (IWD).
Editor : Milla
