Bupati Karimun saat memotong tumpeng. (Foto Diskominfo Karimun)
Karimun, GK.com– Dalam peringati Hari Ulang Tahun (HUT) Sekolah Dasar (SD) Negeri 003 Teluk Uma, Bupati Karimun Aunur Rafiq berharap agar bakat para murid yang berada di Sekolah tersebut dapat terus di asah.
“Tentunya ini tidak terlepas dari peran serta dari para Guru yang ada. Saya atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan selamat bertambah usia kepada SD Negeri 003 Teluk Uma yang saat ini sudah berusia 53 Tahun,” ucapnya, Sabtu (04/02/2023) pagi.
Bupati dan Sekda Karimun saat berbaur dengan para murid SDN 003 Teluk Uma. (Foto Diskominfo Karimun)
“Dengan bertambahnya usia yang sudah puluhan tahun ini, pastinya sudah melahirkan banyak generasi penerus Bangsa yang hebat dan unggul. Saya kagum atas beragam penampilan dari bakat para murid di sini,” tambahnya.
Bupati Karimun, Aunur Rafiq saat memberikan sambutan. (Foto Diskominfo Karimun)
“Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru yang terus mendidik anak-anak kita hingga menjadi generasi penerus Bangsa yang unggul, karena kemajuan Kabupaten Karimun kedepannya ada di tangan anak-anak kita”. tutup Aunur Rafiq.
Siswa SDN 003 Teluk Uma saat bersalaman dengan Bupati Karimun. (Foto Diskominfo Karimun)
Turut hadir dalam HUT tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Muhammad Firmansyah, Kepala Dinas Pendidikan Karimun Sugianto, para orang Tua Murid, serta tamu undangan lainnya.
Acara semakin meriah dengan di gelarnya bazar kuliner oleh paguyuban wali murid, serta beragam penampilan bakat dari para murid SDN 003 mulai dari menampilkan tari persembahan, tari nona singapura, paduan suara, sholawat busyro, atraksi budaya reog ponorogo dan penampilan lainnya.
Berfoto bersama. (Foto Diskominfo Karimun)
Suksesnya kolaborasi antara Guru, para murid, Wali Murid, serta alumni Sekolah itu pun mendapatkan pujian dari Bupati Karimun, Aunur Rafiq. (QQ).
Ketua DPW Brikade 98 Kepri, Rahmad Kurniawan dan Kabid Intelijen Dan Penindakan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkum Dan HAM Kepri. (Foto GK.com / Qiqi)
Batam, GK.com – Panasnya pemberitaan yang menyangkut TKI illegal berangkat dengan menggunakan paspor pelancong, serta prosudur terbitnya paspor non prosudural yang selama ini terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam hingga hal ini hampir menimbulkan korban, mendapat sorotan tajam dari Ketua DPW Brikade 98 Kepri, Rahmad Kurniawan.
“Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan resmi terkait biaya maupun langkah-langkah dalam pengurusan paspor, namun dengan santernya menggaung dugaan suap dan pungli yang di lakukan oleh oknum-oknum di tubuh Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, tentu ini akan menjadi atensi semua pihak-pihak yang bersangkutan, tanpa terkecuali dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,” ucap Rahmad Kurniawan.
“Menyikapi dengan serius terkait hal ini, kejadian demi kejadian di tubuh Imigrasi Kota Batam ini semua berawal dari lemahnya pengawasan Intelijen di tubuh Imigrasi itu sendiri. Imbasnya, banyak kejadian dialihkan kepada pucuk pimpinan yang seolah-olah tidak memperhatikan permasalahan,” katanya.
“Terjadinya sebuah perkara diluar kewenangan Negara, itu semua berawal dari pembuatan paspor non prosudural, ibaratkan seperti meminum secangkir kopi, hitam pekat, pahit, manis, selalu dijadikan kambing hitam, ‘cak kopi’. Contoh nya seperti itu lah, akhirnya banyak memakan korban. Dan kita melihat juga dilapangan adanya pembiaran maraknya pengurus-pengurus paspor non prosudural yang terkesan di pelihara dari jalur instan yang katanya bisa, dengan hitungan hari, namun harus merogoh kantong diangka fantastik,” tuturnya.
“Untuk apa di tempatkan Kasi Intelijen baik dari Kanwil maupun Kantornya, kalau sistemnya tidak berjalan. Penempatan suatu jabatan jangan berdasarkan kedekatan emosional dengan unsur pimpinan. Yang parahnya lagi, karena adanya indikasi kedekatan atau aji mumpung, seolah-olah Dia mampu dan mempuni, padahal kalau di lihat tidak. Itu baru satu persoalan, belum lagi persoalan yang berada pada kewenangan dan topoksi Intelijen itu sendiri,” ujarnya.
“Belum masalah berapa banyak orang asing yang masuk, dalam hal persoalan deteksi dini berkaitan dengan sistem pekerjaan, ada berapa banyak persoalan orang asing yang masuk, berapa banyak perpanjangan paspor orang asing, dan berapa banyak masyarakat biasa dalam pembuatan paspor yang melalui jalur prosudural maupun non prosudural ? Ini yang perlu di deteksi dini, kalau tidak ada deteksi dini, bagaimana selaku pucuk pimpinan bisa memprediksikan bahwa suatu masalah itu tidak ada ?,” tanya Rahmad Kurniawan.
“Ini akan menjadi tolak ukur suatu program, sebagus apa pun itu, kalau di balakang layar masih mengkambing hitam kan ‘cak kopi’, tentu tidak akan berhasil program tersebut,” ungkap Rahmad Kurniawan.
“Menjadi seorang Pemimpin dan Pimpinan di suatu lembaga Negara harus lah memiliki konsep Atap (Amanah, Terampil, Akuntebel, dan Proposional). Imigrasi itu adalah lembaga Negara sebagai cermin jendela suatu Negara. Di suatu Negara kalau masih ada yang nama nya upeti istilah nya ‘cak kopi’, miris sekali rasanya. Kalau lah nanti pucuk pimpinan berganti, namun apabila intelijen nya tidak berjalan untuk pengawasan dalam menganalisa mendeteksi dini, semua pasti akan sia-sia,” tutur Rahmad Kurniawan.
“Alasan klasik lainnya adalah kurangnya personil. Negara mengharapkan PNBP, tapi PNBP yang bagaimana ? Makanya terjadi di mana para oknum-oknum yang mewakil kepentingan kebijakan akan semakin meraja lela, merasa mempunyai hubungan khusus dengan pemangku kebijakan karena merasa bisa di bantu. Inilah yang kerap dijadikan mereka ladang demi meraup keuntungan pribadi, tanpa memikirkan nyawa orang lain. Menyikapi atas kejadian di tubuh lembaga ini, menjadi atensi pihak kami untuk membawa kasus ini sampai ke jenjang Menteri”. pungkas Rahmad Kurniawan. (Ron).
Menhub RI, Gubernur Kepri, Kapolda Kepri dan Wali Kota Batam bersama jajaran. (Foto Diskominfo Kepri)
Kepri, GK.com – Sebagai kapal penyeberangan Ro-Ro baru di Dermaga Penyebrangan Pelabuhan Punggur Kota Batam, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mendampingi Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi melakukan soft launching pengoperasian KMP Bahtera Nusantara 03.
Kapal berukuran 1500 gross ton (GT) yang memiliki spesifikasi panjang 71,92 m, lebar 14 m, tinggi 4,6 m, kecepatan diatas 15 knot ini mampu mengangkut penumpang sebanyak 386 orang, 24 orang ABK, 14 kendaraan truk besar, 12 truk sedang dan 10 unit kendaraan roda 4 ini nantinya akan melayani lintas Uban – Tambelan – Sintete – Sambas Kalimantan Barat.
“Dengan kehadiran kapal penyebrangan ini tentunya akan mempermudah mobilitas masyarakat yang akan melakukan penyebrangan, sekaligus membuka akses lebih luas lagi khususnya untuk wilayah kepulauan, perbatasan dan 3T yakni, tertinggal, terluar dan terdepan,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi.
“Kota Batam Provinsi Kepri yang berhadapan langsung dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura menjadi salah satu prioritas Pemerintah melalui Kemenhub untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut agar semakin banyak terangkai satu pulau dengan pulau lainnya,” ungkapnya, Sabtu (04/02/2023).
“Ini juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk terus membuka akses pelabuhan dan dermaga untuknmerangkai pulau – pulau yang ada di Indonesia,” tambahnya.
“Penambahan kapal baru ini diyakini akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat. Karena banyak kegiatan terusan yang bisa dihandle masyarakat dengan bertambahnya armada baru yang akan mengelilingi lingkar utara Kepri ini,” tutur Budi Karya.
Dikesempatan yang sama, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, beroperasinya KMP Bahtera Nusantara 03 secara langsung akan melengkapi keberadaan kapal KMP Bahtera 01 yang selama ini telah beroperasi melayani masyarakat Kepri dan sekitarnya. “Penambahan kapal baru ini pastinya memberikan banyak pilihan masyarakat untuk menunjang aktifitas bisnis dan usahanya”. tegas Ansar.
Untuk dikethaui, KMP Bahtera Nusantara 03 ini pengerjaannya dilakukan oleh anak Negeri malalui PT. Karimun Anugrah Sejati (KAS) yang telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah dalam membuat kapal ini. Dimana pengerjaan serta penyelesaiannya di laksanakan tepat waktu.
Turut hadir pada momen itu, Wali Kota Batam, Kapolda Kepri, dan lain-lain. (fik/red).
Redaksi GK.com saat mewawancarai Kabid Intelijen Dan Penindakan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkum Dan HAM Kepri. (Foto GK.com / Nadya)
Tanjungpinang, GK.com – Mewakili Kadiv Intelijen Dan Penindakan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Ujang Cahya, selaku Kabidnya menegaskan, terkait permasalahan TKI illegal yang menggunakan paspor pelancong, pembuatan paspor di luar prosedur hingga terjadi dugaan suap dan pungli di Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, pihaknya berjanji akan segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan bersama tim nya dalam waktu dekat ini, untuk mengecek bagaimana proses pembuatan paspor khusus di Kota Batam.
“Dalam hal ini kami selaku pembina semua berdasarkan dengan apa yang disampaikan. Mungkin Imigrasi Batam melaporkan ke kita sesuai SOP, tetapi fakta di lapangannya kita tidak tau bagaimana mekanisme dalam pembuatan paspor tersebut seperti apa ?,” ucap Ujang Cahya, Kamis (02/02/2023) pukul 11.06 Wib kepada Redaksi ini.
“Terima kasih saya ucapkan kepada Media sebagai kontrol. Karena ini ada laporan dari masyarakat, jadi harus ditindaklanjuti,” ujar Ujang Cahya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.
“Sekarang sistem M-Paspor dilakukan secara online. Untuk kapasitas orang-orang yang lanjut usia dan orang sakit bisa dengan log-in. Dan sudah di program dari Direktorat Jenderal Imigrasi, dan memang ada kuota nya,” terang Ujang Cahya.
“Dengan adanya berita ini, sebagai Devisi Keimigrasian, poksi kita memang sebagai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Saya ucapkan terima kasih atas pengontrolan di lapangan hingga disampaikan ke sini. Hal ini akan segera kami tindaklanjuti bersama ibu Kadip,” tuturnya.
Menanggapi terkait kepemimpinan Kepala Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Ujang Cahya menjawab, “Kalau untuk ini berkaitan dengan masalah karakter seseorang atau kepribadian. Kalau pribadinya welcome, tentu bisa lebih bagus. Tapi kalau istilahnya dia tertutup atau ada kesibukan, itu saya juga tidak tahu. Kalau di lapangan udah jadi begini, memang semua merujuk ke pribadi masing-masing, kalau pribadinya amanah dan sesuai dengan tupoksi jabatannya, pasti hal ini tidak akan terjadi,” jawab ungkapnya.
“Kita punya misi, karena Imigrasi ini pelayanan, dan penegakan hukum kita berorientasi ke situ. Kita udah ada garisnya, tapi kan itu kembali ke manusianya. Saya mohon maaf, kalau ada kesalahan di bawah Divisi Imigrasi,” ucap Ujang Cahya.
“Saat ini memang era harus ada keterbukaan, baik sama Wartawan, LSM, dan Masyarakat. Semua ini merupakan pelayanan kepada masyarakat, harus lebih baik dan humanis, bukan seperti istilahnya kucing-kucingan. Nanti saya akan sampaikan, kalau ada informasi atau berita harus ditindaklanjuti dengan baik, supaya masyarakat juga tidak bertanya-tanya, dan tidak menjadikan bom waktu,” tegas Ujang Cahya.
Menanggapi terkait penempatan pengangkatan jabatan pucuk pimpinan tubuh Imigrasi untuk menduduki kursi-kursi strategis, Ujang Cahya juga menjelaskan, “Pengangkatan atau seleksi Pemimpin itu dari Pusat, karena melalui assessmen, melalui tes, wawancara, dan tes uji kompetensi. Apa lagi sekarang zaman udah tidak seperti dulu, yaitu menjadi pimpinan, sebelum ditempatkan melalui assessmen,” terangnya.
“Bukannya menutupi, tapi saya juga akan melakukan pengecekan, pembinaan, serta memberikan masukkan ke sana, apakah masih ada seperti itu atau bagaimana. Sepanjang saya di sini memang ini perlu pendalaman, karena saya baru menjabat, jadi harap maklum,” kata Ujang Cahya.
“Ini sebagai tantangan saya untuk lebih meningkatkan dalam pengawasan dan pembinaan. Mungkin harus lebih ketat lagi, jangan sampai terulang dan terulang lagi masalah-masalah yang sama,” tegasnya lagi.
Pada kesempatan itu, Ujang Cahya juga menyampaikan, terkait peristiwa pembuatan paspor di luar prosedural ini, Dirinya berjanji akan mengurangi, agar hal serupa tidak terulang kembali.
“Ini juga sebagai rekomendasi untuk saya sampaikan ke pimpinan. Kalau untuk mengurangi mungkin bisa, tapi kalau untuk menghilangi sama sekali, saya angkat tangan. Karena orang macam-macam,” ujarnya.
“Saya akan laporkan ke ibu Kadiv terkait masalah ini. Beliau orangnya tegas, bijaksana, dan baik. Mudah-mudahan dengan ada pemberitaan ini, dan atas kontrolnya dari Media Gerbang Grub, mungkin beberapa hari nanti, ada Perintah untuk ke sana, turun ke lapangan. Nanti saya akan sampaikan lagi informasi selanjutnya”. tutup Ujang Cahya. (QQ).
Kepala KSOP Kelas II Tanjungpinang, Letkol Marinir Benyamin Ginting bersama awak Media ini. (Foto GK.com / Nadya)
Tanjungpinang, GK.com – Ketinggian gelombang laut yang tadinya mencapai 4 s/d 6 meter, sekarang sudah mulai berkurang, yaitu sekitar 2,5 meter. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang, Letkol Marinir Benyamin Ginting saat di wawancarai oleh awak Media ini.
“Artinya ada beberapa kapal yang saat ini sudah bisa di operasikan berlayarnya, akan tetapi tidak bisa dipastikan dalam satu minggu kedepannya bagaimana. Karena dalam membuat keputusan, tentunya di sesuaikan dengan data primer yang dikeluarkan dari BMKG, serta di dukung juga oleh data skunder seperti, data telekomunikasi pelayaran, data dari nahkoda, dan data-data lainnya,” terang Benyamin Ginting, Jum’at (03/02/2023) sekitar pukul 11.10 Wib.
“Dalam mengantisipasi cuaca buruk agar tidak terjadi kecelakaan di perairan, setiap ada surat permohonan yang masuk untuk berlayar, tim KSOP selalu mengacu kepada surat yang dikeluarkan dari BMKG. Jika memang jarak yang di tempuh memiliki ketinggian gelombang yang tidak aman, maka dipastikan kapal tersebut tidak akan di berangkatkan dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Benyamin Ginting.
“Saya menghimbau kepada masyarakat, jika cuaca kurang bersahabat hendaknya kalau tidak begitu penting agar tidak usah melakukan perjalanan lewat laut dulu. Apalagi bagi rute-rute yang memang gelombangnya cukup tinggi seperti wilayah Natuna dan Anambas. Dan jika pun harus melakukan perjalanan, maka ikutilah aturan yang berlaku”. himbau Kepala KSOP Kelas II Tanjungpinang. (NDY).
BKKBN menyerahkan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Operasional KB kepada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri. (Foto Diskominfo Kepri)
Kepri, GK.com – Angka prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 kembali mengalami penurunan, yaitu yang awalnya diangka 15,4 persen, turun 2,2 persen dibanding tahun 2021 di angka 17,6 persen.
Capaian ini tentunya menempatkan Kepri berada di posisi keempat Provinsi dengan prevalensi stunting terendah setelah Bali, DKI Jakarta, dan Lampung. Serta mendapatkan apresiasi oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, dr. Hasto Wardoyo atas kinerja Provinsi Kepri.
“Kepri sungguh luar biasa, karena angka stunting Kepri sudah mendekati Nasional yang 14 persen. Jadi Kepri masuk Provinsi yang keren,” tutur Hasto Wardoyo.
Dalam rakerda yang dilaksanakan di Hotel CK Tanjungpinang itu, Hasto Wardoyo hadir langsung untuk memberikan sejumlah pengarahan terkait dengan peningkatan sinergitas dan kolaborasi pencapaian program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.
Sebagai informasi, Program Bangga Kencana ini merupakan akronim dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi salah satu program unggulan dari BKKBN. Bangga Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan, serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas.
“BKKBN mempunyai dua tugas utama. Yang pertama adalah menjaga pertumbuhan penduduk seimbang, dan yang kedua mewujudkan keluarga berkualitas,” jelas Hasto Wardoyo.
BKKBN telah melansir angka Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata perempuan Indonesia melahirkan anak berada pada rasio 2,1. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk Indonesia terjaga dan tidak ada resesi seks seperti yang dialami di berbagai Negara.
“Angka 2,1 berarti, hanya perempuan-perempuan praktis yang melahirkan satu anak perempuan rata-rata, sehingga pas sekali bahwa satu perempuan meninggal digantikan 1 perempuan yang lahir. Sehingga nanti akan berkesinambungan dan sustainability-nya tetap terjaga,” ungkap Hasto Wardoyo.
“Presiden RI Joko Widodo telah menargetkan penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen yang harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang. Saat ini, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 21,6 persen di tahun 2022,” terangnya.
“Saya berharap, Kabupaten dan Kota penyangga di Kepri yang jumlah penduduknya banyak seperti Batam dan Karimun, harus bekerja keras menurunkan stunting agar menjadi bandul bagi Provinsi maupun Nasional,” harap Hasto Wardoyo, Kamis (02/02/2023) pagi.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersyukur, meskipun Kepri adalah Daerah Kepulauan, namun indikator makro di Provinsi ini menunjukkan hasil yang bagus, salah satunya adalah angka stunting.
“Kalau indeks kesehatan menjadi salah satu indikator dari indeks pembangunan manusia, maka stunting ini harus kita kejar agar tercapai seperti target Presiden. Tahun lalu masih 17 persen, tahun ini turun 2 persen,” tutur Ansar.
Dijelaskan Ansar saat itu, Pemprov akan menggandeng seluruh Peremerintah Kabupaten dan Kota, termasuk Forkopimda, BKKBN, TP-PKK, serta Darma wanita untuk memastikan stunting di Kepri agar bisa terus menurun.
Dikesempatan itu, BKKBN menyerahkan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana kepada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri.
Adapun rinciannya adalah, Kota Tanjungpinang mendapatkan Rp. 2,4 miliar, Kabupaten Natuna mendapatkan Rp 3,3 miliar, Kabupaten Karimun mendapatkan Rp Rp 3,6 miliar, Kabupaten Bintan mendapatkan Rp 3,1 miliar, Kabupaten Lingga mendapat Rp 3 miliar, Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 2,1 miliar, dan Kota Batam mendapatkan Rp 9,2 miliar.
Turut menghadiri pada momen itu, Ketua BKKBN Provinsi Kepri Rohina, Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Danlantamal IV Batam Laksamana Pertama TNI Kemas M Ikhwan Madani, Danlanud RHF Tanjungpinang Kolonel Nav Arief Budiman, Walikota Tanjungpinang Hj Rahma, Bupati Natuna Wan Siswandi, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim. (jlu).
