Batam, GK.com – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, inovatif, dan berintegritas. Memasuki tahun 2025, berbagai program unggulan diluncurkan untuk semakin mendekatkan layanan ke masyarakat, serta mendukung transformasi digital di bidang keimigrasian.
Kasi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kharisma Rukmana menyampaikan, sejumlah inovasi layanan telah berjalan dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya adalah program “Immicare Izin Tinggal Reach-Out” (Jemput Bola), yakni layanan izin tinggal yang dilakukan langsung ke kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Batam. Melalui program ini, petugas Imigrasi mendatangi lokasi perusahaan untuk memproses perpanjangan izin tinggal tanpa harus menunggu pemohon datang ke Kantor Imigrasi.
Selain itu, ada pula layanan Immicare bagi pasien rumah sakit yang membutuhkan pelayanan keimigrasian untuk berobat ke luar negeri. Program ini menjadi solusi cepat bagi pasien dengan kondisi darurat atau penyakit kronis yang memerlukan rujukan ke Singapura atau Malaysia. Keluarga pasien cukup mengajukan permohonan pembuatan paspor melalui Rumah Sakit yang telah bekerja sama dengan Imigrasi Batam, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.
Tak hanya fokus pada kecepatan layanan, Imigrasi Batam juga menanamkan nilai kepedulian melalui program IM-pression (Immigration Presents Love and Compassion in Every Service). Program ini diwujudkan lewat pembagian Lembar Pembatas Paspor Tematik berisi pesan inspiratif dan edukatif mengenai pentingnya menjaga paspor dan dokumen perjalanan. Langkah sederhana, namun bermakna ini menjadi simbol pelayanan Imigrasi Batam yang humanis dan penuh empati.
Dari sisi digitalisasi, Imigrasi Batam kini telah menerapkan layanan paperless atau permohonan paspor tanpa kertas. Masyarakat tidak lagi perlu membawa tumpukan fotokopi dokumen, karena seluruh proses dilakukan secara digital — mulai dari pendaftaran, pengunggahan dokumen, hingga verifikasi. Layanan ini melengkapi transformasi digital lain seperti penggunaan autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta e-clearance untuk alat angkut kargo. Dengan inovasi tersebut, seluruh layanan Imigrasi Batam kini telah berorientasi pada kemudahan, efisiensi, dan transparansi.
Tidak hanya berinovasi dalam layanan publik, Imigrasi Batam juga memperkuat nilai nasionalisme dan integritas di kalangan pegawai, terutama generasi muda ASN. Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, berbagai kegiatan pembinaan dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan digelar, seperti upacara, pelatihan disiplin, hingga sosialisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
Kharisma menambahkan, pembinaan terhadap ASN muda juga terus dilakukan melalui program coaching, mentoring, serta pelatihan peningkatan kompetensi teknis dan karakter. Tujuannya agar para ASN tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki integritas dan semangat inovatif dalam melayani masyarakat.
Komitmen Imigrasi Batam terhadap penerapan prinsip good governance dan clean government juga menjadi fokus utama di tahun 2025. Setiap program dan kegiatan dirancang dengan mengedepankan transparansi, pengawasan berlapis, serta keterbukaan informasi publik. Penguatan integritas pegawai dilakukan melalui pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, pengendalian gratifikasi, dan sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses.
“Dengan seluruh upaya ini, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Imigrasi Batam semakin meningkat. Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Imigrasi hadir bukan hanya sebagai lembaga pelayanan, tetapi juga mitra yang peduli dan siap membantu”. tutup Kharisma Rabu 29/10/2025 pukul 16.00 WIB melalui sambungan telepon. (KF)
Imigrasi Batam Hadirkan Beragam Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital Dan Humanis di Tahun 2025
51 Ribu Tenaga Kerja Baru, Investasi Batam Capai Rp 33,66 Triliun
Batam, GK.com – Realisasi investasi Kota Batam dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2025 terus menunjukkan tren positif. Hingga akhir triwulan III, nilai investasi yang masuk meroket, tercatat mencapai Rp 33,66 triliun, atau 91 persen dari target tahunan sebesar Rp 36,9 triliun.
Capaian tersebut meningkat 74,94 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 19,24 triliun. Lonjakan ini didorong oleh peningkatan signifikan pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), masing-masing mencapai Rp 15,03 triliun, dengan pertumbuhan hingga 150,96 persen.
Adapun lima sektor penyumbang terbesar realisasi investasi di Batam antara lain: Jasa lainnya sebesar Rp 7,09 triliun atau 30,52 persen, kemudian Listrik, air, dan gas sebesar Rp 5,12 triliun atau 22,06 persen.
Selanjutnya, Industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, dan lainnya sebesar Rp 4,57 triliun atau 19,69 persen. Selain itu, Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp 3,39 triliun atau 14,59 persen. Dan terakhir, Perdagangan dan reparasi sebesar Rp 3,05 triliun atau 13,14 persen.
Selain peningkatan nilai investasi, Batam juga mencatat penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 51.939 orang pada periode Juli–September 2025, ini menunjukkan kontribusi nyata investasi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, peningkatan investasi menjadi bukti kuat bahwa kepercayaan investor terhadap Batam semakin tinggi dan solid.
“Kepercayaan pelaku usaha terhadap Batam semakin kokoh dan meningkat. Capaian realisasi investasi hingga triwulan III tahun 2025 ini merupakan hasil kerja kolektif antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, serta dukungan dunia usaha,” ujar Amsakar, Selasa (28/10/2025).
Amsakar menjelaskan, sejumlah program prioritas seperti pengembangan infrastruktur, digitalisasi layanan perizinan, serta penataan kawasan industri berdaya saing tinggi menjadi pondasi utama dalam menarik minat investor.
“Capaian ini tidak hanya mencerminkan kinerja ekonomi yang kuat, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya kepercayaan terhadap arah pembangunan Batam,” katanya.
Dutegaskan Amsakar, komitmen Pemerintah dalam menjaga konsistensi pelayanan publik dan kepastian berusaha di Kota Batam.
“Setiap kebijakan diarahkan untuk memberi dampak langsung bagi dunia usaha dan masyarakat. Kami ingin memastikan Batam terus menjadi magnet investasi nasional. Dengan sinergi antara Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Batam akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”. harap Amsakar. (Rizka)
Sebulan Air Tak Jalan, BP Batam Tebar Janji, Berikut Keterangannya
Batam, GK.com – Krisis air bersih kembali menghantui warga Batam selama lebih dari sebulan terakhir, masyarakat di kawasan Tanjung Sengkuang dan Batu Merah pun terpaksa hidup tanpa aliran air bersih yang memadai.
Kondisi ini tentunya berbanding terbalik dengan janji manis Amsakar Achmad selaku Kepala BP Batam yang menyatakan bahwa air bersih menjadi fokus utama nya jika memimpin Batam.
Sebagaimana diketahui, saat kampanye diajang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar-Li Claudia bahkan gencar menegaskan jika ketersediaan air bersih menjadi salah satu program prioritas nya.
Bahkan, beberapa hari lalu, di dampingi Wakil nya, Amsakar, seolah ingin meyakini masyarakat dengan menegaskan lagi, jika air bersih yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa di tawar, menjanjikan akan memenuhi kebutuhan tersebut secara merata.
“Pemerintah harus hadir dan memastikan kebutuhan dasar warga agar terpenuhi dengan baik dan berkeadilan. Pemerintah melalui BP Batam juga telah menambah kapasitas jaringan pipa berkapasitas 370 liter per detik (lps) di Waduk Muka Kuning. Upaya ini dilakukan untuk mengakomodasi peningkatan pelanggan dari 280 ribu pada 2021 menjadi 317 ribu pelanggan hingga Juni 2024,” terang Amsakar Achmad, di kutib dari rilis BP Batam dan Mensos.
“Pemerintah juga terus bekerja keras menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan air. Salah satunya melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru berkapasitas 500 lps di Waduk Duriangkang, dan 230 lps di Waduk Tembesi. Pekerjaan tersebut telah rampung pada akhir 2024. Dengan tambahan kapasitas itu, Kota Batam kini diproyeksikan surplus air hingga 230 lps setidaknya sampai akhir 2025,” tambah Amsakar Achmad, meyakinkan.
“Sudah hampir satu bulan air tidak mengalir sama sekali. Kami terpaksa beli air galon untuk mandi dan mencuci. Sementara tagihan air tetap datang setiap bulan. Ini tidak adil. Pemerintah dan BP Batam jangan hanya berjanji, tapi tunjukkan kerja nyata untuk rakyat,” ujar Roni, salah satu warga Batam dengan nada kesal.
“Kami kecewa terhadap pelayanan air bersih yang dinilai lamban dalam penanganannya. Masyarakat butuh kerja nyata, bukan hanya janji-janji,” ungkapnya saat diwawancara dirumahnya, Selasa (28/10/2025) Pukul 11.00 WIB.
“Kami sudah sering dengar janji perbaikan sejak tahun lalu. Tapi buktinya, setiap musim panas atau saat pipa bocor, kami lagi-lagi yang jadi korban. Tolonglah, kami hanya ingin air mengalir normal seperti janji yang selalu disampaikan,” tambah Roni.
Hal senada juga disampaikan oleh warga Batam lainnya, Nuraini, ibu rumah tangga di kawasan Batu Merah ini menilai, dengan kondisi saat ini yang sangat berat, harusnya Pemerintah hadir dengan segera mencari jalan keluar atas krisis air.
“Kondisi saat ini semakin berat pak, butuh berapa lama lagi kami (masyarakat) harus mengerti keadaan kalian (Pemerintah), sementara, kalian seolah pura-pura pekak dan tak melihat. Sudah lebih dari sebulan kami hidup tanpa tetesan air, kenapa belum ada solusi yang benar-benar terasa?,” ucap Nuraini saat diwawancara di komplek perumahannya, Selasa (28/10/2025) Pukul 10.00 WIB.
“Bagaimana bagi keluarga yang memiliki anak kecil dan lansia. Kami di rumah benar-benar kesulitan. Mau masak, mencuci, bahkan mandi pun susah. Air itu kebutuhan dasar, bukan kemewahan. Harusnya bapak-bapak yang duduk di kursi empuk disana mengerti dan mendengar jeritan masyarakat, bukan datang ketempat kami bermanis bibir ketika membutuhkan suara saja,” tegas Nuraini
Menanggapi keluhan warga, Direktur Badan Usaha SPAM, Fasilitas, dan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana menjelaskan bahwa saat ini terdapat 18 titik stress area di Batam yang menjadi prioritas penyelesaian. Untuk mengatasi masalah tersebut, BP Batam telah menyiapkan dua langkah besar, yaitu program jangka pendek dan jangka panjang, hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait.
“Dalam program jangka panjang, pasokan air untuk wilayah Tanjung Sengkuang dan Batu Merah bersumber dari Tangki Bukit Senyum yang mendapat suplai dari Tangki Ozon. Tangki Bukit Senyum memiliki kapasitas 1.000 meter kubik, sedangkan Tangki Ozon terdiri dari dua unit berkapasitas 6.000 meter kubik. Namun, selama ini, kedua tangki tersebut belum terisi penuh, hanya sekitar 1,7 meter, sehingga distribusi air ke Bukit Senyum belum maksimal. BP Batam telah merencanakan proyek peningkatan kapasitas tangki dan jaringan distribusi air yang akan dimulai pada Januari 2026, dan ditargetkan selesai Juni 2026 dengan total anggaran sekitar Rp 171 miliar,” terang Iyus Rusmana.
“Proyek ini sudah direncanakan sejak 2023, dan kini mulai terealisasi. Kami berharap setelah pekerjaan selesai, aliran air di wilayah tersebut bisa 24 jam penuh,” tambah Iyus Rusmana.
“Sembari menunggu proyek besar berjalan, BP Batam juga menjalankan program jangka pendek. Beberapa langkah di antaranya adalah memasang tandon air berkapasitas 5 meter kubik di sejumlah titik stress area seperti di Perumahan Pertiwi dan sekitarnya. Tandon ditempatkan di area dengan elevasi tinggi untuk membantu pendistribusian air. Selain itu, BP Batam juga menyalurkan empat mobil tangki air per hari ke wilayah Batu Merah dan Sengkuang, serta lima tangki ke wilayah Parit untuk mengisi tandon secara rutin. Langkah lain yang dilakukan yaitu rekayasa jaringan distribusi air guna meningkatkan tekanan. Hasilnya, beberapa wilayah yang sebelumnya hanya mendapatkan air tiga jam, kini bisa mencapai hingga delapan jam per hari,” papar Iyus Rusmana di Ruang Direktur Badan Usaha SPAM, Fasilitas, Lingkungan BP Batam.
“BP Batam juga tengah menangani kebocoran dan penyumbatan pipa lama yang sebagian besar telah digunakan sejak tahun 1995. Untuk mengatasinya, BP Batam menggunakan alat logger guna memantau tekanan air di setiap titik. Jika ditemukan tekanan rendah, tim teknis segera turun ke lapangan untuk memperbaiki. Hingga kini, sudah ada sekitar 10 titik penyumbatan yang berhasil diperbaiki,” terang Iyus Rusmana, Selasa (28/10/2025) Pukul 17.00 WIB.
“Selain itu, penerapan interkoneksi jaringan baru juga mulai menunjukkan hasil positif, salah satunya di Perumahan Prabayu yang kini telah kembali menikmati suplai air bersih setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan. BP Batam menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga setiap keluhan warga akan segera ditindaklanjuti. Jika dalam waktu dua hingga empat jam air tidak mengalir, BP Batam siap mengirimkan air bersih menggunakan mobil tangki,” tutur Iyus Rusmana.
“Warga juga dapat menyampaikan keluhan melalui kontak resmi BP Batam di +62 812-7008-3566, yang aktif 24 jam setiap hari. Semakin banyak laporan yang masuk, bukan berarti masalah bertambah, tetapi justru menunjukkan masyarakat peduli, dan kami bisa merespons lebih cepat,” ujar Iyus Rusmana.
Pada kesempatan itu, ia mengimbau warga di wilayah Batu Ampar Sengkuang, Batu Merah, dan sekitarnya agar tetap optimis dan menjaga komunikasi baik dengan pihak BP Batam.
“Jika ada kendala air, sampaikan langsung. Kami akan segera menindaklanjuti, bahkan siap mengirimkan air ke lokasi bila dibutuhkan,” tegas Iyus Rusmana.
“Kami terus berupaya maksimal agar pelayanan air bersih di Batam, khususnya Sengkuang dan Batu Merah, bisa normal 24 jam penuh pada pertengahan tahun 2026”. tegas Iyus Rusmana lagi.
Terkait polemik air ini, warga berharap Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam tidak saling melempar tanggung jawab. Mereka menuntut tindakan cepat, bukan sekadar pertemuan dan janji perbaikan tanpa hasil nyata.
Sementara, hingga berita ini ditayangkan, Kepala BP Batam Amsakar Achmad belum bisa dimintai keterangannya oleh media ini. (DS/KF)
Yusril Ihza Mahendra: Indonesia Harus Berdiri Tegak Dan Tidak Boleh Kalah
Lingga, GK.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan (MENKO KUMHAM IMIPAS) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke- 97 di Kabupaten Lingga. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Bertempat di lapangan Astaka MTQ Kabupaten Lingga, Selasa (28/10/2025) suasana terlihat khidmat dan meriah dengan kehadiran para tamu undangan yang memakai beragam kostum warna warni budaya melayu.
Turut hadir pada momen itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, S.E, M.M beserta Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris, Bupati Lingga M. Nizar, S. Sos beserta OPD Lingga.
Bertindak sebagai komandan upacara Wakil Bupati Lingga Novrizal dengan gagah memakai baju kurung Melayu beserta tanjak dan songket. Dengan langkah tegap dan suara lantang, Novrizal memimpin barisan peserta upacara di hadapan MENKO KUMHAM IMIPAS.
MENKO KUMHAM IMIPAS, Yusril Ihza Mahendra di momen itu mengingatkan perjuangan pemuda masa kini yang tidak lagi mengangkat bambu runcing, melainkan ilmu, kerja keras, dan kejujuran.
“Namun semangatnya tetap sama, Indonesia harus berdiri tegak dan tidak boleh kalah”. ujarnya. (Man)
Imigrasi Batam ke Panda Club, 1 WNA Diamankan, 2 Kabur
Batam, GK.com – Berdasarkan laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan Warga Negara Asing (WNA) di salah satu tempat hiburan malam, Panda Club yang beralamat di Jalan H. Fisabilillah Nomor 9, Teluk Tering, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam laksanakan pengawasan lapangan pada Senin (27/10/2025).
Petugas Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Pukul 22.00 WIB melakukan penyisiran di lokasi, dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang WNA yang berada di salah satu ruangan club, dan masih terdapat 2 (dua) WN Tiongkok yang berstatus dalam pencarian.
Pemeriksaan serta wawancara pun dilakukan terkait dokumen keimigrasian dan
kesesuaiannya dengan keberadaan atau aktivitas WNA tersebut.
Adapun WNA dimaksud adalah Warga Negara RRT (Republik Rakyat Tiongkok), Laki-laki berinisial LK. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa yang bersangkutan memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) untuk bekerja sebagai Marketing Manager.
Selanjutnya WNA tersebut telah diamankan petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus
TPI Batam untuk pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut terkait kegiatannya, serta kemungkinan adanya dugaan pelanggaran keimigrasian.
“Tindakan tegas akan diberikan
kepada WNA yang melakukan pelanggaran Keimigrasian. Pengawasan ini dilaksanakan
tidak hanya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi saja, tetapi juga menunjukkan komitmen Imigrasi Batam dalam merespons laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Keimigrasian”. tegas Jefrico Daud Marturia selaku Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Kantor Imigrasi Batam.
Ia juga menghimbau kepada masyarakat Kota Batam untuk dapat melaporkan kegiatan Orang Asing yang dinilai mencurigakan melalui kanal pengaduan dan hotline di nomor 0821-8088-9090. Pelaksanaan pengawasan juga merupakan implementasi program Akselerasi yang telah dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Agus Andrianto. (Red)
KPP Pratama Tanjungpinang Dorong Kepatuhan UMKM Melalui Pemahaman Status PKP
Tanjungpinang, GK.com — Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang terus memberikan edukasi kepada pelaku UMKM terkait kewajiban perpajakan, khususnya mengenai status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan, sekaligus mendorong pelaku usaha memperluas pasar melalui legalitas pajak yang lebih kuat.
Penyuluh Pajak KPP Pratama Tanjungpinang, Syukrunaddawami, S.M menjelaskan, sebuah UMKM wajib menjadi PKP apabila omzet atau peredaran brutonya dalam satu tahun telah melampaui Rp 4,8 miliar. Ketika batas tersebut terlampaui, UMKM berkewajiban memungut, menyetor, serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, UMKM juga diperbolehkan mengajukan diri sebagai PKP secara sukarela, meski omzetnya masih di bawah ketentuan.
Untuk memastikan kepatuhan, KPP Pratama Tanjungpinang melakukan pengawasan omzet melalui pelaporan SPT, rekonsiliasi data dengan instansi seperti Dinas Koperasi dan perbankan, serta kunjungan lapangan. Penerapan sistem digital Coretax juga turut membantu memadankan data pemasukan pelaku usaha secara akurat.
Syukrunaddawami menegaskan bahwa pihaknya terus aktif memberikan edukasi melalui berbagai program seperti Bimbingan dan Diskusi Seputar Pajak (BDS), Kelas Pajak, serta sosialisasi bersama komunitas UMKM. Layanan konsultasi langsung di Kantor pajak dan pemanfaatan Media Sosial juga menjadi bagian dari strategi mendekatkan informasi kepada wajib pajak.
Sebagai bentuk dukungan, KPP menyediakan fasilitas lengkap untuk UMKM yang baru dikukuhkan sebagai PKP, mulai dari pendampingan aktivasi e-Faktur, bimbingan pelaporan PPN, hingga konsultasi personal melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Semua layanan tersebut diberikan secara gratis.
Syukrunaddawami juga menerangkan, bahwa UMKM yang telah berstatus PKP memiliki sejumlah kewajiban, yaitu menerbitkan faktur pajak elektronik, menyetor PPN yang dipungut, dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan.
“Kami memastikan pelaku usaha mendapatkan pendampingan agar tidak salah langkah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” ujarnya, Jumat (24/10/2025) pukul 15.00 WIB melalui telepon.
Di sisi lain, UMKM non-PKP memang memiliki administrasi lebih sederhana, karena tidak perlu memungut PPN. Namun status tersebut juga membawa keterbatasan, terutama saat menjalin kerja sama dengan Perusahaan besar maupun Instansi Pemerintah yang mensyaratkan faktur pajak. Karena itu menjadi PKP dinilai dapat meningkatkan kepercayaan dan peluang bisnis.
Untuk naik status menjadi PKP, UMKM cukup mengajukan permohonan ke KPP dengan melampirkan dokumen legal usaha dan bukti kepatuhan pajak dua tahun terakhir. Setelah survei dan verifikasi, barulah KPP menerbitkan Surat Pengukuhan PKP bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria. Sementara itu, UMKM yang seharusnya telah berstatus PKP namun belum mendaftarkan diri dapat dikenai sanksi, termasuk pengukuhan secara jabatan.
Mengenai contoh UMKM yang berhasil mengelola status PKP, Syukrunaddawami menyebut data tidak dapat dipublikasikan, karena bersifat rahasia. Namun ia menegaskan, banyak UMKM yang setelah menjadi PKP berhasil berkembang lebih pesat dan tertib mengelola kewajiban perpajakannya.
“Banyak pelaku UMKM yang sebenarnya ingin patuh, tetapi belum paham teknisnya. Karena itu, kami terus menghadirkan edukasi pajak yang mudah dipahami, cepat, dan dekat dengan pelaku usaha”. tegasnya.
Melalui edukasi yang berkesinambungan, KPP Pratama Tanjungpinang berharap semakin banyak pelaku UMKM yang memahami manfaat PKP sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan pertumbuhan usaha di Kota Tanjungpinang. (KF)