Tanjungpinang, GK.com – Pembicaraan hangat  saat ini berkaitan Covid-19 (Virus Corona) yang saat ini seakan menjadi momok bagi seluruh masyarakat di belahan dunia dengan tidak memandang kasta itu, mengundang perhatian dari salah satu anggota DPR RI dari Komisi V Dapil Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.

Dalam pertemuannya bersama Akademisi di Hotel Comfort Tanjungpinang pada Senin (23/3) sekitar pukul 11.00 Wib, melalui Juru Bicara Forum Komunikasi Perguruan Tinggi, Hendri Sanopaka menjelaskan, pertemuan ini terfokus pada pembahasan mengenai dampak ekonomi yang disebabkan oleh Virus Corona.

“Salah satunya kita mengusulkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditingkat Daerah yang nantinya akan kita sampaikan ke Plt Gubernur,” ucap Hendri.

Selain usulan BLT Daerah, Forum Komunikasi Perguruan Tinggi juga meminta untuk mengalihkan alokasi anggaran yang bersifat fisik kepada penyelamatan masyarakat yang kurang mampu.

“Walaupun masyarakat miskin sudah dicover dengan Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), tapi kami juga harapkan Pemerintah perlu mengalihkan alokasi anggaran yang bersifat fisik dengan kemungkinan besar akan gagal lelang di Tahun 2020 ini, hal ini tentunya demi menyelamatkan masyarakat kurang mampu, terutama kepada Pekerja, sebagaimana kita tahu banyak Pekerja yang di Rumahkan saat ini,” tutur Hendri.

Dikatakan Hendri, jika permasalahan yang disebutkannya titu idak mendapat  perhatian  dari Pemerintah, maka kemungkinan akan terjadi sosial efek.

“Untuk segi kesehatan, hampir semua aspek berfokus kepada kesehatan, hingga bidang ekonomi ini seakan terbengkalai, jika ini terus terjadi akan timbul sosial efek seperti penjarahan dan lain-lain.” pungkasnya.

Adapun dari pertemuan tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi usulan bagi para Akademisi kepada Pemerintah saat itu, diantaranya :

1. Perlu adanya upaya yang serius dari Pemerintah Daerah untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat kecil. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagai akibat Covid-19.
2. Pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok di Pasaran. Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu mengontrol ketersediaan bahan pokok dan juga harga dipasar agar tidak terjadi penimbunan serta kelonjakan harga, baik yang dilakukan oleh pihak Swasta maupun orang perorang di rumah-rumah.
3. Pemerintah perlu mengontrol distribusi yang merata ke setiap Kota/Kabupaten yang ada di Kepulauan Riau terkait pendistribusian bahan-bahan pokok, dengan penyediaan transportasi angkutan bahan pokok yang steril dari Covid-19.
4. Mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah startegis dalam rangka mengantisipasi krisis ekonomi di level bawah dengan solusi memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan melakukan realokasi anggaran Daerah yang disesuaikan dengan peraturan yang ada.
5. Mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan solusi Bantuan Langsung Tunai untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.
6. Mendesak Pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol pusat-pusat keramaian dalam upaya pencegahan Virus Corona (Covid-19).

Penulis : Misbach

Sulsel, GK.com – Dalam upaya maksimalisasi pencapaian target pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, melalui tim lapangan yang diberi nama Tim PAJOKKA, sampai dengan hari ini masih tetap berjalan ke desa-desa dalam melakukan pelayanan keliling pada masyarakat, yaitu dalam hal memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

“Kegiatan ini sudah berjalan sejak bulan Juli 2019 lalu, kita  melakukan pendataan kependudukan guna peningkatan persentase data kelahiran di Kabupaten Jeneponto,” ungkap Mustari Jaja, Sabtu (21/03) kepada Media ini di Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang.

Lanjut Jaja, selain melayani pendataan untuk penerbitan akte kelahiran di masyarakat, Tim PAJOKKA  juga melakukan perekaman E-KTP yang saat ini sudah berjalan, dan sampai ke sekolah-sekolah di tingkat SMA/SMK/Aliyah.

“Untuk perbaikan serta pengumpulan data kependudukan, kami senangtiasa berkoordinasi langsung dengan para Kepala Desa,” tegasnya.

“Dalam hal ini, Tim PAJOKKA  memberikan kemudahan layanan administrasi bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pelosok Desa,” katanya.

Sementara itu, di tempat  yang sama, Darman selaku Kepala Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang menyampaikan bahwa dirinya sangat mengapresiasi terkait kemudahan pelayanan yang telah diberikan oleh Disdukcapil Jeneponto, yang dalam hal ini sangat membantu Pemerintah Desa dan masyarakat di Desa Balang Baru, hingga hampir keseluruhan anak baru lahir saat ini sudah memiliki akte kelahiran. (Chepy).

Editor : Milla