Batam, GK.com – Upaya perlindungan perempuan dan anak di Kota Batam terus diperkuat melalui program pencegahan dan pendampingan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Hal ini disampaikan oleh Kabid Pencegahan dan Penanganan, Fiska Anggiana, S.E yang menegaskan bahwa pihaknya fokus pada edukasi dan penanganan langsung bagi korban kekerasan.
Dijelaskan Fiska, langkah pencegahan dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi dan penyuluhan di Sekolah, kelompok ibu-ibu PKK, Posyandu, majelis taklim, serta komunitas masyarakat. Edukasi tersebut bertujuan membangun keberanian perempuan dan anak untuk speak up atau berani melapor jika mengalami kekerasan.
“Banyak kasus yang selama ini tidak dilaporkan karena korban takut atau malu. Maka, melalui sosialisasi, kami tekankan bahwa korban tidak sendiri dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan,” katanya.
Tidak hanya pencegahan, pihaknya juga memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat. Setiap laporan yang masuk akan didampingi langsung hingga ke proses hukum, apabila memenuhi unsur tindak pidana. Dinas juga menyediakan rumah aman (shelter) bagi korban yang membutuhkan perlindungan khusus. Shelter tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat diakses sembarangan demi menjaga keselamatan korban.
Dalam proses pendampingan, DP3A bekerja sama dengan Polri, Rumah Sakit, Sekolah, serta lembaga masyarakat, sehingga penanganan berjalan terpadu dan tidak berbelit-belit. Di tingkat Sekolah, telah terbentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan Kekerasan, mulai dari guru BK hingga Komite Sekolah untuk mendeteksi dini dan menindaklanjuti laporan yang muncul di lingkungan Sekolah.
Fiska juga menegaskan bahwa meningkatnya jumlah laporan beberapa waktu terakhir bukan menandakan kekerasan semakin marak, tetapi justru menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melapor semakin tinggi.
“Ini bukan berarti kasusnya bertambah, tapi keberanian korban untuk menyampaikan kejadian itu meningkat. Artinya, sosialisasi yang kita lakukan mulai berdampak,” ujarnya, Kamis (6/11/2025) Pukul 11.00 WIB di Ruang Tamu.
Masyarakat dapat melapor melalui berbagai kanal, termasuk aplikasi layanan SAPA 129 yang terhubung secara Nasional, sehingga laporan dapat ditangani lebih cepat.
“Intinya, kami ingin perempuan dan anak tahu bahwa mereka tidak sendiri. Laporkan, dan kami akan dampingi sampai selesai. Jangan takut untuk bersuara”. pesan Fiska. (KF)
Fiska: Laporkan, Dan Jangan Takut Bersuara
Anggota DPRD Batam Suryanto Audiensi Bersama Siswa/i SD Al Kaffah
Batam, GK.com – Bertempat di Ruang Rapat Serbaguna DPRD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Ir. Suryanto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima audiensi siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) Al Kaffah.
Kunjungan edukasi ini bertujuan mengenalkan secara langsung fungsi dan tugas DPRD kepada para siswa, sekaligus memberikan kesempatan untuk melihat langsung Gedung Kantor Legislatif Kota Batam.
“Selamat datang di DPRD Kota Batam. Semoga kunjungan ini memberikan pengalaman dan wawasan baru bagi adik-adik,” ujar Suryanto, Rabu (5/11/2015).
Pada momen itu, berbagai motivasi diberikan Suryanto kepada siswa-siswi SD Al Kaffah agar rajin belajar, serta menghormati orang tua dan guru.
“Belajarlah sungguh-sungguh. Sangat mungkin suatu hari nanti ada yang menjadi anggota DPRD,” kata Suryanto. (Rd)
Gebyar UMKM 2025 Tekankan Evaluasi Program Permodalan Dan Penguatan Daya Saing
Batam, GK.com – Wali Kota Batam Amsakar Achmad resmi membuka Gebyar UMKM Kota Batam 2025, sebuah ajang yang digelar untuk memperkuat peran, jaringan, dan kemandirian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah. Kegiatan yang dipusatkan di Batam ini turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam Erlita Sari Amsakar, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Salim, S.Sos, jajaran OPD, sponsor, serta ratusan pelaku UMKM dari berbagai Kecamatan.
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa sektor UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah, sehingga perlu terus didorong untuk naik kelas. Pemerintah Kota Batam, kata dia, telah menyediakan bantuan permodalan hingga Rp 20 juta tanpa bunga untuk pelaku usaha.
Namun, Amsakar menyoroti bahwa program tersebut belum terserap secara maksimal.
“Saya minta Pak Salim mengevaluasi secara menyeluruh. Kita perlu mengetahui kendalanya dimana. Kalau skema yang berjalan belum efektif, maka kita harus menciptakan formula baru agar bantuan tepat sasaran,” tegas Amsakar, Rabu (5/11/2025) Pukul 17.00 WIB di Dataran Engku Putri.
Amsakar juga merinci bahwa UMKM di Batam masih menghadapi lima persoalan pokok:
1. Pengelolaan manajemen usaha yang belum tertata.
2. Akses permodalan yang terbatas.
3. Kualitas kemasan produk yang perlu ditingkatkan.
4. Branding produk yang belum kuat.
5. Saluran pemasaran yang belum luas.
“Dari sekitar 8.000 UMKM di Batam, baru sekitar 25 persen yang tersentuh pembinaan. Ke depan, Dinas Koperasi harus lebih aktif turun ke lapangan untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Salim, S.Sos menambahkan, Gebyar UMKM tahun ini melibatkan dunia pendidikan sebagai upaya menanamkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Sebanyak 150 pelajar dan mahasiswa mengikuti workshop keterampilan kreatif seperti membatik, ekoprint, hingga pengolahan bahan lokal.
Selain workshop, acara juga dimeriahkan dengan bazar UMKM, pameran produk, dan lima kategori lomba, termasuk lomba kreasi produk dan minuman inovatif.
Pada penutupan acara nanti, Pemerintah Kota Batam akan memberikan UMKM Award untuk tiga kategori, yaitu UMKM Tangguh, UMKM Terinovatif, dan UMKM Top Digital sebagai bentuk apresiasi resmi kepada pelaku usaha yang menunjukkan peningkatan signifikan.
Amsakar berharap rangkaian kegiatan ini menjadi momentum kebangkitan UMKM lokal.
“Insya Allah, dengan semangat, kolaborasi, inovasi, dan keberanian berusaha, UMKM Batam akan semakin kuat dan berdaya saing”. harapnya. (KF)
DLH Batam Akui Keterlambatan Angkut Sampah, Berikut Penjelasannya
Batam, GK.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam mengakui pelayanan pengangkutan sampah di sejumlah titik mengalami penurunan kualitas dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya armada pengangkut yang sudah tidak layak beroperasi, serta minimnya peremajaan kendaraan.
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Muhammad Iqbal menyampaikan permohonan maaf nya atas gangguan pelayanan yang dikeluhkan masyarakat. Ia menegaskan, keterlambatan pengangkutan bukan karena kelalaian petugas, melainkan akibat keterbatasan sarana dan prasarana.
“Kami mohon maaf atas kendala di lapangan. Benar bahwa pelayanan kami sedang menurun karena banyak armada tua dan rusak. Dari total sekitar 150 mobil pengangkut sampah, yang beroperasi hanya sekitar 80 unit,” terang Iqbal kepada gerbangkepri.com, Selasa (5/11/2025).
Menurutnya, sebagian besar armada tersebut sudah melampaui usia pakai sesuai ketentuan. Berdasarkan Permendagri, usia ideal kendaraan pengangkut sampah hanya lima tahun. Namun, sebagian besar kendaraan DLH Batam bahkan masih digunakan sejak tahun 2014.
“Bisa dibayangkan kondisinya, banyak yang berkarat dan tidak layak jalan. Karena kurangnya peremajaan, mobil yang rusak tidak bisa segera diganti,” ujarnya.
Iqbal menambahkan, sistem kerja bergantian antara sopir juga turut menyebabkan kurangnya perawatan kendaraan.
“Seharusnya satu mobil ditangani satu sopir, tapi karena keterbatasan armada, satu mobil digunakan dua sopir dalam dua shift. Akibatnya perawatan jadi tidak maksimal,” ungkapnya.
lanjut Iqbal, sebenarnya kami dari DLH Kota Batam terus melakukan perbaikan ringan hingga sedang terhadap kendaraan yang masih memungkinkan diperbaiki. Namun, jika biaya perbaikan melebihi Rp 100 juta, kendaraan akan diusulkan untuk dilelang, karena sudah dianggap rusak berat.
Terkait penambahan 14 unit armada baru yang sempat viral pada awal tahun, Iqbal menjelaskan bahwa kendaraan tersebut bukan penambahan kapasitas, melainkan pengganti armada lama yang sudah tidak layak.
“Itu bukan tambahan, tapi pengganti mobil yang rusak. Jadi belum bisa menambah kemampuan layanan secara signifikan,” tegasnya.
Selain masalah armada, DLH juga menghadapi persoalan di hilir, yakni Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dari lima sel pembuangan yang seharusnya tersedia, saat ini hanya dua yang berfungsi, dengan salah satunya sudah ditutup karena penuh. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang dan kemacetan di area pembuangan.
“TPA kita sudah mendesak untuk dibenahi. Jalanan berlumpur dan licin, sehingga truk harus berhati-hati agar tidak terjebak,” tutur Iqbal.
Ke depan, DLH Batam berencana membangun tiga Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) baru pada tahun depan. Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA.
“Minimal Batam harus punya 20 TPST. Tahun depan Insya Allah tiga dulu akan terealisasi. Sampah di TPST akan dipilah dan dikelola, bahkan bisa dibakar dengan insinerator sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup,” terang Iqbal di Ruang Kerjanya, Pukul 14.00 WIB.
Sementara itu, untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS), Batam juga masih kekurangan. Saat ini DLH baru memiliki sekitar 100 bin kontainer dari kebutuhan ideal sebanyak 300 unit. Banyak TPS yang berdiri di lahan tidak resmi dan tidak memenuhi standar.
“TPS yang ideal itu harus punya lahan legal, berpagar, beratap, dan bisa bongkar muat. Tapi faktanya, sebagian besar masih di pinggir jalan. Kami sudah bersurat ke BP Batam dan Pak Wali untuk pengajuan lahan baru,” ucapnya.
Iqbal menambahkan, DLH terus menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sampah berserakan, termasuk yang jatuh ke jalan saat proses pengangkutan. Pihaknya juga menegakkan aturan penggunaan jaring penutup di setiap truk pengangkut sampah.
“Kalau ada bukti pelanggaran dari sopir, seperti foto atau video, kami beri sanksi. Setiap laporan dari warga langsung kami respon lewat satgas penyapu jalan,” tegas Iqbal.
“Mari ikut berperan aktif dalam menjaga kebersihan dengan memilah sampah dari rumah. Kalau kita bisa memilah sampah organik dan anorganik, itu sangat membantu mengurangi volume sampah di lapangan dan menciptakan nilai ekonomi”. pesannya. (DS)
Ranperda PSU Perumahan di Setujui Fraksi DPRD Batam
Batam, GK.com – Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Batam pada Rabu (5/11/2025), seluruh fraksi di DPRD Kota Batam menyatakan dukungan dan menyetujui untuk melanjutkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) perumahan.
Pada rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin itu, juru bicara masing-masing fraksi dalam pandangan umumnya menilai, Ranperda tersebut perlu dibahas lebih lanjut, agar program pembangunan daerah berjalan tepat sasaran.
Juru bicara fraksi Partai Nasdem Kamaruddin menyampaikan melalui pembahasan lanjutkan atas penyelenggaraan PSU perumahan, diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang responsif terhadap masyarakat, serta memperkuat komitmen untuk mendukung Kota Batam yang maju, tertata, dan berkeadilan.
“Kami dari Partai Nasdem menyatakan, menerima dan mendukung hal ini untuk di bahas lebih lanjut bersama pansus dan Pemkot,” kata Kamaruddin.
Hal serupa juga disampaikan juru bicara fraksi PDI Perjuangan Mangihut Rajagukguk menuturkan, pihaknya siap berpartisipasi aktif dan memberikan masukan konstruktif yang diharapkan dapat membawa manfaat pada masyarakat dalam Ranperda penyelenggaraan PSU perumahan.
“Kami mendukung Ranperda penyelenggaraan PSU perumahan, dengan catatan, agar pembahasan lebih lanjut untuk penyempurnaan yang berpihak kepada rakyat, memperkuat pengawasan Pemko Batam, serta menjalin keberlanjutan pemeliharaan PSU perumahan di masa mendatang,” ujar Mangihut.
Sebelumnya, DPRD Kota Batam menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pembangunan perumahan yang lebih tertib dan berkelanjutan melalui pembahasan Ranperda tentang PSU perumahan.
Sementara, Wali Kota Batam yang kehadirannya diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Heriman HK kolaborasi antara DPRD dan Pemko menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kualitas kehidupan warga.
“Pesatnya pertumbuhan ekonomi Batam dalam dua dekade terakhir telah mendorong lonjakan pembangunan perumahan.
Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan baru berupa ketimpangan dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan,” kata Heriman.
“Banyak perumahan yang tumbuh tanpa perencanaan PSU yang matang. Akibatnya, muncul persoalan drainase, jalan lingkungan rusak, hingga minimnya ruang terbuka hijau. Ranperda ini diharapkan dapat menjadi solusi. Kami akan menyiapkan tim teknis dan sinkronisasi regulasi lintas dinas agar pembahasan berjalan efektif”. tutupnya. (JA)
Wali Kota Batam Paparkan Inovasi Daerah di IGA 2025
Batam, GK.com – Melalui Zoom Meeting dari Kantor Wali Kota Batam, Rabu (5/11/2025), Wali Kota Batam, Amsakar Achmad memaparkan berbagai inovasi daerah Kota Batam dalam rangka penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Republik Indonesia.
Hadir pada kesempatan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Suhar, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Efrius, Kepala Badan Pendapatan Daerah Raja Azmansyah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Rudi Panjaitan, Kepala Dinas Pendidikan Henri Arulan, serta Kepala SMP Negeri 3 Batam Nyorita.
Dalam pemaparannya, Amsakar menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas Kota Batam yang berhasil masuk sebagai nominator untuk kategori Daerah Perbatasan Terinovatif.
Dari sejumlah inovasi yang diajukan Pemerintah Kota Batam kepada Kementerian, dua di antaranya berhasil menembus tahap nominasi. Amsakar berharap tahun ini Batam dapat mempersembahkan hasil terbaik untuk masyarakat.
Dijelaskannya, tantangan pembangunan Daerah Batam pada dasarnya serupa dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah dihadapkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian nilai budaya, memperkuat daya saing ekonomi, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mengelola lingkungan dan tata kelola Pemerintahan dengan baik. Namun, di tengah tantangan tersebut, perkembangan inovasi di Kota Batam dalam empat tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang menggembirakan.
“Pada tahun 2021, Batam mencatat skor inovasi sebesar 37,33. Angka tersebut terus meningkat menjadi 47,5 pada 2022, kemudian naik menjadi 53,61 pada 2023, dan mencapai 58,18 pada 2024. Untuk penilaian internal tahun 2025, skor inovasi daerah Batam telah melampaui angka 60,” ungkapnya.
“Capaian ini menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen kuat Pemerintah Kota Batam dalam mengoptimalkan inovasi sebagai langkah percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah,” tambahnya.
Sebagai bentuk kesungguhan memperkuat ekosistem inovasi, Pemerintah Kota Batam telah menyiapkan sejumlah regulasi penting. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), serta Peraturan Wali Kota Nomor 176 Tahun 2022 tentang Makmal Inovasi Daerah.
“Keberadaan regulasi tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah dalam memperkuat inovasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan efektif,” tegas Amsakar.
Amsakar juga menyoroti dua sektor yang menjadi perhatian utama, yakni peningkatan kualitas pembelajaran dan literasi peserta didik serta optimalisasi sistem pembayaran pajak daerah secara non tunai. Dari kedua sektor tersebut, lahirlah dua inovasi unggulan Kota Batam yang kini masuk nominasi IGA 2025. Inovasi pertama adalah AKSARA (Aktivitas Kreasi Sains Asik Ramah Anak), gagasan dari SMP Negeri 3 Batam yang menyesuaikan pola belajar anak dengan kebutuhan psikologis sesuai usia mereka dan terbukti mampu meningkatkan capaian skor rapor pendidikan nasional. Sementara inovasi kedua adalah POS PBB 2.0, transformasi layanan pembayaran pajak daerah berbasis QRIS yang berhasil meningkatkan efektivitas transaksi dan pendapatan daerah secara signifikan.
Melalui ajang IGA 2025, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan komitmennya menjadikan inovasi sebagai fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ia berharap, capaian ini dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Batam untuk terus berinovasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang unggul dan berdaya saing.
“Semoga melalui IGA 2025 ini, Batam dapat terus menorehkan prestasi dan mempersembahkan hasil terbaik bagi masyarakat”. harap Amsakar. (YS)