Kamis, Mei 28, 2026
Beranda blog Halaman 84

SMPN 28 Bintan Gelar Pemilihan OSIS

SMPN 28 Bintan saat melakukan pemilihan OSIS. (Foto SMPN 28 Bintan)

Bintan, GK.com – Berlangsung di Lapangan SMPN 28 Bintan, serta melibatkan warga Sekolah mulai dari Kepala Sekolah, Guru, hingga Siswa Kelas 7 dan 8, SMPN 28 Bintan menggelar pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) periode 2025/2026.

Reski Syamrinoper, S.Pd., Gr., selaku Wakil Kesiswaan SMPN 28 Bintan menegaskan jika proses pemilihan dilakukan secara terbuka dan transparan.

“Siswa mendaftar, kemudian dipasangkan secara acak. Calon Ketua dari Kelas 8, dan Wakil nya dari Kelas 7,” ucapnya melalui sambungan telepon, Senin (24/11/2025) Pukul 15.00 WIB.

Di momen itu, para kandidat menyampaikan visi dan misi mereka pada Kamis (06/11/2025), beradu gagasan untuk meyakinkan pemilih. Pengurus OSIS juga dipilih dari perwakilan Kelas 7 dan 8 berdasarkan nominasi Wali Kelas, dengan mempertimbangkan prestasi siswa.

“OSIS SMPN 28 Bintan akan memprioritaskan peningkatan kedisiplinan dan kebersihan Sekolah. Mereka juga merencanakan classmeet dengan kegiatan menarik untuk meningkatkan kompetensi dan kreativitas siswa. Pihak Sekolah memberikan dukungan penuh terhadap program-program OSIS ini,” papar Reski.

Sementara, Kepala SMPN 28 Bintan, Samsul Abidin, S.Pd berharap kepada para pengurus OSIS terpilih nantinya dapat menjadi teladan bagi siswa lainnya.

“Mereka harus memiliki pemahaman mendalam tentang aturan Sekolah, disiplin, tanggung jawab, empati, serta peduli lingkungan”. harapnya melalui sambungan telepon, Senin (24/11/2025) Pukul 15.30 WIB.

Samsul Abidin juga menekankan pentingnya peran OSIS dalam meningkatkan prestasi siswa di bidang akademik, olahraga, dan seni. Program gotong-royong mingguan dan kegiatan kerohanian setiap Jumat diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang unggul.

Dengan semangat baru dan dukungan penuh dari Sekolah, OSIS SMPN 28 Bintan siap membawa perubahan positif dan menginspirasi seluruh siswa untuk berprestasi lebih baik lagi. (DS)

Anggota DPRD Batam Hadir Pada PPKM 2025

Anggota DPRD Batam Hadir Pada PPKM 2025. (Foto DPRD Batam)

Batam, GK.com – Digelar di Markas Komando Kodaeral IV Batam, Minggu (23/11/2025), Anggota DPRD Kota Batam, Sony Christanto, SE., MM hadir dalam Upacara Pembukaan Bhineka Tunggal Ika sekaligus Temu Tokoh PPKM (Pembinaan Pembentukan Karakter Maritim) Tahun 2025.

Pada momen itu, Sony menekankan pentingnya program PPKM sebagai sarana pembinaan karakter dan wawasan kemaritiman bagi generasi muda.

“Kegiatan ini memberikan pengalaman berharga terutama bagi pelajar yang aktif di kegiatan Pramuka, termasuk pelatihan berlayar di atas KRI dr. Suharso-990. PPKM ini sangat efektif mengenalkan potensi maritim kepada generasi muda, sekaligus menumbuhkan semangat dan kecintaan terhadap kejayaan bahari kita,” kata Sony.

“Saya berharap program seperti ini dapat digelar secara rutin dan memberi kesempatan lebih besar bagi pelajar Batam. Mengingat posisi Batam sebagai Kota Kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” harap Sony.

“Terima kasih kepada TNI AL atas penyelenggaraan program ini. Semoga ke depan semakin banyak peserta yang berasal dari Batam,” ujarnya.

“Kegiatan ini benar-benar penting untuk generasi muda kita, serta menjadi pengalaman dan menambah wawasan penting bagi kita semua”. ungkap Sony.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, jajaran Forkopimda Kota Batam serta perwira TNI AL wilayah Batam. (Rd)




HNSI Kepri Tanggapi Keluhan Nelayan Batam

Ketua DPD HNSI Provinsi Kepulauan Riau, Eko Prihananto S.Ak., M.A

Kepri, GK.com – Menanggapi keluhan nelayan Batam pada pemberitaan sebelumnya yang telah tayang di gerbangkepri, Ketua DPD HNSI Provinsi Kepulauan Riau, Eko Prihananto S.Ak., M.Ak menuturkan, harusnya para nelayan di wilayah Kepri telah memiliki pola antisipasi menghadapi musim angin utara. Saat hasil tangkapan melimpah, sebagian pendapatan disisihkan sebagai cadangan untuk menghadapi cuaca buruk.

Baca juga: 👇👇👇



“Di Anambas, Natuna, Lingga, dan Bintan, ini sudah menjadi kebiasaan. Saat musim utara datang, dan nelayan tidak bisa melaut, mereka beralih ke budidaya ikan di keramba atau kolam,” ujar Eko, Kamis (22/11/2025) melalui sambungan telepon pukul 14.58 WIB.

“Nelayan dengan kapal kecil merasakan dampak paling besar. Kapal di bawah 30 GT (Gross Tonnage) biasanya kesulitan beroperasi karena ombak tinggi. Kapal di atas 30 GT mungkin masih bisa turun, tetapi tidak semua nelayan berani melaut,” ungkap Eko.

Untuk meminimalkan risiko, informasi cuaca dari BMKG maupun Pemerintah Daerah selalu diperbarui dan disampaikan setiap hari ke sentra-sentra nelayan. Hal ini membantu mereka merencanakan aktivitas melaut dengan lebih aman.

Selain itu, Eko juga menyoroti perubahan kewenangan perizinan kapal setelah terbitnya Peraturan Pemerintah terbaru. Kapal berukuran 30 GT ke atas yang beroperasi di wilayah Kepri kini izinnya dikelola oleh BP Batam, khususnya bagi nelayan yang berdomisili di Batam.

“Setelah PP terbit, sebagian pelaku usaha perikanan menunggu kejelasan. BP Batam masih menyiapkan sistem, SDM, dan administrasi. Perubahannya cukup besar, karena sebelumnya kewenangan berada di Pusat atau Provinsi, sekarang dipusatkan di BP Batam”. jelas Eko.

Ia menegaskan pentingnya kelancaran layanan perizinan kapal agar tidak menghambat operasional usaha perikanan. HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kepri juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Provinsi terkait mekanisme perizinan untuk kapal lintas Kabupaten/Kota. (KF)

Cuaca Ekstrem Dan Perizinan Terhambat, Nelayan Batam Butuh Perhatian Pemerintah

Batam, GK.com – Para nelayan di wilayah Nongsa kembali menghadapi masa sulit, akibat menurunnya hasil tangkapan dan cuaca ekstrem pada musim angin utara. Kondisi ini membuat sebagian besar nelayan tidak dapat turun ke laut, sehingga pendapatan mereka merosot tajam.

Tabilah, salah satu nelayan dari Kampung Terih, Nongsa mengungkapkan kalau hasil tangkapannya jauh dari kata cukup dalam beberapa bulan terakhir.

“Ikan susah dicari, ketam pun kurang, untuk bertahan hidup, kami pandai-pandailah menghemat makan,” keluhnya.

“Biasanya sekali melaut bisa membawa pulang 200 sampai 300 ribu. Sekarang 100 ribu saja belum tentu dapat. Padahal ke laut itu ada ongkos, minyak harus disiapkan, uang makan dan kebutuhan keluarga juga harus terpenuhi, semua biaya naik, tapi hasil makin kurang,” ungkapnya kepada gerbangkepri.com, Sabtu (21/11/2025) Pukul 11.00 WIB.

Kepada media ini, ia juga menuturkan, belum ada menerima sosialisasi ataupun pendampingan dari Pemerintah.

“Sejauh ini belum ada arahan dari Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam. Kalau mereka turun biasanya ada penjelasan, tapi sampai sekarang belum ada,” katanya.

Selain tangkapan laut, dijelaskannya, budidaya ikan di keramba juga mengalami kendala. Ketika hujan deras, air keruh dari bagian atas atau sumber aliran masuk ke keramba hingga menyebabkan ikan mati sebelum panen.

“Kadang kami sudah jaga satu sampai dua bulan, tinggal sedikit lagi mau panen, tapi mati karena air keruh. Kami juga sudah menyampaikan hal ini kepada Pemko Batam, tapi hingga sampai saat ini belum ada solusinya. Padahal ikan itu butuh setahun untuk bisa panen,” tuturnya.

Memasuki puncak angin utara, situasi semakin berat. Banyak nelayan tidak bisa melaut karena ombak tinggi. Ia berharap kepada Pemerintah agar dapat memberikan perhatian lebih melalui bantuan mesin, kapal, ataupun alat tangkap.

“Saya belum pernah menerima bantuan apapun dari Pemerintah, jangankan mau mendapatkan bantuan mesin, sampan dan lain-lain, jaring pun belum pernah saya dapati”. tegas Tabilah. (KF)

Para Orang Tua Siswa MAN 2 Batam Mendesak Pihak Sekolah Dan Dinas Terkait Segera Usut Tuntas Kasus MBG

Para Orang Tua Siswa MAN 2 Batam mendesak pihak Sekolah dan Dinas terkait segera usut tuntas kasus MBG. (Poto GK/Kafyan)

Batam, GK.com — Terkait ratusan siswa/siswi yang diduga keracunan setelah menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) hingga mengakibatkan sejumlah murid mengalami diare, muntah, serta nyeri perut para Wali Murid dan Orang Tua siswa/siswi yang menimba ilmu di Sekolah tersebut mendesak pihak Sekolah maupun Dinas Pendidikan Kepri dapat mengusut tuntas permasalahan ini.

“Kita berharap pihak Sekolah dan Dinas dapat mengusut tuntas permasalahan ini dengan penyedia konsumsi, tolong segera di evaluasi, agar insiden serupa tidak kembali terjadi,” tegas R (inisial), salah satu Orang Tua Siswa di Sekolah MAN 2.

Baca juga: 👇

“Kami titip anak kami di Sekolah ini untuk belajar, bukan pulang-pulang dalam keadaan lemah. Kami berharap kualitas makanan benar-benar diawasi,” ujar R di Halaman Sekolah, Sabtu (22/11/2025) Pukul 11.00 WIB.

Senada dengan R, H (inisial nama) Wali Murid siswa lainnya menilai, “program MBG inikan tujuan awalnya sangat bagus diciptakan oleh Bapak Presiden, yaitu untuk membantu agar anak-anak Indonesia yang masih bersekolah mendapatkan gizi yang baik. Tolonglah jangan di cederai dengan mencari keuntungan pribadi, untuk memperkaya diri sendiri. Carilah penyedia konsumsi yang benar-benar layak dan diakui, sesuai dengan mutunya. Bukan karena faktor kedekatan. Jangan sampai gara-gara kelalaian kecil membuat ratusan siswa menderita, bagaimana sih pengawasan yang kalian lakukan selama ini?,” katanya, Sabtu (22/11/2025) Pukul 11.16 WIB.

“Kami hanya ingin jaminan bahwa makanan yang diberikan, dan di konsumsi dengan anak-anak kami aman,” tegas H.

Baca juga: 👇


Lalu, S (inisial nama) salah satu Orang Tua siswa mengaku terpukul berkaitan dengan permasalahan ini.

“Pulang Sekolah anak saya mengalami muntah-muntah dan sakit perut setelah mengkonsumsi hidangan MBG, ini kan parah. Situasi ini membuat kami sangat gelisah, apalagi setelah mengetahui banyak siswa mengalami kondisi serupa. Kami meminta pihak Sekolah, Penyedia makanan, dan seluruh Instansi terkait melakukan evaluasi total, mulai dari bahan baku, proses memasak, hingga penyajian harus diawasi ketat. Program yang bertujuan menyehatkan jangan sampai justru membahayakan. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas,” tuturnya kepada awak media gerbangkepri.com, Sabtu (22/11/2025), Pukul 11.20 WIB.

Terpisah, R (inisial nama) salah satu siswa di Sekolah MAN 2 Batam, kepada gerbangkepri.com menjelaskan, gejala mula dirasakannya setelah mereka menyantap menu dendeng sapi pada Selasa (11/11/2025) siang. Banyak temannya mulai merasakan sakit di malam hari, lebih dari 200 orang.
“Setelah makan siang, malamnya banyak yang mulai merasakan sakit perut. Lalu sejumlah teman-teman sekelasnya tidak masuk Sekolah keesokan harinya,” ungkap R di Halaman Sekolah MAN 2 Batam, Sabtu (22/11/2025), Pukul 09.30 WIB.

P (inisial nama) salah satu siswa di Sekolah tersebut menambahkan, MBG (Makan Bergizi Gratis) biasanya tiba sekitar pukul 12.00WIB s/d 13.00 WIB.

“Menu yang diberikan biasanya berupa ayam atau telur tidak pernah menimbulkan keluhan. Namun, kali ini banyak kawan-kawan saya yang mengalami sakit setelah menyantap hidangan daging sapi tersebut”. ungkap P.

Hingga berita ini ditayangkan lagi, Dinas terkait seperti Dinas Pendidikan Kepri, Dinas Kesehatan Kepri belum bisa di mintai penjelasannya. (DS)

Cekcok Saat di Lakukan Penertiban, Ini Penjelasan Satpol PP Kota Tanjungpinang

Kabid. PPD Satpol PP Kota Tanjungpinang, Agus Haryono. (Poto GK/Kafyan)

Tanjungpinang, GK.com – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibumtranmas) menjadi landasan hukum bagi Satpol PP Kota Tanjungpinang dalam menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan kota. Perda ini mengatur tata tertib penggunaan ruang publik, termasuk larangan, kewajiban, serta sanksi bagi masyarakat yang melanggar.

Berdasarkan Perda tersebut, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, hingga penertiban guna memastikan ruang publik digunakan secara tertib dan sesuai peruntukannya. Hal ini ditegaskan oleh Kabid Penegakan Peraturan Daerah (PPD) Satpol PP Kota Tanjungpinang, Agus Haryono.

“Penertiban PKL yang dilakukan mengacu pada Pasal 6 huruf (h) Perda 7/2018. Aturan tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang berjualan, menggelar dagangan, atau meninggalkan gerobak di jalur hijau, taman kota, dan fasilitas umum lainnya tanpa izin dari Pemerintah Daerah. Salah satu lokasi yang kami tertibkan adalah di Jl. DI Panjaitan KM 9 Bincen, Kelurahan Air Raja,” ujar Agus melalui pesan WhatsApp saat di konfirmasi oleh awak media ini.

“Sebelum melakukan penertiban, Satpol PP terlebih dahulu telah memberikan sosialisasi kepada para PKL pada Rabu, 19 November 2025. Sosialisasi ini dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan, bukan untuk melarang berjualan. PKL tetap diperbolehkan beraktivitas pada pukul 16.00 WIB hingga 05.00 WIB. Mereka boleh berjualan, namun harus tertib, rapi, menjaga kebersihan, dan tidak meninggalkan gerobak atau barang dagangan di luar jam yang ditentukan,” tegas Agus, Jumat (21/11/2025) Pukul 16.57 WIB.

“Dari penertiban yang dilakukan, tercatat ada sekitar 20 PKL berjualan di sepanjang kawasan tersebut, dan 8 gerobak telah diamankan karena tidak mematuhi aturan. Sementara sebagian besar pedagang lainnya telah menyatakan komitmen untuk mengikuti ketentuan yang berlaku,” ungkap Agus.

Ditegaskan Agus lagi, Satpol PP akan terus melakukan penertiban terhadap PKL yang tidak menaati aturan di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang. Ia juga mengimbau para pedagang untuk turut menjaga keindahan, kebersihan, dan kenyamanan kota.

“Kami mendukung pelaku UMKM untuk terus berkembang, tetapi hal itu harus sejalan dengan upaya menjaga Kota Tanjungpinang agar tetap rapi, bersih, dan nyaman bagi masyarakat”. Kata Agus.

Untuk diketahui, saat penertiban dilakukan oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang pada Rabu (19/11/2025), sempat terjadi adu mulut antara para PKL (Pedagang Kaki Lima) dengan petugas Satpol PP. (KF)