Kamis, Juni 18, 2026
Beranda blog Halaman 412

Moody A Timisela : Harusnya Bu Megawati Dapat Menyampaikan Permintaan Maaf

Batam, GK.com – Pidato Megawati Soekarnoputri yang sempat melontarkan guyonan soal jodoh untuk ketiga anaknya dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada pekan lalu, ramai mendapat tanggapan dan sorotan dari publik se-tanah air Indonesia.

Maaf ya, sekarang dari Papua ya, Papua itu hitam-hitam. Tapi maksud saya, waktu permulaan saya ke Papua, saya kok mikir, ” ‘La kok aku dewean yo’. Makanya kemarin saya bergurau dengan Pak Wimpi, kalau sama pak Wimpi dekat, kayak kopi susu. Tapi sekarang sudah banyak yang mulai blending dari Indonesia banget. Rambutnya keriting dengan Papua itu pesisirannya banyak orang pendatang, sudah berbaur,” ucap Megawati Soekarnoputri saat itu.

Guyonan yang menurut sebagian masyarakat, terasa sensitif dan tidak peka terhadap semangat keberagaman Indonesia.

Pendiri Rumpun Melanesia Bersatu Kota Batam, Moody Arnold Timisela sampaikan tanggapan senada. Menurut pria yang akrab disapa Ketua Modi itu, pernyataan Megawati Soekarnoputri itu dianggap sangat menyayat hati masyarakat Melanesia.

Ketua Modi sangat menyayangkan pernyataan Megawati Soekarnoputri. Ia mengatakan menghargai dan menghormati Bu Megawati, tapi Moody A Timisela menegaskan kekecewaannya terhadap pernyataan mantan Presiden RI itu.

“Walaupun sifatnya candaan, tapi bisa mengarah ke rasis. Pernyataan itu menyayat hati warga Melanesia,” ucapnya melalui sambungan telepon, Sabtu (25/06/2022).

Pria yang juga Pengawas Media Digital Kepulauan Riau (MD Kepri) itu menyesalkan pernyataan Megawati yang menurutnya tidak mencerminkan semangat kebhinekaan rakyat Indonesia.

Ketua Modi menyampaikan harapannya agar Bu Megawati dapat menyampaikan permintaan maaf, khususnya kepada masyarakat Papua atau warga Melanesia pada umumnya.

“Kita harapkan ada permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Papua. Selaku masyarakat Melanesia kita merasa kecewa dengan pernyataan seperti itu. Karena orang Melanesia itu memang memiliki rambut keriting, kulit hitam dan seterusnya,” tutur Moody A Timisela.

Ketua Modi juga berharap tidak ada pihak yang mempolitisir pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut.

“Kita tidak mau pernyataan Bu Mega jadi dipolitisir pihak tertentu,” katanya.

Guyonan pilah pilih calon menantu ala Megawati Soekarnoputri itu. Sebelumnya juga mendapat tanggapan dari sejumlah selebritas tanah air dari tanah Papua.

Salah satunya, Arie Kriting. Ia menanggapi ungkapan Megawati Soekarnoputri yang menurutnya mencerminkan perasaan sebagai ras superior yang masih di pelihara.

“Kalau mau mewujudkan Bhineka Tunggal Ika ya harus dengan beragam. Gak ada urusan orang kulit hitam harus kawin campur sama yang lain. Memangnya kenapa kalau orang kulitnya gelap ? Memang kenapa kalau jadi tukang bakso ? Perasaan sebagai ras superior ini kok ya masih diperlihara”. Cuit komika asal Papua itu. (*).

Editor : Milla

PR Pemkab Karimun, Bertahun-Tahun Daerah Teluk Air Kerap di Landa Banjir

Karimun, GK.com Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Karimun sejak Jumat malam membuat sejumlah wilayah di Kelurahan Teluk Air lumpuh akibat terbenam air hingga sampai ke tinggian dada orang dewasa.

Hal ini pun membuat warga kecewa kepada Pemerintah Daerah. Pasalnya, dari tahun ke tahun, wilayah langganan banjir tersebut tidak pernah ada solusi, meski sudah berulang kali warga mengeluhkan atas hal ini kepada Pemkab Karimun.

Kepada awak Media ini, Ari yang bermukim di wilayah tersebut mengatakan, banjir ini telah menjadi pandangan biasa di saat hujan lebat.

“Sudah lama banjir ini tidak ada solusinya. Kalau hujan, kami disini selalu getar getir, karena pasti rumah kami terendam, belum lagi perabotan dan elektronik kami yang rusak akibat terendam banjir. Nah kalau sudah seperti ini, kepada siapa kami mau minta ganti rudi,” ungkap Ari, Sabtu (25/06/2022) sekitar pukul 08.30 Wib saat dihubungi melalui pesan Whatsapp.

Dirinya juga berharap agar Pemerintah Karimun segera mencari solusi dalam menagani persoalan itu.

“Ini tugas Pemerintah untuk mencari solusinya. Karena kami yakin, Bapak/Ibu yang duduk disana tentunya orang-orang pilihan dengan kualitas ilmu yang pastinya lebih tinggi dari rakyat. Masyarakat butuh yang nyata, bukan janji-janji” tegas Ari.

Sementara itu, Lurah Teluk Air Fatwa Lukmana saat dikonfirmasi awak Media ini melalui pesan Whatsapp menjelaskan bahwa banjir disebabkan salah satunya oleh drainase dan lahan.

“Masalahnya pertama ada di lahan, ada beberapa warga yang tidak mau menghibahkan lahannya untuk pembuatan drainase. Kedua, hanya ada 1 parit induk yang menampung air hujan, yakni di dekat Masjid Darul Jannah, itupun tidak dapat menampung, ” jelas Fatwa Lukmana, sekitar pukul 09.05 Wib.

Fatwa Lukmana juga menegaskan, sebelum dirinya menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Teluk Air sudah beberapa kali pihak terkait melakukan pengukuran lahan untuk di jadikan drainase.

“Info yang saya dapatkan selain telah di lakukan pengukuran, ada juga lahan yang sudah di ukur, namun tidak terselenggara pembuatnya. Mana yang benar saya belum dapat informasi yang jelas. Kalau sudah begini, keadaannya saya akan secepatnya dudukan perangkat RT dan warga untuk mencari solusi, serta akan kita sampaikan kepada Pemerintah dan Dewan. Semoga di anggaran perubahan hal ini dapat terlaksana”. tuturnya.

Adapun warga yang terdampak banjir tersebut ialah, RT 01 RT 04 depan minimarket harapan baru, dan RT 03 belakang koramil, semuanya ada di lingkungan RW 01.

Untuk diketahui, wilayah Teluk Air memang tempat langganan banjir ketika hujan lebat melanda, dikarenakan drainase yang tidak cukup menampung debit air yang turun.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Cahyo Paryitno saat dikonfirmasi awak Media ini melalui pesan Whatsapp belum memberikan tanggapannya sampai berita ini ditayangkan. (IWD).

Editor : Milla

Airlangga Hartarto Resmikan Masjid Tanjak

Batam, GK.comMasjid Tanwirun Naja (Tanjak) yang terletak di Komplek Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Jumat (24/06/2022) di resmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dengan didampingi langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang juga menjabat selaku Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

Diawali dengan pembukaan tirai nama Masjid Tanjak, kemudian di lanjutkan dengan penanaman pohon beringin yang terletak disebelah Masjid Tanjak, lalu melakukan pemotongan pita yang menandakan bahwasanya Masjid tersebut telah resmi dibuka dengan diiringi gema Takbir.

“Masjid Tanjak ini memiliki makna tersendiri, dikarenakan Masjid tersebut berwarna Biru, Kuning, dan kemudian ditambah sedikit merah yang menandakan bangkit dan penerang, serta keselamatan.  Tentunya kami berharap ini akan menjadi tempat beribadah dan mewujudkan Batam kembali menjadi Kota Industri dan juga Kota Investasi, serta akan meningkatkan daya tarik wisata religi,” ujar Airlangga Hartarto, Jumat (24/06/2022) sekitar pukul 11.28 Wib di atas Mimbar.

Airlangga Hartarto juga mengagumi Masjid Tanjak yang telah rampung dibangun tersebut dengan ciri khas yang sangat lekat dengan Budaya Melayu.

“Saya sangat mengagumi Masjid ini dengan ornamen khas Melayu. Konsep Masjid ini juga sangat berbeda dari biasanya. Pembangunan Masjid yang tanpak tidak seperti konteks Masjid lainnya, dan saya yakin ini akan menjadi ikon Kota Batam yang sangat bagus,” ungkap Airlangga Hartarto.

“Saya berharap, Masjid Tanjak ini dapat  mempersatukan serta meningkatkan silaturahmi antara kita semua yang ada di Kota Batam. Selain itu juga dapat membalut tekad untuk membangun Bangsa, membangun Pulau Batam agar  lebih baik lagi menuju kesejahteraan kita bersama. Kemakmuran Masjid sudah menjadi tugas penting kita sesama umat muslim,” harapnya.

Sementara itu, usai kegiatan peresmian dan Sholat Jumat berjamaah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, Pemprov Kepri memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan Masjid di Kepri. Yang mana kepedulian tersebut dapat dilihat dari perhatian melalui bentuk hibah yang diberikan kepada 215 Masjid dan 17 Surau yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepri sepanjang Tahun 2022.

“Maksudnya ada 11% dari jumlah total Masjid di Kepri ini yang telah menerima hibah dalam kurun waktu setahun. Insya Allah ke depan Pemerintah  akan memperhatikan lebih banyak lagi masjid – masjid yang belum tersentuh,” jelas Ansar Ahmad.

Ditambahkan Kepala BP Batam Muhammad Rudi, ide awal pemikiran bentuk Masjid ini berhubungan erat dengan budaya daerah, dimana Tanjak merupakan salah satu penutup kepala pria pakaian khas daerah di Tanah Melayu, begitu juga dengan di Batam ,” kata Muhammad Rudi.

Dalam memutuskan untuk pembangunan Masjid ini, pihaknya juga telah meminta saran dan masukan dari para ulama dan tokoh masyarakat Kota Batam. Masjid ini disiapkan untuk menjadi salah satu ikon Kota Batam yang nantinya dapat menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Batam.

Rudi juga menyebutkan,  Masjid Tanwirun Naja yang biasa disingkat dengan nama Masjid Tanjak berasal dari usulan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam, yang berarti ‘Penerang Keselamatan’.

“Sehingga Masjid sebagai tempat ibadah, Pendidikan dan dakwah bisa menjadi penerang keselamatan kaum muslimin dan muslimat”. ucap Rudi.

Pembangunan Masjid Tanjak dimulai pada tahun 2021 sampai 2022. Lokasinya yang strategis di area Bandar Udara Internasional Hang Nadim pun membawa Masjid Tanjak sebagai daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pada kesempatan itu, Muhammad Rudi turut menyampaikan apresiasi atas bentuk kerjasama yang baik dengan berbagai Stakeholder yang memberikan dukungan luar biasa, sehingga pembangunan Masjid Tanjak dapat selesai tepat waktu.

Turut hadir saat itu, para Sekretaris dan para Eselon I Kemenko Perekonomian, Wakil Ketua DPR RI H. Lodewijk Freiderich Paulus, dan Anggota DPR RI Dapil Kepri Asman Abnur, serta umat muslim yang akan melaksanakan Sholat Jumat berjamaah. (EP).

Editor : Milla

Ansar Ahmad Raih Penghargaan Kategori Inovatif Karena Hal ini

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. (ist)
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. (ist)

Jakarta, GK.com Sejak 25 Februari 2022 lalu, Ansar Ahmad di lantik menjadi Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) di nilai telah mampu memberikan inspirasi dengan berbagai inovasinya selama memimpin Provinsi Kepri.

Tidak hanya menginspirasi bagi masyarakat Kepri, namun Ansar Ahmad juga dinilai telah memberikan inspirasi bagi Bangsa Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan mendapatkannya penghargaan kategori Inovatif Untuk Negeri dalam ajang Merdeka Award Tahun 2022 dengan tema ‘Inspirasi Indonesia’.

Dalam kata sambutannya, Ansar Ahmad menyampaikan, penghargaan yang Ia terima ini merupakan hal yang membanggakan dan membahagiakan dalam rangka mentransformasi berbagai informasi. Dan diharapkan mampu mendedikasikan untuk seluruh masyarakat Kepri, agar bisa memacu untuk terus berinovasi serta menginspirasi.

“Sebagai Daerah Kepulauan, Kepri memiliki 2.408 Pulau, 378 di antaranya berpenghuni, dan sebanyak 22 Pulau berada di garis terdepan. Jika kita tidak kreatif, inovatif, dan produktif, maka kita akan tertinggal jauh dengan Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia,” ungkap Ansar Ahmad, Kamis (23/06/2022) bertempat di Gedung Smesco Paviliun, Jakarta.

Ansar Ahmad juga mengucapkan terima kasihnya kepada Merdeka.com atas apresiasi melalui kegiatan tahunan yang dilakukan berupa Merdeka Award.

“Semoga kegiatan ini terus berlanjut, dan setiap apresiasi yang diberikan bisa menjadi pondorong bagi lembaga yang menerima. Sekali lagi terima kasih atas apresiasinya, dan jadilah Media yang lebih profesional, independen dan berimbang dalam pemberitaan”. ucap Ansar Ahmad.

Adapun Penilaian yang membuat Ansar Ahmad meraih penghargaan tersebut ialah, Pertama Program Inovasi Penggerak Ekonomi. Dalam hal ini yang paling menonjol adalah program Subsidi Bunga Modal UMKM dengan bunga nol persen. Kedua, Program Inovatif di bidang Pelayanan Publik. Keberhasilan program pelayanan publik di Pemprov Kepri bisa dinilai secara digital seperti layanan Japri Gub (Jaring Aspirasi Gubernur) sebuah Aplikasi pengaduan, wadah penyampaian aspirasi masyarakat kepada Gubernur Kepri dan berbagai aplikasi lainnya.

Terakhir yang paling membanggakan ialah, dari unsur penilaian Program kolaborasi. Hal ini mengingat, kolaborasi yang baik antara Pemprov Kepri dan Tokopedia menghadirkan fitur layanan Tokopedia dengan nama E-Samsat. Dengan cara online yang dicetuskan pembayaran pajak kendaraan lebih cepat dan efisien. Selain itu, kolaborasi antara  Pemprov Kepri dan Bank Riau Kepri, yang mana semua bentuk transaksi di Pulau Penyengat menggunakan metode QRIS dan banyak lagi. (Ist).

Editor : Milla

Jauh di Atas Rata-Rata, BPN Karimun Menilai Masyarakat Minim Antusias

Karimun, GK.comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Karimun menghimbau masyarakat agar segera mendaftarkan tanahnya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karimun Junaedi Hutasoit melalui Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama Bayu Witopo mengatakan bahwa capaian target PTSL pertengahan tahun ini belum tercapai.

“Di tahun ini dari 10.200 sertifikat bidang tanah, yang baru tercapai hanya sekitar 697 saja, sehingga kita masih di bawah target. Minimnya antusias masyarakat terhadap program PTSL yang membuat target kita tidak tercapai,” ungkap Bayu Witopo, Kamis (23/06/2022) sekitar pukul 10.00 Wib di Kantor BPN Karimun.

Bayu Witopo mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan pihaknya guna mencapai target seperti melakukan penyuluhan, sosialisasi, pengadaan bascam di setiap kelurahan atau Desa, bahkan kita  menjemput bola mendatangi langsung rumah masyarakat.

“Kami berupaya melakukan yang terbaik untuk melindungi masyarakat kita dari kejahatan mafia tanah, apabila masyarakat ingin mengurus berkas diharapkan jangan menggunakan jasa calo,” pesan Bayu Witopo.

“Mari kita sukseskan program ini, dikarenakan program ini tidak datang untuk ulang kedua kalinya. Jangan ada sejengkal tanah pun yang tidak bersertifikat”. ajaknya. (RP).

Editor : Milla

Daerah Diminta  Laksanakan Rakor Secara Periodik

Kepri, GK.com Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022.

Hal ini disampaikan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi APBD Tahun 2022 yang berlangsung secara Daring dan Luring di Jakarta, Senin (20/6/2022) yang juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, serta diikuti secara Luring oleh Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Unit Pengadaan Barang Dan Jasa se- Provinsi.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro menyampaikan, Pemerintah Pusat maupun Daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi Nasional. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Dalam skema pembangunan ekonomi, maka trigernya ada di APBD dan APBN. Maka dari pada itu, tahun ini di perkirakan anggaran yang diperlukan untuk menggerakkan sebuah roda perekonomian kurang lebih Rp 1.100 lebih Triliun yang berasal dari APBD, sedangkan Rp 2.000 Triliun lebih sedikit berasal dari APBD, dan Rp 1.200 Triliun berasal dari investasi baru,” ungkap Suhajar Diantoro.

Lebih lanjut, Suhajar menjelaskan belanja APBD juga dapat menstimulus sektor swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19, dimana Percepatan realisasi belanja juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada akhir tahun 2022.

“Ditambah lagi seluruh kegiatan ekonomi yang telah mapan dan bergerak terus rodanya, itulah yang diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat di atas 7%,” jelas Suhajar Diantoro.

“Kepada Daerah yang pendapatannya berada di bawah 60%, diharapkan dapat mencari terobosan agar pendapatan Daerahnya bisa meningkat. Apabila pendapatan masih di bawah 60%, maka Pemda dinilai gagal dan tidak mampu memenuhi target pendapatan APBD di awal tahun,” tambahnya.

Sejalan dengan Suhajar, Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan guna mendorong percepatan realisasi belanja APBD TA 2022, pada minggu lalu telah dilaksanakan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev), serta melakukan monitoring evaluasi (Monev) terhadap 15 Pemda yang rendah realisasinya dan dana simpanan di bank di atas rata-rata.

“Anev dan Monev akan dilakukan secara periodik. Bagi daerah yang realisasi pendapatan dan belanjanya masih rendah, maka nanti akan kita lakukan pendampingan,” ungkap Fatoni.

Fatoni juga menyarankan kepada Daerah agar melaksanakan Rakor secara periodik satu tahun setidaknya sebanyak tiga kali, yaitu pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun.

“Rakor awal tahun untuk persiapan pelaksanaan APBD,  pertengahan tahun untuk evaluasi bulan yang sudah berjalan dan pelaksanaan bulan berikutnya. Sedangkan di akhir tahun untuk evaluasi bulan yang telah berjalan dan persiapan pada tahun berikutnya”. pungkasnya. (Ist).

Editor : Milla