Bintan, GK.com – Keterbukaan informasi di era digital saat ini menjadi keharusan yang dibutuhkan oleh kalangan masyarakat. Salah satunya di tubuh Polisi Republik Indonesia (Polri) yang selalu memberikan informasi terbaru ke publik untuk menciptakan rasa aman dan kondusif.

Baca juga : 👇👇👇

Sementara, di satuan Polisi Resort (Polres) Bintan, keterbukaan informasi dinilai masih minim. Sampai saat ini, Jum’at (05/08/2022) keterbukaan informasi terkait tindak lanjut pemeriksaan terhadap 2 Petinggi Pelindo Regional Cabang Tanjungpinang yang diperiksa oleh unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reses dan kriminal (Satreskrim) Polres Bintan pada Senin (19/07/2022) lalu, masih menjadi misteri. Beragam asumsi pun timbul di masyarakat.

Baca juga : 👇👇👇

Berbagai cara upaya awak Media ini untuk mendapatkan perimbanggan dalam pemberitaan telah dilakukan, seperti mendatangi langsung Polres Bintan, dan berulang kali konfirmasi melalui pesan Whatsapp. Namun mirisnya, kasus yang melibatkan 2 orang Petinggi Pelindo Cabang Tanjungpinang itu seolah tertutup rapat di Meja Coklat. Padahal, untuk diketahui, Polres Bintan kerap kali mempublis hasil kinerjanya melalui Pres Rilis, tapi tidak untuk kasus ini yang seolah sengaja di tutup rapat.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jelas disebutkan tentang keterbukaan informasi publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan pada Tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008, dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-Undang yang terdiri dari 64 pasal itu, pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik guna mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. (IWD).

Editor : Milla

Karimun, GK.com – Berdasarkan pengembangan Laporan Polisi (LP) tanggal 13 Juli 2022, Polisi Resort (Polres) Karimun melalui Satuan Reses dan Kriminal (Satreskrim) berhasil mengamankan seorang Guru Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kundur berinisial K (47), yang diduga melakukan pencabulan terhadap sejumlah siswanya.

Dari pengakuan tersangka, dirinya melakukan pencabulan sejak Tahun 2018 silam hingga sekarang, dengan total korban mencapai 11 orang. Namun pihak Kepolisian baru berhasil mendapatkan keterangan dari 5 korban.

“Modus tersangka untuk bisa melakukan aksi kejinya dengan mengiming-imingi para korban berupa nilai tertinggi di Sekolah dan mengajak makan mie ayam serta memberikan terapi kesehatan. Sebelum melakukannya, tersangka terlebih dahulu mengajak para korbannya untuk menonton film porno,” jelas Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano, Rabu (03/08/2022) sekitar pukul 10.15 Wib saat menggelar konferensi pers.

Lebih lanjut AKBP Tony Pantano menerangkan bahwa tersangka juga memberikan uang kepada korban sebesar Rp 30.000,- serta memberikan baju kemeja.

“Semua korban berjenis laki-laki, sedangkan lokasi berada di Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan waktu yang berbeda – beda. Dari olah TKP, sejumlah barang yang turut disita yakni seragam Sekolah, baju kurung dan satu Unit Leptop”. terang AKBP Tony Pantano.

Saat ini, pihak Kepolisian masih terus melakukan pengembangan pada kasus pencabulan tersebut, guna menggali informasi dugaan adanya korban baru, mengingat tersangka melakukan aksinya sejak 2018.

Atas perbuatan kejinya, tersangka dikenakan Pasal 82 Ayat 1, 2 dan 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016, tentang perubahan ke 2 atas UU Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 5 Milyar. (IWD).

Editor : Milla