Kepri, GK.com – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad temui rombongan Dewan Pers saat mengunjungi Kepri di Kota Tanjungpinang, Jumat (30/09/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kadiskominfo) Provinsi Kepri Hasan bersama Tim Percepatan Pembangunan Suyono Saeran. Sedangkan rombongan Dewan Pers yaitu Wakil Ketua M. Agung Dharmajaya didampingi Ketua Komisi Pengaduan Yadi Hendriana, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Totok Suryanto, beserta anggota sekretariat dan tenaga ahli lainnya.

Usai melakukan pertemuan, Ansar Ahmad menyampaikan bahwa dirinya berdiskusi mengenai Indeks Kebebasan Pers (IKP) di tahun ini, yang mana meninggalkan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi.

“Kemerdekaan Pers yang dilihat dari sudut pandang gender merupakan indikator penilaian, serta perhatian terhadap penyandang disabilitas, anak, dan perempuan telah kita upayakan dan sedang dalam proses,” ungkap Ansar Ahmad di Shangrila Restaurant.

Ansar yakin, bahwa capaian IKP untuk Kepri di tahun 2023 yang akan datang akan lebih baik daripada tahun ini. Mengingat hasil IKP tahun 2022 Kepri berada di posisi 12 dari 34 Provinsi di Indonesia setelah sebelumnya sempat menduduki peringkat pertama pada tahun 2021 silam.

“Dari hasil diskusi kita bersama Dewan Pers, ada beberapa catatan yang ada akan kita jadikan bahan evaluasi. Masih ada waktu untuk menginventarisir masalah – masalah, serta meningkatkan indikator – indikator penilaian yang ada,” sebut AnsarAhmad.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya menekankan pentingnya Informan Ahli sebagai ujung tombak yang dapat memberikan penjelasan apa yang sudah terjadi dan yang sudah dilakukan Daerah.

“Ini menjadi catatan penting, dikarenakan pada bulan Januari s/d Juli 2023, penilaian akan kita mulai. Kita semua berharap, IKP di Kepri pada tahun 2023 mendatang bisa menjadi lebih baik lagi,” terang Agung Dharmajaya.

Dirinya juga mengingatkan di dalam metodologi penilaian IKP adalah keterwakilan, dan ada 12 orang informan ahli yang kualitasnya akan menentukan hasil IKP.

“Kualitasnya akan menjadi penilaian yang sangat penting, sebab jika informan ahlinya tidak bisa membunyikan apa yang terjadi, maka informasi yang diberikan menjadi terbalik. Namun, kami tidak akan ikut campur dalam hal pemilihan informasi dan teman-teman yang akan mendorong para unsur Pimpinan Pemerintahan, Wartawan, Media, Organisasi, ASN, dan Akademisi menjadi penting,” tegas Agung Dharmajaya.

Terkait turunnya peringkat IKP Kepri di tahun 2022, Agung Dharmajaya menjelaskan bahwa indikator penilaian ada tiga kategori yakni fisik, hukum, dan sosial ekonomi yang merupakan indeks persepsi. Jadi, ketika ada kuesioner yang disampaikan, maka yang berhak menjawab ialah informan ahli.

“Hasil yang didapatkan dari Daerah akan disandingkan dengan hasil Nasional, barulah bisa ditemui angka pembagiannya,” jelasnya.

Terakhir, Agung Dharmajaya berharap, seseorang yang akan menjadi informan ahli adalah orang – orang yang memahami betul apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Serta tidak mendasari pada tidak katanya, tidak rasanya, dan tidak sepertinya.

“Biasanya, Dewan Pers akan melihat terlebih dahulu siapa orangnya  namun bukan berarti ikut campur dalam pemilihannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan yang menjadi informan ahli merupakan mereka yang memahami dan mengerti, sehingga ketika menyampaikan hasil dapat dipertanggung jawabkan untuk menjadi informan ahli, maksimal hanya 2 kali”. pungkasnya. (Hms/Red).

Editor : Milla

Kepri, GK.com – Memiliki letak geografis yang strategis, Pemerintah Pusat bakal menjadikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai ujung tombak pengembangan investasi. Adanya wacana ini mengacu pada tiga kawasan seperti kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) yang berada di Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, serta beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Menyikapi wacana Pemerintah Pusat, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pihaknya memiliki kesempatan untuk melobi Pemerintah Pusat guna menggenjot pembangunan proyek infrastruktur penunjang investasi dan menginginkan perataan pembangunan di setiap Daerah.

“Yang kita lakukan saat ini adalah berupaya untuk tetap berkomunikasi serta berkolaborasi bersama Pemerintah Pusat. Agar tujuan kitadalam mengembangkan dan memajukan Daerah segera terwujud. Apa lagi, Pemerintah saat ini sedang menggesa untuk menyiapkan Master Plan pembangunan Kepri,” ungkap Ansar Ahmad, Kamis (29/09/2022).

Lebih lanjut, Ansar Ahmad menjelaskan bahwa, upaya yang dilakukan pihaknya dijalankan secara serius dan transparan, sehingga hasil yang didapatkan sesuai harapan. Pastinya momen ini bakal melahirkan growth full, jika nanti growth full ini berkembang, tugas kita hanya mengurus bagaimana trickle-down effect juga dapat dirasakan Kabupaten/Kota yang ada.

“Yang tidak kalah penting adalah, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan salah satu misi Provinsi. Kedepan kita akan melakukan skema bersama untuk mempercepat pengembangan SDM, seperti memanfaatkan Gedung Workshop besar sebagai tempat pelatihan Ketenagakerjaan, mendorong rescalling dan upscalling,” jelas Ansar.

Beberapa waktu yang lalu, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo secara terbuka menyatakan bahwa, di dalam Master Plan dijelaskan Kabupaten Bintan ditunjuk langsung sebagai Pusat Pariwisata Internasional, industri maintenance, repair, and overhaul (MRO), dan juga industri pengelolaan makanan. Untuk Kabupaten Karimun akan fokus sebagai pusat industri maritim serta perikanan. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas bakal dikembangkan menjadi sentra perikanan dan wisata.

Masih mengacu pada pernyataan Wahyu Utomo sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri yakni Kota Tanjungpinang bakal dikembangkan menjadi Pusat Pemerintah, pendidikan, wisata budaya melayu, dan industri halal. Kabupaten Lingga ditujukan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan, serta wisata. Adapun Kota Batam sendiri bakal dikembangkan menjadi pusat hubungan logistik internasional, pariwisata, industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif. Sedangkan pengembangan di wilayah terluar yakni, Kabupaten Natuna sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan, kelautan, dan wisata.

Disamping itu pula, Wahyu meyakini bahwa Kepri seharusnya menjadi lokomotif investasi. Terlebih potensi wisata yang ada di Kepri juga semestinya menjadi perhatian Pemerintah.

“Kita berupaya untuk mendorong pembangunan Bandara di Bintan sebagai pintu masuk wisatawan. Kemudian, infrastruktur yang dibutuhkan berupa konektivitas darat”. pungkas Wahyu. (Hms/Red).

Editor : Sai