Batam, GK.com – Bertempat di Graha Kepri, Batam pada Kamis (05/01/2023) siang, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bobby Jayanto bersama anggota Komisi I Herlianto terima Kunjungan Kerja (Kunker) dari Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Kedatangan rombongan DPRD Provinsi Sumatera Selatan itu dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan Antoni Yuzar, serta turut ikut H. A. Syarnubi, Chairul S Matdiah, Marzuki, Nawawi, Sumiati, Syaifudin Aswari, Budiarto Marsul, Kartak Sas, Novian Fauzi, Firdaus, Toyeb Rakembang, Ahmad Firdaus, dan didampingi tenaga ahli dan staf Sekertariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun maksud dan tujuan dari Kunker tersebut adalah untuk memperdalam informasi terkait pelaksanaan kegiatan Reses anggota DPRD.

Pada momen pertemuan itu juga di manfaatkan untuk saling bertukar pendapat mengenai pelaksanaan Reses yang dilakukan anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat. (Hms/Red).

Editor : Milla

Kepri, GK.com – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri Boby Jayanto menghadiri penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad pada Kamis (05/01/2023) di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.

Turut hadir pada momen itu, Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus, Kepala Bidang PP2AT Kanwil Perbendaharaan Kemenkeu Kartika, dan tim percepatan pembangunan.

Penyerahan DPA dilakukan sedini mungkin sebagai langkah awal bagi seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri guna melaksanakan program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp 4,15 triliun.

Dalam arahannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad terlebih dahulu mengungkapkan apresiasinya atas kerja keras yang dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh jajaran OPD Pemprov Kepri, termasuk DPRD Provinsi Kepri. Sehingga pembahasan dan pengesahan APBD Tahun 2023 bisa berjalan tepat waktu.

“Kita juga mengapresiasi OPD yang telah bekerja keras merealisasikan APBD TA 2022 dengan baik melalui penyerapan anggaran di atas 95 persen pada TA 2022,” ucap Ansar.

Kepada seluruh Kepala OPD Pemprov Kepri, dikesempatan itu, Ansar memberi instruksi agar setelah DPA di terima dapat segera mempercepat proses administrasi seperti penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Bendahara Pengeluaran. Selain itu juga mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

“Saya harap, TA 2023 ini, pelaksanaan APBD didukung oleh birokrasi dan administrasi yang lebih baik,” tegasnya.

Penyerahan DPA TA 2023 juga disejalankan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) antara seluruh Kepala OPD Pemprov Kepri dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Hal ini sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala OPD dan Gubernur Kepri untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

“Artinya, melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja ini kita semua berjanji dan berkomitmen untuk dapat mewujudkan, mencapai sasaran, serta target yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026,” harap Ansar.

Dalam laporan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, APBD Provinsi Kepulauan Riau TA 2023 sebesar Rp 4,15 triliun terdiri dari komponen Pendapatan sebesar Rp. 4,01 triliun, Belanja sebesar Rp. 4,15 triliun, dan Pembiayaan sebesar Rp 132,21 miliar.

Rincian dari masing-masing komponen APBD Provinsi Kepulauan Riau TA 2023 tersebut adalah komponen pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,51 triliun  yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp 1,34 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp 16,65 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 18,30 miliar, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 135,07 miliar, Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah sebesar Rp 2,49 triliun dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sejumlah Rp 1,32 miliar.

“Lalu komponen belanja dengan total sebesar Rp 4,15 triliun yang kebijakannya dijabarkan ke dalam bentuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer sesuai Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana besaran masing-masing belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp 2,91 triliun,Belanja Modal sebesar Rp 581,56 miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 10 milyar, dan Belanja Transfer sebesar Rp 649,63 miliar” papar Sekda Adi.

Adapun pagu anggaran OPD yang akan melaksanakan belanja pada Tahun Anggaran 2023, seperti yang pada beberapa kesempatan disebut Gubernur Ansar untuk diprioritaskan yaitu sektor Pendidikan dan Kesehatan mendapatkan porsi terbesar. Di mana Dinas Pendidikan mendapat anggaran sebesar Rp 908,95 miliar, dan Dinas Kesehatan (termasuk belanja pada RSUD Raja Ahmad Thabib dan RSUD Engku Haji Daud) sebesar Rp 499,34 miliar.

“Sedangkan komponen pembiayaan sebesar Rp. 132,21 miliar dan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, komponen pembiayaan tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp 200 miliar dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp 16,55 miliar” tutup Sekda Adi. (jlu/red).

Editor : Sai