Selasa, Juni 2, 2026
Beranda blog Halaman 342

STISIPOL Raja Haji Dan LBH TNN Gelar Kegiatan

Rektor STISIPOL Raja Haji, Dr. Endri Sanopaka. (Foto Dr. Endri Sanopaka)
Rektor STISIPOL Raja Haji, Dr. Endri Sanopaka. (Foto Dr. Endri Sanopaka)

Tanjungpinang, GK.com – Beberapa kegiatan STISIPOL Raja Haji dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tuah Negeri Nusantara (TNN) sudah berjalan, diantaranya adalah menggelar pelatihan Paralegal antara LBH TNN dan Unit Bantuan Hukum, Advokasi STISIPOL Raja Haji yang telah memperoleh sertifikat sebagai perpanjangan tangan, serta diskusi hukum dan kuliah umum.

“Dalam proses program kerjasama ini di jalankan sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan jangka waktu 5 tahun, dan tentunya dapat dilanjutkan kembali setelah di lakukan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan yang ada didalam MoU dan MoA,” jelas Rektor STISIPOL Raja Haji, Dr. Endri Sanopaka.

“Selain pentingnya kolaborasi diantara Dosen dan Mahasiswa STISIPOL Raja Haji bersama LBH TNN untuk menjalankan program yang berkenaan dengan isu-isu aktual seputar fenomena penegakan hukum di masyarakat, kami juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah Sosialisasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Pelatihan Paralegal, Bantuan Hukum, dan Advokasi,” terang Endri Sanopaka, Selasa (28/02/2023), melalui via Whatsapp, sekitar pukul 14.22 Wib.

“Untuk Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini tentunya berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut manajemen waktu saja, dimana kampus terikat atas agenda-agenda yang sudah tertuang di Kalender Akademik, baik di Semester Ganjil maupun Semester Genap. Oleh karena itu, perlu melakukan sinkronisasi dengan LBH TNN agar dapat terlaksana agenda-agenda kegiatan yang sudah disepakati bersama,” tuturnya.

“Kami berharap tentunya dari kerjasama ini akan memudahkan mahasiswa dalam melaksanakan MBKM, dimana ruang lingkup kegiatan dari MBKM adalah Kuliah Kerja Nyata Tematik. Dimana mahasiswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan juga pendampingan hukum bagi masyarakat di Desa, magang di Kantor LBH TNN baik untuk melakukan advokasi, ataupun memahami administrasi hukum di Indonesia, kerja sukarela dalam pendampingan hukum masyarakat, proyek kemanusiaan, serta penelitian yang berhubungan dengan hukum dan kebijakan publik”. harapnya.

Untuk diketahui, kerjasama antar STISIPOL Raja Haji dan LBH TNN sudah terjalin sejak tanggal 16 Februari 2023. (NDY).

Editor : Sai

Manfaat di Laksanakan Pelatihan Service Excellent Bagi Imigrasi Karimun

Pegawai Imigrasi Karimun saat mengikuti Pelatihan Service Excellent. (Foto Imigrasi Karimun)
Pegawai Imigrasi Karimun saat mengikuti Pelatihan Service Excellent. (Foto Imigrasi Karimun)

Karimun, GK.com – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun mengadakan pelatihan bagi seluruh pegawainya pada Senin (27/02/2023) sekitar pukul 16.00 Wib di Aula Kantor Imigrasi.

Dalam mengadakan pelatihan Service Excellent, Imigrasi Karimun bekerjasama dengan BNI46 KCP Sungai Lakam Karimun, yang dihadiri oleh Pimpinan Cabang Emil, lalu Pemateri Putri Analis Penjualan bersama anggota lainnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Zulmanur Arif dalam sambutannya menerangkan, pelatihan ini sangat penting untuk seluruh pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, selain itu juga penting untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam berkomunikasi dengan orang lain.

“Terima kasih atas kesediaan pihak BNI46 yang bersedia untuk menjadi Pemateri dan mengajarkan kepada seluruh pegawai Imigrasi Karimun bagaimana cara melayani masyarakat dengan ramah dan baik agar masyarakat merasa puas dan senang atas pelayanan Kantor Imigrasi Karimun,” ucap Zulmanur Arif.

Sementara itu, Pemateri Putri menjelaskan bagaimana cara memberikan pelatihan dalam menghadapi konsumen, apa yang menjadi harapan masyarakat selaku pengguna jasa yaitu tanyakan apa yang mereka butuhkan, serta perlakukan masyarakat dengan sikap yang menghargai, berikan layanan yang menyenangkan, mudah, dan cepat hingga layanan dapat diandalkan dalam waktu penyelesaian.

“Selaku service person, kita harus menerapkan senyum, sapa, dan salam. Serta tidak lupa mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” tegas Putri.

“Semoga setelah mengikuti pelatihan ini, para pegawai dapat merubah mindset dan memperbaiki cara berperilaku dalam menghadapi masyarakat. Dan bagi masyarakat yang ingin bertanya, memberikan masukan, kritik dan saran dapat menghubungi ke nomor Whatsapp Kantor Imigrasi Karimun di 081365209090“. tutup Zulmanur Arif. (QQ).

Editor : Sai

Pemerataan Pembangunan Jadi Prioritas Bupati

Bupati Karimun dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan saat menandatangani MoU. (Foto Diskominfo Karimun)
Bupati Karimun dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan saat menandatangani MoU. (Foto Diskominfo Karimun)

Karimun, GK.com – Bertempat di Gedung Nilam Sari, Senin (27/02/2023), Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karimun Tahun 2023 di buka oleh Bupati Karimun, Dr H Aunur Rafiq S.Sos M.Si.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq dalam sambutannya menyampaikan, Musrenbang Tahun ini dilaksanakan untuk menjabarkan visi dan misi dalam kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024 mendatang.

“Artinya, Musrenbang ini merupakan kelanjutan dari kegiatan-kegiatan pada Tahun 2023 seperti tentang prioritas pemerataan pembangunan infrastruktur di 14 Kecamatan. Tahun depan pemerataan pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama sebagai upaya kita untuk mewujudkan visi yaitu, mewujudkan Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkeadilan yang berlandaskan iman dan taqwa,” papar Aunur Rafiq.

Sejumlah rencana pembangunan yang menjadi skala prioritas seperti pembangunan dan peningkatan jalan di Kecamatan Belat, Kecamatan Unga, dan Kecamatan Durai juga turut dijabarkan oleh Orang Nomor Satu di Kabupaten tersebut.

Tak ketinggalan, rencana merevitalisasi kawasan ‘Kota Tua’ di Kecamatan Meral dan Kecamatan Kundur untuk menyusul Kecamatan Karimun yang sudah lebih dulu segera dibangun pada Tahun ini.

“Kita akan fokus bangun jalan di Kecamatan Belat, Ungar, dan Durai. Kecamatan lainnya juga ada sebagian. Lalu penataan Kota Tua di Meral dan Kundur juga,” ujar Aunur Rafiq.

“Berkaitan pembangunan dua Kantor Camat baru yakni Selat Gelam dan Sugi Besar serta membangun enam Kantor Kelurahan juga turut menjadi perhatian. Kita pastikan program unggulan seperti pelatihan tenaga kerja dan pelatihan bagi UMKM bagi masyarakat akan kembali dilanjutkan,” tambahnya.

“Saya bersyukur sejumlah pembangunan dan program dapat berjalan dengan baik sejauh ini, sehingga mampu mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi Karimun pasca pandemi Covid-19 yang semula minus, kini naik jadi diatas 4,5 persen. Dan statistik ekonomi lainnya juga sangat baik. Kita akan terus berupaya meningkatkannya sejalan dengan pembangunan dan program yang kita jalankan untuk masyarakat,” ungkap Aunur Rafiq.

“Kepada seluruh masyarakat Karimun, mari kita berama-sama untuk selalu bergandengan tangan dengan Pemerintah Daerah demi kemajuan Kabupaten Karimun yang lebih baik kedepannya, karena Pemerintah Daerah tidak bisa berjalan sendirian tanpa adanya doa serta dukungan dari masyarakat,” harap Aunur Rafiq.

“Kita harus terus kompak dan optimis membangun Kabupaten Karimun yang lebih baik lagi kedepannya, agar semangat ‘Karimun Pulih, Ekonomi Bangkit’ bisa terwujud”. pinta Aunur Rafiq.

Pada momen itu juga disejalankan dengan penandatanganan MoU antara Bupati Karimun dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait perlindungan bagi para nelayan di Daerah Kabupaten Karimun. (YY).

Editor : Milla

Tekan Inflasi Jelang Ramadhan

Pemko Batam saat mengikuti Rakor Inflasi bersama Mendagri. (Foto Diskominfo Batam)
Pemko Batam saat mengikuti Rakor Inflasi bersama Mendagri. (Foto Diskominfo Batam)

Batam, GK.com – Beberapa arahan dari Presiden Joko Widodo pada saat Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2023 beberapa waktu lalu,  disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.

Pada pertemuan itu, spesifik pembahasan masalah inflasi adanya ketersediaan pangan di Daerah, serta harga agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Disampaikan juga perkembangan harga, tingkat inflasi, dan komoditas penyebab inflasi di tiap Daerah selama seminggu terakhir.

“Beliau minta betul-betul dilakukan monitoring di tiap Daerah. Jika ada komoditas yang kurang pangan, diminta untuk kerja sama dengan Daerah penghasil, berikan subsidi transportasi pada pelaku usaha, serta cek langsung blusukan di lapangan,” tutur Tito pada Rapat tersebut menyampaikan pesan dari Presiden RI.

Disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid yang saat itu mewakili Wali Kota Batam, “Pemerintah Pusat meminta atensi dari Daerah untuk rutin melakukan rapat-rapat koordinasi pengendalian inflasi karena di rasa sangat memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi,” ucapnya usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara Virtual.

“Kita di Daerah diminta untuk rutin tiap minggunya mengadakan Rapat mengenai masalah inflasi. Apa saja komoditas penyabab naik, kemudian diminta rutin melakukan koordinasi dan intervensi dengan Satgas Pangan Daerah,” terang Jefridin, Senin (27/02/2023).

Pemko Batam bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diketahui mampu mengendalikan inflasi Kota Batam, terutama pada kebutuhan bahan pokok dengan baik. Jefridin menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Batam telah melakukan berbagai upaya guna menekan inflasi.

“Diawal tahun 2023, Disperindag Batam merencanakan sesuai kebijakan pak Wali Kota, yaitu sembako murah yang didanai dari APBD. Sebanyak 96 ribu paket akan kita distribusikan pada masyarakat Batam pada minggu kedua Maret 2023 mendatang,” tutur Jefridin.

Untuk diketahui, potensi inflasi minggu keempat dari kenaikan harga komoditas pangan di seluruh Kabupaten dan Kota se- Indonesia adalah beras, cabai merah, minyak goreng dan bawang merah.

“Melalui Rakor dengan Mendagri yang rutin dilakukan setiap minggu, diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana situasi inflasi di Pusat maupun Daerah lain. Dan kita dapat mengambil langkah guna semakin menekan angka inflasi”. pungkasnya.

Turut hadir saat itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, serta beberapa perwakilan Kementerian ataupun lembaga terkait pengendalian inflasi Daerah. Lalu Gubernur, Bupati dan Wali Kota se- Indonesia. (Ron).

Editor : Milla

Kepala SMAN 7 Tanjungpinang Ajak Siswa Melanjutkan Pendidikan Hingga ke Perguruan Tinggi

Kepala SMAN 7 Tanjungpinang, Mochamat Tohir Karjono saat diwawacarai awak Media ini. (Foto GK.com / Nadya)
Kepala SMAN 7 Tanjungpinang, Mochamat Tohir Karjono saat diwawacarai awak Media ini. (Foto GK.com / Nadya)

Tanjungpinang, GK.com – Untuk mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Tanjungpinang telah mensosialisasikan hal ini kepada wali murid dam antar mahasiswa, berikut pendaftarannya. Karena SMAN 7 Tanjungpinang masih terakreditasi B, maka peluang untuk mengikuti SNBP hanya memiliki kuota 25%.

“Proses dalam seleksi itu diawali dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), lalu dapat eligible yaitu, siswa yang dinyatakan layak, baru akan di masukan ke dalam kuota yang 25% tadi,”  terang selaku Kepala SMAN 7 Tanjungpinang, Mochamat Tohir Karjono.

“Tapi dalam sosialisasi antar wali murid, sebagian wali murid ada yang tidak mau anaknya melanjutkan dengan alasan ekonomi, padahal kami sudah memberikan gambaran beasiswa-beasiswa yang ada di setiap Universitas,” jelasnya di Ruangan Tata Usaha, Senin (27/02/2023), sekitar pukul 14.00 Wib.

“SMA itukan di tuntut untuk mengarah keperguruan tinggi, tentu kami mengharapkan kaka-kaka Kelas nya yang sudah duluan ke perguruan tinggi tetap selalu berkomunikasi, serta dapat memberikan informasi kepada adik-adiknya untuk membimbing agar adiknya punya pandangan luas dan tidak takut dalam melangkah”. tuturnya. (NDY).

Editor : Sai

LKPD Unaudited Pemprov Kepri APBD TA 2022 di Serahkan ke BPK Perwakilan Kepri

Gubernur Kepri saat menandatangani penyerahan LKPD Unaudited Pemprov Kepri APBD TA 2022. (Foto Diskominfo Kepri)
Gubernur Kepri saat menandatangani penyerahan LKPD Unaudited Pemprov Kepri APBD TA 2022. (Foto Diskominfo Kepri)

Batam, GK.com – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kepri APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 diserahkan langsung oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad kepada BPK Perwakilan Kepri.

Pada penyerahan yang dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Kepri, Batam, Senin (27/02/2023) itu, berkas diterima langsung Kepala BPK Perwakilan Kepri, Jariyatna.

Penyerahan LKPD unaudited (tidak diaudit)  ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Kepri TA 2022 sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Pemerintah Provinsi Kepri akan terus berkomitmen untuk menyampaikan LKPD tepat waktu. Hal ini merupakan sebagai bentuk dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan Pemerintah yang tertib dan taat hukum,” ucap Ansar.

“Dengan diserahkannya LKPD ini, kami mengharapkan saran dan rekomendasi dari BPK untuk laporan keuangan yang kami buat, dan kami juga berharap agar BPK Perwakilan Kepri terus memberikan pengawasan serta dukungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan,” ungkap Ansar.

Sementara itu, Jariyatna mengapresiasi upaya dan kerja sama Pemprov Kepri yang menyegerakan untuk menyerahkan LKPD TA 2022 kepada BPK Kepri. Atas LKPD yang telah diserahkan, BPK akan melaksanakan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

“Kami mengapresiasi LKPD yang diserahkan Pemprov Kepri lebih cepat satu bulan, ini sangat luar biasa, karena tidak banyak Pemerintah Daerah yang bisa cepat menyerahkan LKPD,” tutur Jariyatna.

“Hasil pemeriksaan akan kami sampaikan di tanggal 14 April pada Rapat Paripurna bersama DPRD Provinsi Kepri,” tegas Jariyatna.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, Inspektur Daerah Provinsi Kepri St Irmendas, Kepala BPKAD Venni Meitaria, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dody Sepka, Kasubbag Auditoriat BPK Perwakilan Kepri Yitno, dan jajaran BPK Perwakilan Kepri lainnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebelumnya telah berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua belas tahun berturut-turut. Opini WTP terakhir yang didapatkan Pemprov Kepri berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kepri Tahun 2021, termasuk Implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Kepri untuk menindaklanjuti rekomendasi. (QQ).

Editor : Sai