Tanjungpinang, GK.com – Kasus penggandaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang melibatkan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang masih menjadi sorotan publik. Kepala Disdukcapil Kota Tanjungpinang, Wan Samsi diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Wan Samsi mengaku sudah melakukan pembenahan diri dan tidak ingin memperpanjang masalah ini.
“Hal itu tidak perlu di persoalkan lagi, sekarang cukup pembenahan diri saja yang kita kuatkan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada awak Media gerbangkepri.com pada Senin (31/07/2023) sekitar pukul 11.45 Wib.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat menegaskan bahwa perilaku penggandaan KTP yang dilakukan oleh oknum pegawai Disdukcapil merupakan tindakan yang menyalahi aturan.
“Sebenarnya kita sudah menegur juga secara lisan,” katanya saat di hubungi melalui Telepon.
Zulhidayat menambahkan bahwa oknum tersebut sudah dipindahkan ke bidang yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan. Namun, jika masih melakukan kesalahan yang sama, maka pihaknya akan memberikan sanksi terberat berupa pemecatan.
“Harapan saya dengan adanya kejadian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk Dinas terkait, dan juga dinas-dinas lainnya. Karena pelayanan kepada masyarakat harus menjadi yang paling diutamakan dan harus ditingkatkan. Serta tidak lupa menerapkan sistem pelayanan yang cepat dan mudah dengan tetap berada di jalur prosedur yang berlaku”. tutupnya. (NDY).
Disdukcapil Tanjungpinang Terancam Pemecatan Karena Kasus Penggandaan KTP
Masyarakat Keluhkan Jalan Rusak di Km. 13 Arah Kijang, Harap Pemerintah Segera Tanggap
Tanjungpinang, GK.com – Jalan rusak di Km. 13 arah Kijang, Tanjungpinang, menjadi keluhan masyarakat setempat. Jalan yang tidak rata dan berlubang ini menyebabkan banyak pengendara mengalami kecelakaan. Masyarakat berharap pemerintah tidak tutup mata dan segera memperbaiki jalan tersebut.
Menurut Daniel, staff Bina Marga Dinas PUPP Provinsi, perbaikan jalan sudah direncanakan, namun terkendala anggaran. “Anggaran yang tersedia pada tahun ini 200 Milyar, dan dana untuk perbaikan jalan Km. 13 sekitar 700 juta. Jalan tersebut mencapai 7 kilometer,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Senin (31/7/2023).
Daniel mengatakan, pihaknya belum membuka forum pengaduan untuk menerima keluhan masyarakat. Namun, informasi tersebut bisa disampaikan melalui dinas terkait. “Doain saja kedepannya kita mendapatkan anggaran lebih, agar kita segera memperbaikinya cepat. Untuk saat ini, apa yang bisa kita kerjakan maka akan dikerjakan, itu saja yang bisa saya sampaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Sugianto, salah satu warga Km. 13 arah Kijang, mengungkapkan harapannya agar pemerintah segera bertindak. “Kami masyarakat Km. 13 arah Kijang berharap Pemerintah dapat segera memperbaiki Jalan ini, yang merupakan satu-satunya akses lintasan masyarakat dari Tanjungpinang ke Kijang, atau sebaliknya. Karena Jalan ini sangat rawan kecelakaan,” katanya kepada gerbangkepri.com.
Jalan rusak di Km. 13 arah Kijang ini merupakan salah satu contoh dari kondisi infrastruktur yang masih perlu diperhatikan oleh pemerintah. Jika tidak segera ditangani, jalan rusak ini akan semakin membahayakan keselamatan pengguna jalan. (NDY)
Pipa Intake Rusak, BU SPAM BP Batam Upayakan Normalisasi Air Bersih
Batam, GK.com – Beberapa hari ini, masyarakat Kota Batam mengalami gangguan suplai air bersih di beberapa wilayahnya. Hal ini disebabkan oleh adanya kerusakan pada dua Pompa Intake yang berada di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang. Pompa Intake ini berfungsi untuk menghisap air dari waduk ke IPA.
Untuk mengatasi masalah ini, Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) BP Batam bersama dengan PT Moya Indonesia sebagai mitra kerjanya terus berupaya mempercepat proses perbaikan Pompa Intake tersebut. Diharapkan, pelayanan air bersih kepada pelanggan dapat segera pulih kembali.
Menurut Direktur BU SPAM BP Batam, Denny Tondano, kerusakan Pompa Intake ini menyebabkan hilangnya suplai air sebesar 360 lpd. Akibatnya, sekitar 36 ribu sambungan rumah di beberapa daerah tidak mendapatkan air bersih.
“Kami sudah melakukan rewinding pada hari Sabtu lalu. Namun, kami masih menunggu komponen mesin yang harus dibeli dari Singapura. Komponen mesin itu juga harus dibubut dulu sebelum dipasang. Kami perkirakan pekerjaan ini akan selesai pada hari Kamis,” jelasnya, Senin (31/7/2023) sore.
Ia menambahkan, setelah komponen mesin dipasang, aliran air masih membutuhkan waktu untuk kembali normal di semua daerah. Terutama di daerah yang memiliki elevasi tinggi atau jarak jauh dari waduk.
“Kami terus melakukan pekerjaan selama 24 jam nonstop agar tidak sampai hari Kamis. Kami juga terus memantau kondisi di IPA Duriangkang agar tidak terjadi hal serupa lagi di masa depan,” ucapnya.
Sementara itu, BU SPAM BP Batam dan PT Moya Indonesia telah menyediakan mobil tangki air bersih untuk pelanggan yang terdampak gangguan suplai air bersih selama 1×24 jam. Mobil tangki air bersih ini dapat diminta melalui koordinasi dengan Ketua RT/RW/Kelurahan setempat.
“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat Kota Batam akibat gangguan ini. Kami akan terus meningkatkan pelayanan suplai air bersih bersama mitra kami demi kebutuhan dan kenyamanan publik,” tutupnya.(rls)
Editor : Ronny
Sanksi Denda Akan di Berlakukan Bagi Masyarakat yang Melanggar Aturan
Tanjungpinang, GK.com – Menjelang perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 76 yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus, Dinas Perhubungan (Dishub) Tanjungpinang merencanakan pengamanan kawasan parkir di sekitar lokasi upacara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan, serta gangguan lalu lintas yang mungkin terjadi.
Dikatakan Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Syavrant S A, S.STP, M. TR. AP, “Upacara bendera akan dilaksanakan di Kantor Wali Kota Tanjungpinang seperti biasa. Untuk itu, pihaknya akan menurunkan sekitar 10 personil memantau, serta mengatur parkir kendaraan yang datang,” katanya sekitar pukul 12.05 Wib.
“Kami akan mengawasi kendaraan yang tidak terparkir pada tempatnya, serta menghimbau mereka untuk memindahkan kendaraannya. Jika ada yang bandel dan tidak mengindahkan himbauan kami, maka kami akan mengambil tindakan tegas berupa pengembokkan atau penilangan,” ujar Syavrant di Kantornya.
Ditambahkan Syavrant, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tempat-tempat yang dilarang untuk parkir, khususnya di kawasan tertib lalu lintas. Ia berharap masyarakat dapat mematuhi aturan dan tidak memarkir kendaraannya sembarangan.
“Kami sering menggunakan pengeras suara untuk memberi tahu masyarakat yang kerap melakukan parkir liar. Kami juga memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 500.000 bagi yang melanggar aturan ini secara berulang kali. Dan denda tersebut harus di setorkan ke Bank Riau Kepri,” jelasnya.
Selain pengamanan parkir, Dishub Tanjungpinang juga akan mendukung kegiatan perlombaan gerak jalan yang biasanya di gelar dalam rangka memeriahkan HUT RI. Namun, Syavrant mengaku masih menunggu informasi dari panitia terkait waktu pelaksanaan dan rute yang akan digunakan.
“Kami masih perlu rapat lanjutan dengan panitia untuk mengetahui detailnya. Kami akan menyiapkan personil dan fasilitas dalam membantu kelancaran kegiatan ini,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, Syavrant juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perayaan HUT RI dengan cara positif dan semangat. Ia juga menginformasikan bahwa Dishub Tanjungpinang memiliki akun Media Sosial (Mensos) yang dapat dihubungi oleh masyarakat jika memiliki keluhan atau saran terkait lalu lintas.
“Kami selalu terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat. Anda bisa mengirim DM ke Instagram kami di @Atcsdishubtpi atau Facebook kami di Dishub Tanjungpinang. Kami akan segera menindaklanjuti keluhan Anda”. pungkasnya. (IP).
Editor : Ron
Sandiaga Uno Lantik Pulau Penyengat Sebagai Desa Wisata Unggulan Indonesia
KEPRI, GK.com – Pulau Penyengat mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 75 Desa Wisata Unggulan dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2023. Pulau Penyengat merupakan satu-satunya desa wisata di Provinsi Kepulauan Riau yang meraih penghargaan bergengsi ini dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Pengukuhan Pulau Penyengat sebagai desa wisata unggulan dilaksanakan oleh Menparekraf RI Sandiaga Uno bersama Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dan Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma di Balai Adat Pulau Penyengat, Sabtu (29/7).
Sandiaga mengatakan Pulau Penyengat layak menjadi desa wisata unggulan karena Pulau Penyengat adalah bekas pusat Kerajaan Riau-Lingga pada abad ke-18. Selain itu, Pulau Penyengat juga menjadi pusat peradaban budaya Melayu yang kaya akan ilmu agama dan sastra.
“Pulau Penyengat adalah desa wisata yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, saya ucapkan selamat kepada Pulau Penyengat dan mendukung Pulau Penyengat menjadi pusat studi budaya Melayu,” ujar Sandiaga.
Ini adalah kunjungan kedua Sandiaga Uno ke Pulau Penyengat setelah sebelumnya ia berkunjung pada Januari 2022 lalu. Ia mengapresiasi berbagai peningkatan fasilitas di Pulau Penyengat sejak kunjungan terakhirnya.
“Sekarang saya datang lagi kesini melihat ada banyak peningkatan sarana dan prasarana, tentu ini berkat kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan Kemenparekraf yang terus memberikan dukungan,” tuturnya.
Di sisi lain, Gubernur Ansar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus melaksanakan program revitalisasi Pulau Penyengat untuk meningkatkan kualitas fasilitas di Pulau Penyengat.
“Pulau Penyengat ini masih memerlukan banyak perbaikan untuk menjadi destinasi wisata berkualitas yang bisa menarik wisatawan, kita komitmen untuk terus merevitalisasi Penyengat sampai selesai,” kata Gubernur Ansar.
Revitalisasi Pulau Penyengat telah dimulai sejak tahun 2022 dengan total anggaran Rp20,8 miliar, terdiri dari APBD Kepri Rp5,8 miliar dan APBN Rp15 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk merenovasi Masjid Raya Suktan Riau Penyegat dan memperbaiki jalan dan saluran air di Pulau Penyengat.
Gubernur Ansar juga menginformasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mendapat bantuan anggaran sebesar Rp25 miliar dari Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) untuk merevitalisasi Pulau Penyengat.
“Anggaran dari Bappenas akan kita gunakan untuk penerangan jalan di Pulau Penyengat agar di malam hari bisa lebih indah, kita juga berupaya untuk membuat Pulau Penyengat menjadi zero carbon dengan mengganti bentor di Penyengat menjadi bentor listrik,” katanya.
Selanjutnya, Pulau Penyengat akan dinilai oleh Dewan Juri ADWI berdasarkan 5 kriteria, yaitu Daya Tarik Pengunjung (Keunikan dan Keaslian : Alam dan Buatan – Seni dan Budaya), Suvenir (Kuliner – Fesyen – Kriya), Homestay dan Toilet, Digital dan Kreatif, dan Kelembagaan Desa Wisata dan CHSE.(***)
Pemprov Kepri dan PLN Kirim Mesin 1000 KW untuk Atasi Krisis Listrik di Natuna
KEPRI, GK.com – Kabupaten Natuna mengalami krisis listrik sejak Jum’at 21 Juli lalu, yang menyebabkan pemadaman bergilir di daerah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau bekerja sama dengan PT. Perusahaan Listrik Nasional (PLN /Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau (UIDRKR) mengirimkan mesin pembangkit listrik tambahan dengan kapasitas 1000 KW ke Natuna.
Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri Darwin, mesin tersebut berangkat dari Batam pada Kamis 27 Juli dan diperkirakan tiba di Ranai, ibu kota Natuna, pada 30 Juli. Mesin tersebut akan segera dioperasikan pada minggu pertama Agustus.
“Kita harus mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan listrik di Natuna, apalagi bulan Agustus nanti ada banyak kegiatan besar yang membutuhkan listrik yang cukup. Ini adalah salah satu solusi yang kita lakukan sesuai arahan gubernur,” ujar Darwin di Tanjungpinang, Jum’at (28/7).
Darwin juga menyampaikan bahwa ada perusahaan dari Swedia bernama Waves4Power yang sedang berkolaborasi dengan PT. Bina Muda Teknikatama untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga gelombang laut di Natuna. Proyek percontohan ini akan menghasilkan listrik sebesar 3 MW yang bisa ditingkatkan menjadi 10 MW.
“Gubernur mendorong agar PLN bisa bekerja sama dengan Waves4Power untuk memanfaatkan tenaga gelombang laut ini. Ini adalah inovasi baru yang bisa dikembangkan di Kepulauan Riau, khususnya di Natuna,” kata Darwin.(***)