BATAM, GK.com – Masalah air di Kota Batam, khususnya di daerah-daerah yang memiliki ketinggian tanah (elevasi) tinggi, sudah berlangsung sejak lama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya produksi dan distribusi air, serta pertumbuhan penduduk yang pesat.
Untuk mengatasi masalah ini, Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) BP Batam bekerja sama dengan PT Air Batam Hulu dan PT Air Batam Hilir terus berupaya meningkatkan kapasitas dan jangkauan layanan air minum bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membangun Instalasi Pengelolaan Air (IPA) baru di Waduk Duriangkang, yang mampu menghasilkan 350 liter air per detik.
Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengunjungi warga Kaveling Sagulung Baru (Saguba) pada Jumat (4/8/2023) sore, untuk menyampaikan komitmennya dalam menyelesaikan masalah air di daerah tersebut. Kaveling Saguba merupakan salah satu daerah yang memiliki elevasi tertinggi di Kota Batam, dan sudah mengalami kesulitan mendapatkan air sejak beberapa tahun lalu.
Muhammad Rudi menjelaskan bahwa IPA baru berkapasitas 350 liter per detik tersebut sudah selesai dibangun dan diuji coba, sehingga warga Saguba sudah bisa merasakan aliran air sejak Kamis (3/8/2023) malam. Namun, ia juga mengakui bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki seluruh infrastruktur air di Kota Batam mencapai Rp 4,5 triliun, sehingga tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
“Saya harus membagi anggaran daerah juga supaya semuanya merasa adil. Tapi saya akan bertanggung jawab. Sebagai kepada daerah yang saya pimpin, maka saya akan berusaha semampu saya,” ucapnya.
Direktur BU SPAM BP Batam, Denny Tondano, menambahkan bahwa IPA baru berkapasitas 350 liter per detik itu masih dalam tahap uji coba, sehingga aliran air di daerah Saguba masih belum stabil. Ia berharap bahwa setelah IPA tersebut beroperasi secara permanen pada bulan September 2023, masalah air di daerah tersebut bisa teratasi.
Direktur PT Air Batam Hulu – PT Air Batam Hilir (ABH – ABHi), Mujiaman Sukirno, menyatakan bahwa pengoperasian IPA baru tersebut sudah memberikan dampak positif bagi warga Blok K Kaveling Saguba, yang merupakan daerah dengan elevasi paling tinggi di Saguba. Ia mengatakan bahwa warga Blok K sudah bisa menikmati air pada malam hari, meskipun siang hari masih belum lancar.
“Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami akan terus berusaha memperbaiki pelayanan kami agar masyarakat bisa mendapatkan air yang cukup dan berkualitas,” tuturnya.
Kaveling Saguba, salah satu daerah dengan elevasi tertinggi di Kota Batam, akhirnya bisa merasakan aliran air bersih setelah BP Batam dan Pemko Batam berkomitmen untuk menyelesaikan masalah air yang sudah berlangsung lama. Muhammad Rudi, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, mengunjungi warga Saguba pada Jumat (4/8/2023) sore dan menyampaikan bahwa telah dioperasikan satu Instalasi Pengelolaan Air (IPA) baru berkapasitas 350 liter per detik di Waduk Duriangkang.
“Alhamdulillah, warga Saguba yang sudah mendapatkan air tadi malam, itu dari pompa yang baru. Karena yang lama sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan,” kata Muhammad Rudi.
Ia menjelaskan bahwa untuk meningkatkan produksi dan distribusi air ke seluruh Kota Batam, diperlukan biaya sebesar Rp 4,5 triliun. Namun, anggaran daerah harus dibagi secara adil untuk berbagai kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penambahan IPA dan jaringan pipa tidak bisa dilakukan sekaligus.
“Saya akan bertanggung jawab sebagai kepala daerah yang saya pimpin. Saya akan berusaha semampu saya,” tegasnya.
Direktur BU SPAM BP Batam, Denny Tondano, mengakui bahwa produksi dan distribusi air masih kurang memadai. Untuk itu, ia menginformasikan bahwa IPA baru berkapasitas 350 liter per detik itu sedang diuji coba dan akan beroperasi penuh pada bulan September 2023.
“Instalasi pengelolaan air baru ini, berdasarkan kebijakan yang diambil oleh pak Muhammad Rudi. Kami harap ini dapat membantu pengaliran air ke Saguba,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur PT Air Batam Hulu – PT Air Batam Hilir (ABH – ABHi), Mujiaman Sukirno, mengatakan bahwa IPA baru ini telah berdampak positif pada aliran air di Blok K Kaveling Saguba. Ia mengatakan bahwa warga Saguba sudah bisa menikmati air pada malam hari, meskipun siang hari masih terbatas.
“Kami juga siapkan truk tangki yang datang setiap setengah jam untuk membantu warga yang masih kekurangan air,” katanya.
Mujiaman juga mengimbau kepada warga untuk tidak menggunakan pompa air, terutama yang tinggal di daerah rendah. Hal ini karena pompa air dapat mengganggu aliran air ke daerah yang lebih tinggi.
“Mari sama-sama menunggu air datang dan dialirkan ke tandon masing-masing. Jangan sampai tetangga lain terganggu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ABH – ABHi bersama BU SPAM BP Batam akan terus mempertahankan dan meningkatkan pelayanan air bagi masyarakat Kota Batam sesuai arahan dari Muhammad Rudi.
“Saya akan gunakan secara maksimum kemampuan saya dan kewenangan yang diberikan pak Rudi untuk melayani masyarakat Kota Batam,” tutupnya.(***)
Editor : Ronny
BP Batam dan PT Air Batam Berupaya Atasi Masalah Air di Daerah Tinggi
Suara Nelayan Bintan Teriakkan Penolakan Terhadap PP Nomor 11 Tahun 2023, Minta Pemerintah Hapus PNBP 5%
Bintan, GK.com – Polsek Bintan Timur mengamankan aksi unjuk rasa para nelayan yang menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023. PP tersebut mengatur tentang Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur.
Kuota penangkapan ikan ditentukan berdasarkan potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. PP tersebut juga mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan.
Aksi unjuk rasa dilakukan pada Sabtu (5/8/2023) pukul 10.00 WIB di Pelabuhan Barek Motor Kijang. Puluhan nelayan menyuarakan penolakan mereka terhadap PP Nomor 11 Tahun 2023.
Kapolsek Bintan Timur, Rugianto, mengatakan bahwa unjuk rasa ini dipicu oleh adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 5%. PNBP tersebut harus dibayar oleh nelayan setiap kali mereka melaut.
“Aspirasi dari Aliansi Batin Bintan adalah menolak PP Nomor 11 Tahun 2023. Mereka juga menolak pembayaran PNBP sekitar 5% dari hasil penangkapan ikan,” ujar Rugianto.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Rugianto mengarahkan personilnya bersama TNI dan Satpol PP untuk mengamankan kegiatan aspirasi ini.
“Kami bekerja sama dengan TNI dan Satpol PP melakukan pengamanan. Kegiatannya berjalan dengan lancar,” ujar Rugianto.
Salah satu pendemo, Rizal, berharap pemerintah bisa merealisasikan tuntutan para nelayan.
“Pemerintah bukan ahlinya, yang hanya bisa mengeluarkan PP suka-suka. Padahal kami yang tahu keadaan di lapangan itu seperti apa. Kami ini hanya nelayan kecil yang melaut untuk menghidupi keluarga,” tuturnya. (IP)
Editor : Ronny
Layanan Paspor Merdeka, Solusi bagi Warga Karimun yang Sibuk
KARIMUN, GK.com – Warga Kabupaten Tanjung Balai Karimun kini tidak perlu khawatir lagi jika ingin mengurus paspor tetapi tidak punya waktu di hari kerja. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun memberikan solusi dengan menyelenggarakan Layanan Paspor Merdeka pada hari Sabtu, 05 Agustus 2023. Layanan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Dharma Karya Dhika atau Hari Lahir Kementerian Hukum dan Ham ke-78.
Layanan Paspor Merdeka ini sangat diminati oleh masyarakat Karimun. Kuota yang disediakan sebanyak 50 pemohon sudah terisi penuh dalam waktu singkat. Pendaftaran dilakukan secara online melalui whatsapp ke nomor admin layanan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun. Pemohon yang beruntung mendapatkan nomor antrian bisa datang ke aula kantor imigrasi pada hari Sabtu untuk mengurus paspor.
Salah satu pemohon, Yogi Julianto, mengaku senang dengan adanya layanan ini. Ia tidak perlu mengambil cuti dari pekerjaannya untuk mengurus paspor. Ia juga puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas imigrasi yang ramah dan profesional. Selain itu, ia juga mendapatkan fasilitas makanan dan minuman ringan gratis di tempat.
Tidak hanya memberikan layanan paspor, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun juga mengedukasi masyarakat tentang bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Petugas imigrasi membagikan brosur dan berinteraksi langsung dengan pemohon paspor untuk memberikan informasi dan tips agar tidak menjadi korban TPPO. Masyarakat diharapkan lebih waspada dan selektif jika mendapatkan tawaran pekerjaan di luar negeri yang terlalu menggiurkan.
Sophian Kasim Sani, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memeriahkan Hari Dharma Karya Dhika. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang antusias mengikuti Layanan Paspor Merdeka. Ia berharap kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi kantor imigrasi lainnya untuk melayani masyarakat sepenuh hati. (Myd)
Editor : Ronny
Gubernur Ansar Turut Meriahkan Bulan Bakti Pramuka ke-62 dengan Menanam 750 Bibit Pohon
KEPRI, GK.com – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menjadi salah satu peserta dalam kegiatan bakti sosial yang digelar oleh Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Kepri, Sabtu (5/8). Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Bulan Bakti Pramuka Tahun 2023 dan Hari Pramuka ke-62, yang jatuh pada tanggal 14 Agustus.
Bersama dengan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kepri Adi Prihantara, Ketua Harian Kwarda Kepri Lamidi, Kepala Biro Umum Abdullah, para Kamabigus/Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA se-Kota Tanjungpinang, adik-adik Pramuka Penegak se-Kota Tanjungpinang dan para pengurus Kwarda Kepri, Gubernur Ansar menanam 750 bibit pohon di lingkungan Gedung Kwartir Daerah Pramuka Kepri, Dompak, Tanjungpinang.
Bibit pohon yang ditanam berasal dari berbagai jenis, seperti durian, alpukat, jambu air dan lain-lain. Tujuan dari penanaman pohon ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang hijau, sehat dan asri di bumi perkemahan Pramuka Kepri. Selain itu, penanaman pohon ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, baik sebagai sumber oksigen, penyerap karbon dioksida, maupun sebagai sumber buah-buahan.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh anggota Pramuka Kepri ini. Ia mengatakan bahwa penanaman pohon ini sesuai dengan Dasa Dharma Pramuka yang ke-2, yaitu “Cinta Alam dan Kasih Sayang Kepada Manusia”. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca di Kepri, terutama Tanjungpinang, belakangan ini tidak menentu. Kadang panas terik, kadang hujan deras. Oleh karena itu, pohon-pohon yang ditanam dapat berfungsi sebagai peneduh dan pelindung dari cuaca ekstrem.
“Kita semua membutuhkan pohon sebagai tempat resapan air, sebagai paru-paru kota karena tumbuhan tersebut menghasilkan kadar oksigen yang cukup banyak dan penyerapan gas CO2 (karbon dioksida) yang ada di udara. Oleh karenanya setelah kegiatan ini saya harapkan bumi perkemahan Pramuka Kepri dapat tumbuh asri. Serta dapat menjadi pusat perkemahan dan buat pusat pendidikan bagi anggota Pramuka dan masyarakat lainnya,” ujar Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga menyampaikan bahwa penanaman pohon ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Ia berharap bahwa dengan menanam pohon, kita dapat berkontribusi dalam mengurangi pemanasan global dan menjaga keseimbangan lingkungan.
“Kami mengimbau kepada generasi muda, mulai sekarang agar menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan diantaranya gemar menanam pohon. Dengan harapan, apa yang kita tanam hari ini semoga bermanfaat di masa yang akan datang,” tutupnya.(***)
Editor : Ronny
Dekranasda Kepri Gelar Rakerda, Sinergikan Program Kerja untuk Tingkatkan Daya Saing Kerajinan
KEPRI, GK.com – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2023 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (4/8). Acara ini dihadiri oleh 50 pengurus Dekranasda dari seluruh Kabupaten/Kota di Kepri. Rakerda ini bertema “Bangun Sinergi, Perkuat Daya Saing” dan bertujuan untuk menyelaraskan program kerja Dekranasda Kepri dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Provinsi Kepri.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua Dekranasda Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar yang juga merupakan istri dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Dalam sambutannya, Dewi Ansar mengatakan bahwa Dekranasda memiliki peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah melalui produk kerajinan. Selain itu, Dekranasda juga berkontribusi dalam pembangunan nasional dan daerah melalui industri kerajinan.
“Untuk itu, kita harus bersinergi dengan baik antara pengurus Dekranasda, OPD, dan para pengrajin di daerah. Sinergitas ini harus tercermin dalam program-program kerja yang kita susun bersama. Program-program kerja ini harus bisa menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada di lapangan, sehingga pengembangan kerajinan dan kesejahteraan pengrajin bisa tercapai,” ujar Dewi Ansar.
Dewi Ansar juga menyampaikan apresiasinya kepada Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota yang telah mendukung dan membina para pengrajin di daerahnya masing-masing. Ia berharap agar Rakerda ini menjadi momentum untuk mengembalikan kejayaan industri kerajinan yang berbasis budaya bangsa.
“Saya berharap kita semua bisa bekerja sama dengan baik dan saling mendukung satu sama lain. Mari kita terus berinovasi dan berkreativitas dalam menghasilkan produk kerajinan yang berkualitas dan berdaya saing. Mari kita angkat wastra daerah Kepri ke tingkat internasional dengan berkolaborasi dengan designer lokal maupun nasional,” tutupnya.
Turut hadir dalam Rakerda ini, Ketua Dekranasda Kabupaten Karimun Raja Azmah Ainur Rofiq, Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Anambas Idarwati Wan Zuhendra, Wakil Ketua Harian Dekranasda Kabupaten Natuna Dewi Kumilawati, Ketua Harian Dekranasda Kota Tanjungpinang Riany, Sekretaris Dekranasda Kabupaten Bintan Dian Erfanita, dan para pengurus Dekranasda Kabupaten Lingga.(***)
Editor : Ronny
Rapat Paripurna DPRD Batam Bahas Ranperda Perubahan Perangkat Daerah
Batam, GK.com – DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menggelar rapat paripurna pada Jumat (4/8/2023) untuk membahas laporan Panitia Khusus (Pansus) mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Batam No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rapat paripurna juga sekaligus mengambil keputusan terhadap Ranperda tersebut.
Menurut Ketua Pansus, Amintas Tambunan, Perda No 10/2016 merupakan dasar bagi lingkup kerja Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Dalam Perda itu, diatur mengenai perangkat daerah dan susunannya, termasuk tipologi kelembagaan.
Namun, karena ada kebutuhan dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Perda tersebut perlu diubah. Ada dua substansi utama yang diusulkan untuk diubah, yaitu penambahan atau pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Untuk membahas Ranperda itu, Pansus telah melakukan beberapa langkah. Pertama, rapat internal untuk menyamakan persepsi dan pemahaman. Kedua, pembahasan materi dan substansi Ranperda dengan tim Pemko Batam. Ketika itu, Pansus menanyakan alasan Pemko Batam hanya mengusulkan dua penambahan atau pembentukan OPD saja.
Menurut Pansus, saat ini adalah kesempatan dan momentum yang tepat untuk membentuk OPD yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pansus memberi waktu kepada Pemko Batam untuk melakukan pengkajian dan pendalaman terkait kebutuhan OPD tersebut.
Ketiga, studi banding ke daerah lain untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan Ranperda, serta konsultasi ke Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Namun, sampai saat ini, masih belum ada kesepakatan antara Pansus dan Pemko Batam terkait materi dan substansi Ranperda. Oleh karena itu, Ranperda tersebut masih membutuhkan pembahasan yang lebih lanjut, khususnya terkait penambahan OPD yang dibutuhkan.(***)
Editor : Ronny