JAKARTA , GK.com – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (31/8). Rakornas ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri oleh para kepala daerah se-Indonesia.
Dalam acara ini, juga hadir beberapa menteri kabinet, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian. Selain itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua BPK Isma Yatun, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga turut serta.
Salah satu agenda dalam rakornas ini adalah pemberian TPID Award kepada daerah-daerah yang berhasil menjaga inflasi di wilayahnya. Ada tiga kategori penghargaan yang diberikan, yaitu TPID Kabupaten/Kota Berprestasi, TPID Kabupaten/Kota Terbaik, dan TPID Provinsi Terbaik.
Presiden Jokowi memberikan arahan mengenai penanganan inflasi di Indonesia yang saat ini berada di angka 3,08%. Ia mengatakan bahwa angka ini sangat bagus dan rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya di dunia.
“Kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa dengan baik sekali di angka 3,08% di Juli 2023. Ini sebuah angka yang bagus sekali,” ujar Jokowi.
Jokowi membandingkan inflasi Indonesia dengan inflasi di negara-negara lain, seperti Argentina yang mencapai 113%, Turki yang mencapai 47%, India yang mencapai 7,4%, Uni Eropa yang mencapai 5,3%, hingga Amerika Serikat yang mencapai 3,2%. Ia menegaskan bahwa jika inflasi Indonesia sampai setinggi Argentina, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti apa-apa.
Jokowi juga mengapresiasi strategi penanganan inflasi di Indonesia yang unik dan melibatkan banyak pihak, tidak hanya bank sentral. Ia menyoroti peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang aktif dalam menjaga stabilitas harga di daerah.
“Pengendalian inflasi di negara manapun itu biasanya dilakukan hanya dari satu, dari bank sentralnya. Dari situ dikendalikan lewat apa, kenaikan suku bunga, lewat nilai tukar, tanya di negara manapun pasti pakai itu. Kita tidak,” kata Jokowi.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga menyampaikan paparan mengenai perkembangan inflasi di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa laju inflasi Indonesia menurun lebih cepat dan sudah kembali ke target 2-4 persen.
“Pada Juli 2023 lalu, inflasi menurun dari 5,51 persen pada akhir 2022 menjadi 3,08 persen secara tahunan, termasuk salah satu yang terendah di dunia,” ucap Perry.
Setelah acara selesai, Gubernur Ansar Ahmad menyatakan bahwa gambaran inflasi di Provinsi Kepri di Juli 2023 tercatat di angka 2,29% Year on Year (YoY). Angka ini merupakan yang terendah ke sepuluh secara nasional.
“Sementara hitungan Years to Date (YtD) berada di angka 0,89% atau yang terendah se-Sumatera,” tambah Ansar Ahmad.
Ansar Ahmad menekankan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Ia berharap TPID Award ini dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus berupaya menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. (ron/yed).
Editor : Ronny
Gubernur Kepri Ansar Ahmad Hadir di Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 yang Dipimpin Jokowi
DPMPTSP Bintan Tegur Pelaku Usaha yang Belum Daftar OSS RBA
Bintan, GK.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bintan mengingatkan pelaku usaha untuk segera mendaftarkan perizinan usahanya secara online melalui sistem OSS RBA.
Gumala Novita, Kabid Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), menjelaskan bahwa saat ini perizinan usaha dilakukan melalui situs www.oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selanjutnya, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan tingkat risiko, akan ditentukan apakah usaha tersebut memerlukan persyaratan lanjutan atau tidak.
“Ada beberapa kendala yang kami temui dalam pelayanan perizinan usaha ini. Di sisi eksternal, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami kewajiban pemenuhan persyaratan perizinan usaha sesuai dengan KBLI yang dipilih. Selain itu, ada juga masalah terkait penerbitan KKPR otomatis yang belum sesuai dengan pola ruang. Kami juga belum bisa menyosialisasikan informasi perizinan usaha secara maksimal kepada pelaku usaha,” ujar Mala, Kamis (31/08/2023).
“Di sisi internal, kami juga masih memiliki kekurangan, yaitu belum semua aparatur ASN memiliki sertifikasi Diklat penanaman modal,” tambahnya melalui pesan Whatsapp.
Mala mengatakan bahwa berdasarkan data dashboard OSS, kegiatan usaha dengan pendaftaran KBLI tertinggi di kabupaten Bintan adalah industri kerupuk. Saat ini, DPMPTSP sedang melakukan finalisasi penyusunan daftar pelaku usaha di kabupaten Bintan berdasarkan data OSS RBA. Daftar tersebut akan digunakan untuk melakukan pemantauan secara kontinyu kepada pelaku usaha yang terdaftar.
“Kami juga akan memberikan teguran kepada pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha atau belum migrasi data dari OSS 1.1 ke OSS RBA. Kami mengimbau kepada pelaku usaha untuk segera melakukan pendaftaran OSS RBA agar tidak terkena sanksi,” tutup Mala. (NDY)
Editor : Ronny
Mahfud dan Yasonna Berdialog dengan Mantan MAHID di Belanda Soal HAM dan Repatriasi
Amsterdam, GK.com – Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly bertemu dengan mantan mahasiswa ikatan dinas (MAHID) yang tinggal di Belanda. Mereka membahas masalah hak asasi manusia (HAM) yang pernah terjadi di masa lalu dan aturan-aturan tentang imigrasi, kewarganegaraan dan kembali ke Indonesia.
Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah sudah membuat aturan baru untuk menyelesaikan masalah HAM yang berat tanpa harus melalui pengadilan. Aturan itu tertulis dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023. Dengan aturan itu, para korban yang sudah ditetapkan bisa datang ke Indonesia dengan lebih mudah. Mereka tidak perlu bayar untuk mengurus dokumen-dokumen imigrasi.
Yasonna Laoly menambahkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM juga sudah membuat aturan khusus untuk memberikan layanan imigrasi gratis bagi para korban HAM yang berat. Aturan itu tertulis dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.HH-05.GR.01.01 Tahun 2023. Dengan aturan itu, para korban HAM yang berat yang tinggal di luar negeri bisa mengurus visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali ke Indonesia tanpa harus bayar.
Untuk mendapatkan layanan gratis itu, mantan MAHID harus mengajukan permohonan ke Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di negara tempat mereka tinggal. KBRI akan meneruskan permohonan itu ke pemerintah pusat. Permohonan visa akan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.
Sebagai contoh, Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan visa izin masuk kembali kepada Sri Budiarti, salah satu mantan MAHID. Visa itu diserahkan secara simbolis oleh Yasonna Laoly kepada Sri Budiarti saat pertemuan dengan mantan MAHID.
Pertemuan itu dihadiri oleh sekitar 50 orang mantan MAHID yang tinggal di Belanda. Mereka bukan mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda dari awal, tetapi mantan MAHID yang pindah dari negara lain. Ada juga perwakilan mantan MAHID dari Moskow, Beijing dan Bulgaria yang datang langsung. Sementara itu, puluhan mantan MAHID lainnya mengikuti pertemuan itu secara online.
Yasonna Laoly juga menjelaskan bahwa jika mantan MAHID ingin menjadi warga negara Indonesia lagi, mereka harus mengajukan permohonan saat mereka berada di Indonesia.
Pertemuan itu juga dihadiri oleh perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (PPHAM), Stafsus Menkumham bidang Hubungan Luar Negeri, Direktur Izin Tinggal Imigrasi dan Direktur dari Ditjen HAM, serta Duta Besar RI di Belanda.(rls)
Editor : Ronny
Pawai Budaya 2023 Akan Meriahkan Tanjungpinang dengan Keanekaragaman Budaya
Tanjungpinang, GK.com – Salah satu event yang ditunggu-tunggu masyarakat Tanjungpinang adalah Pawai Budaya 2023 yang akan diadakan pada 2 September 2023. Pawai Budaya ini akan menampilkan mobil hias, atraksi seni, dan berbagai budaya dari Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau.
Tema yang diusung dalam Pawai Budaya ini adalah “Membangun Kebersamaan Untuk Tanjungpinang Gemilang”. Peserta yang akan berpartisipasi dalam Pawai Budaya ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat, seperti sekolah SMP, SMA/SMK sederajat, organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, BUMN, sanggar seni, paguyuban, dan organisasi masyarakat.
Menurut Sekertaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tanjungpinang, Faisal Pahlevi, jumlah peserta yang sudah mendaftar sampai hari ini sudah mencapai sekitar 100 peserta. “Pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2023. Setelah itu, kami akan mengadakan technical meeting pada 31 Agustus 2023 untuk mempersiapkan peserta mengikuti Pawai Budaya dan mobil hias,” ujar Faisal di ruang kerjanya. Senin (28/08/2023) sekitar pukul 10.00 Wib.
Faisal juga mengatakan bahwa Pawai Budaya ini akan menampilkan konsep yang menarik dan kreatif. “Kepala OPD akan mengenakan kostum profesi sesuai dengan bidangnya. Peserta lainnya juga ada yang memakai pakaian adat nusantara dan menampilkan tarian dan atraksi khas daerah mereka,” katanya.
Rute Pawai Budaya dan mobil hias dimulai dari depan Mal Pelayanan Publik, Jalan H. Agus Salim untuk peserta pawai budaya dan dari terminal Sungai Carang, Bintan Center untuk peserta mobil hias. Kedua rombongan akan bertemu dan berakhir di pelataran Gedung Gonggong, Tepi Laut. (NDY).
Editor : Ronny
AEC Community Dapat Dukungan Penuh dari Gubernur Ansar Ahmad untuk Meningkatkan Kualitas UMKM di Kepri
KEPRI, GK.com – Gubernur Ansar Ahmad mengapresiasi kinerja Al-Ahmadi Entrepreneurship Centre (AEC) yang telah berkontribusi dalam mengembangkan UMKM di Kepulauan Riau. Dia berharap AEC bisa menjadi tempat yang melahirkan UMKM yang tidak hanya unggul dalam produk, tetapi juga memiliki visi dan jiwa kewirausahaan yang kuat.
Itu disampaikan Gubernur Ansar saat mengukuhkan AEC Community dari seluruh Sumatera. Acara ini berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, pada hari Senin, (28/08). Lisya Anggraini selaku Direktur Eksekutif AEC mengukuhkan pengurus AEC Community dari berbagai daerah, antara lain AEC Community Kepri, AEC Community Tanjungpinang, AEC Community Batam, AEC Community Bintan, AEC Community Tuah Duah Sebilik, dan AEC Community UMRAH.
Dalam pidatonya, Gubernur Ansar menyatakan kepercayaannya bahwa AEC akan terus tumbuh dan berkembang. Pengukuhan AEC Community se-Sumatera menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Pemprov Kepri memberikan dukungan penuh kepada AEC yang telah serius memberikan bimbingan bagi UMKM ini, karena masa depan Kepri sangat ditentukan oleh seberapa siapnya Sumber Daya Manusia (SDM),” ujar Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar menekankan pentingnya mempersiapkan masyarakat Kepri agar dapat menjadi pelaku usaha yang dapat menjaga kestabilan ekonomi di wilayah ini. Dia juga menyoroti peran UMKM dalam menjaga keseimbangan ekonomi, terutama saat menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu seperti pandemi Covid-19. Gubernur Ansar menyoroti perlunya kerjasama dan bantuan yang baik dalam menggali potensi ekonomi daerah, serta mengatasi masalah-masalah umum UMKM seperti akses modal, manajemen, akses pasar, dan pembinaan kemitraan.
“Untuk mempermudah akses modal telah Pemprov Kepri luncurkan program bunga nol persen untuk pinjaman modal UMKM yang bekerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah,” papar Gubernur Ansar.
Untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi UMKM, Gubernur Ansar berjanji akan menaikkan plafon kredit modal UMKM yang bunganya disubsidi Pemprov Kepri dari Rp20 juta menjadi Rp40 juta. Dia meminta pelaku UMKM untuk bersabar menanti rencana tersebut sambil Pemprov Kepri dan BRK Syariah mempelajarinya.
Lisya Anggraini, dalam pidatonya, menjelaskan konsep AEC dalam membantu UMKM untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif. AEC memiliki misi untuk menciptakan bisnis masa depan yang dapat diwariskan dan memiliki daya saing di pasar global. Dia menekankan pentingnya kolaborasi dengan langkah-langkah sederhana untuk menuju pengusaha yang sukses. Sebagai informasi, AEC telah berdiri sejak tahun 2009 dan mendapat dukungan luar biasa dari para pelaku usaha. Lisya Anggraini juga berbicara tentang niatan AEC untuk menjadikan Kepri sebagai pusat pengembangan UMKM dan menularnya semangat entrepreneur kepada masyarakat.
Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Digitalisasi UMKM antara AEC dengan beberapa sekolah, yaitu SMK1 Batam, SMK 4 Tanjungpinang, dan SMK 1 Bintan. Dengan langkah ini, AEC akan semakin berperan dalam mendukung pengembangan UMKM di Kepri dan sekitarnya.(rls)
Editor : Ronny
Kisah Haris Dasopang, Korban Penyerobotan Tanah di Karimun yang Berharap Keadilan dari Presiden Jokowi
Karimun, GK.com – Penyerobotan tanah adalah salah satu masalah pertanahan yang sering terjadi di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, terdapat sekitar 3,5 juta kasus sengketa tanah di seluruh Indonesia pada Tahun 2019. Salah satu korban dari penyerobotan tanah adalah Haris Dasopang, warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang tanah miliknya diduga telah di serobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Haris Dasopang mengaku telah memiliki tanah seluas 5,9 hektar di Kabupaten Karimun sejak Tahun 2001. Dia membeli tanah tersebut dengan surat-surat yang lengkap dan sah, termasuk surat RT dan RW. Namun, pada tahun 2023, dia mendapat kabar bahwa tanahnya telah diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab kepada sebuah Perusahaan. Dia pun mencoba membela haknya sebagai pemilik tanah dengan mengadukan masalah ini ke BPN Kantah Karimun.
“Saya merasa hak saya di rampas dengan paksa. Akan saya perjuangkan hak saya sampai mati,” ucap Haris Dasopang kepada gerbangkepri.com, Minggu, (27/08/2023).
Namun, proses penyelesaian masalah ini tidak berjalan mulus. Haris Dasopang menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, termasuk keterlibatan RT, RW, dan Lurah yang sebelumnya telah menandatangani surat-surat tanahnya. Surat-surat tersebut kemudian di batalkan dengan alasan tidak jelas, padahal sertifikat tanah telah terbit lama.
“Dengan alasan yang tidak jelas surat tanah sporadik saya dibatalkan Lurah, padahal sertifikat saya sudah lima tahun terbitnya,” ungkap Haris Dasopang sekitar pukul 11.00 Wib di Kantor Redaksi ini.
Kepada gerbangkepri.com, Haris Dasopang menuturkan tidak adanya ketidakadilan terhadap dirinya dalam penyelesaian masalah ini. Dia berharap agar ada keadilan dan kebenaran yang ditegakkan dalam kasus ini.
Dia juga berharap agar Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Kabupaten Karimun pada tanggal 30 Agustus dapat memberikan perhatian khusus pada masalah ini.
“Saya berharap dengan kedatangan Presiden RI ke Kabupaten Karimun nanti membawa harapan buat saya yang memperjuangkan hak-hak saya yang dirampas”. harap Haris Dasopang.
Haris Dasopang ingin dapat berbicara langsung dengan Presiden Joko Widodo, serta menjelaskan situasi yang sebenarnya. Dia ingin agar tanah yang sah miliknya dapat dikembalikan kepadanya. Dia juga ingin agar kasus ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga keadilan dalam masalah kepemilikan tanah.
Kasus penyerobotan tanah yang dialami oleh Haris Dasopang adalah salah satu contoh dari masalah pertanahan yang kompleks dan multidimensi di Indonesia. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Masalah ini juga membutuhkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk Pemerintah, masyarakat, swasta, dan media.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret dan sistematis dari Pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pertanahan di Indonesia. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:
- Melakukan reforma agraria yang adil dan inklusif, dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat, petani, nelayan, dan kelompok rentan lainnya.
- Melakukan pendaftaran tanah secara massal dan menyeluruh, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dan akurat.
- Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktik-praktik penyerobotan tanah, dengan melibatkan aparat penegak hukum yang profesional dan independen.
- Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah yang sah dan menghormati hak-hak orang lain atas tanah.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan pertanahan di Indonesia.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masalah penyerobotan tanah dapat diminimalisir atau bahkan dihapuskan di Indonesia. Dengan demikian, hak-hak masyarakat atas tanah dapat terlindungi dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. (RP).
Editor : Milla