Tanjungpinang, GK.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengajukan proyek pengembangan Pelabuhan Kuala Riau (Pelantar I dan II) Tanjungpinang kepada Millenium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat. Proyek ini kini memasuki tahap studi kelayakan yang dimulai dengan rapat pembukaan di Gedung Daerah Provinsi Kepri pada hari Rabu (4/10/2023).
Proyek pengembangan Pelabuhan Kuala Riau diperkirakan membutuhkan dana sebesar USD 49 juta atau Rp766,1 miliar, namun angka pastinya akan ditentukan setelah studi kelayakan selesai. Studi kelayakan ini menggunakan metode Good Practice Infrastructure Projects (GPIP) Options dan dilaksanakan oleh konsultan PricewaterhouseCoopers (PwC) bekerja sama dengan konsultan lain seperti Mott Macdonald, Seaport Consultant Asia, ESC, dan Indonesia Infrastructure Finance. Studi kelayakan ini akan berlangsung selama 12 bulan untuk memastikan proyek pengembangan Pelabuhan Kuala Riau dapat berjalan dengan optimal.
Proyek pengembangan Pelabuhan Kuala Riau didanai oleh hibah dari Millenium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat yang memberikan bantuan sebesar USD 649 juta untuk berbagai program di Indonesia, ditambah dengan dana tambahan dari Pemerintah RI sebesar 7,5 persen sehingga total dana mencapai sekitar USD 697,7 juta. Proyek ini memiliki dua fokus utama. Pertama, merencanakan pembangunan dermaga dan fasilitas pelabuhan untuk meningkatkan layanan transportasi penumpang. Kedua, merencanakan pembangunan untuk transportasi barang pelayaran rakyat dengan kapasitas sampai 20 kapal untuk bongkar muat secara bersamaan. Panjang dermaga ini sekitar 800 meter. Selain itu, juga akan dibangun jalan lingkar sepanjang 1,2 kilometer yang menghubungkan pelabuhan dengan Rimba Jaya atau Pinang Marina.
Pelabuhan Kuala Riau juga akan dilengkapi dengan fasilitas seperti pengisian bahan bakar, listrik, dan kebutuhan lainnya untuk kapal di area seluas 3 hektar di pelantar 1 dan 2. Tiga dermaga apung jenis HDPE dan satu dermaga khusus untuk kapal pemerintah juga akan dibangun. Semua proyek ini menggunakan konstruksi yang ramah lingkungan dan tidak melibatkan reklamasi. Proyek pengembangan Pelabuhan Kuala Riau merupakan salah satu proyek contoh yang didanai oleh hibah MCC bersama dengan 4 provinsi lain di Indonesia yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Bali, dan Riau. Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dalam rapat tersebut menyatakan bahwa pengembangan Pelabuhan Kuala Riau sangat penting untuk dilakukan karena pelabuhan tersebut merupakan pintu masuk utama logistik untuk masyarakat Tanjungpinang.
“Kinerja Pelabuhan Kuala Riau yang semakin baik akan mempercepat arus keluar masuk barang di Tanjungpinang sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian Tanjungpinang,” ujar Gubernur Ansar.
Efisiensi waktu dan kepastian logistik akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengatur stok atau gudang. Akibatnya, uang dan ruang dapat dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih produktif. Sementara itu, Residence Country Director MCC untuk Indonesia Jenner Edelman mengatakan bahwa meskipun baru 2 bulan menjabat posisi tersebut dan tinggal di Indonesia, ia sangat mengetahui betapa besar usaha Gubernur Ansar dalam merealisasikan kerjasama ini dan membuat proyek ini terpilih sebagai salah satu contoh.
“Saya mendengar dari teman-teman bahwa dukungan dari Gubernur sangat luar biasa. Saya juga sudah melihat sendiri lokasi pelabuhan dan sekitarnya. Saya bisa melihat dengan jelas visi dan misi Pemprov Kepri, saya bisa melihat dengan jelas arah pengembangan pelabuhan tersebut,” kata Jenner.
Ia memberikan contoh visi yang terlihat jelas mulai dari memperluas kapasitas logistik dan pelabuhan, mengurangi kemacetan, meningkatkan akses ke pasar, memperkuat peran regional pelabuhan, serta menambah lapangan pekerjaan. Hadir juga dalam acara tersebut Direktur Eksekutif MCA-Indonesia Maurin Sitorus, Konsultan PwC Indonesia Hendri Hendrawan, BPPW Kepri sebagai perwakilan Kementerian PUPR, Perwakilan Bappenas dan Kemendagri. (***)
Kuala Riau Tanjungpinang, Proyek yang Didanai Hibah MCC AS
Dewi Ansar Kunjungi Rumah Singgah UPTD PPA Batam
Batam, GK.com – Dalam rangka mendukung dan memahami kondisi perempuan dan anak di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, Ketua TP-PKK Provinsi Kepulauan Riau, Hj. Dewi Kumalasari Ansar, mengunjungi Rumah Singgah UPTD PPA Provinsi Kepri Cabang Kota Batam yang berlokasi di Komplek Koperasi Sekawan Pemerintah Kota Batam pada hari Rabu (4/10).
Kunjungan ini juga dimaksudkan untuk menangani peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di kota tersebut.
Rumah Singgah UPTD PPA Provinsi Kepri Cabang Kota Batam yang telah beroperasi selama 3 tahun ini telah menjadi tempat perlindungan bagi ratusan korban kekerasan perempuan dan anak. Hanya pada tahun 2023 ini, rumah singgah ini telah menampung 111 korban kekerasan.
UPTD PPA Provinsi Kepri memberikan berbagai jenis layanan kepada korban kekerasan perempuan dan anak, antara lain pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.
“Saya berharap melalui langkah-langkah ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepri dapat berkurang, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan kondusif bagi para perempuan dan anak di Kepri,” ujar Dewi Ansar.
Dewi Ansar juga menekankan pentingnya sosialisasi tentang pola asuh terhadap anak, yang melibatkan ibu-ibu dasawisma, para pengurus PKK dan para orangtua yang memiliki anak.
UPTD PPA di Batam mampu memberikan pelayanan lengkap terhadap korban kekerasan perempuan dan anak, termasuk pendampingan korban oleh psikolog, serta memberikan tempat tinggal bagi korban yang membutuhkan.
Selain itu, UPTD PPA di Batam juga menjadi lokasi pendampingan korban kasus di Batam. Oleh karena itu ia mengharapkan shelter di Batam dapat memberikan pelayanan yang menyeluruh kepada korban kekerasan perempuan dan anak.
“Saya ingin menegaskan betapa pentingnya sosialisasi pola asuh terhadap anak karena dapat meningkatkan kesadaran orang tua akan hak-hak anak dan mengharapkan shelter di Batam dapat memberikan pelayanan yang komprehensif kepada korban kekerasan perempuan dan anak. Selain itu, upaya optimalisasi peran UPTD PPA diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan dan anak,” katanya.
Dewi Ansar menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam dengan kehadirannya dalam kunjungan ini.
Dewi Ansar juga mengajak para perempuan di Kepri untuk bersama-sama berjuang untuk mencegah kasus kekerasan serupa dimasa depan.
Hadir dalam kunjungan ini, Kepala UPTD PPA Kepri Herman, Kepala dan Pendamping UPTD PPA Kepri Cabang Batam Tetmawati Lubis, para pengurus UPTD PPA Kepri dan para pengurus UPTD PPA Batam. (***)
Menteri PANRB Luncurkan Program OLGOZI untuk Tiga Provinsi
Batam, GK.com – Dengan tujuan menciptakan birokrasi yang bebas korupsi dan melayani masyarakat dengan baik, Menteri PANRB RI Abdullah Aswar Anas meluncurkan program OLGOZI secara online untuk tiga provinsi, yaitu Kepri, Kalteng, dan Sulsel. Acara tersebut berlangsung di Hotel Best Westrn Premier Panbil Batam, Kepulauan Riau, pada hari Rabu (4/10).
Program OLGOZI adalah singkatan dari One Local Government One Zona Integritas, yang merupakan strategi untuk membangun Zona Integritas (ZI) di unit kerja pemerintah daerah agar dapat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Acara peluncuran program ini dihadiri oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad secara langsung, serta Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo dan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin secara online.
Selain itu, juga hadir secara langsung Sekretaris Eksekutif KemenPan RB Prof. Eko Prasojo, Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, Dirjen Disdukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, serta bupati dan walikota dari Provinsi Kepri bersama dengan instansi vertikal lainnya. Secara online juga mengikuti acara ini 14 bupati dan walikota dari Provinsi Kalteng dan 24 bupati dan walikota dari Provinsi Sulsel.
Dalam sambutannya, Menteri Anas menyatakan bahwa program OLGOZI sangat penting untuk mereformasi birokrasi agar menjadi lebih efektif, efisien, dan terukur. Ia mengharapkan agar pemerintah daerah segera memiliki unit kerja yang berintegritas dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Menteri Anas, program OLGOZI harus dilaksanakan secara masif agar dapat menjadi solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa dengan membangun zona integritas di lembaga atau institusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka akan meningkatkan kepercayaan publik dan dampak positif dari reformasi birokrasi.
“Ini yang akan kita dorong dari penerapan OLGOZI, untuk melahirkan birokrasi yang berintegritas dan menghasilkan pelayanan berkualitas,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri terus berkomitmen untuk mempercepat pembangunan zona integritas di wilayahnya, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan prima dalam pelayanan publik.
Namun demikian, ia menyadari bahwa keberhasilan pembangunan zona integritas ini sangat bergantung pada kualitas dan kapasitas individu yang terlibat dalam proses tersebut. Ia menginginkan agar setiap individu memiliki sikap jujur dan konsisten dalam memberikan pelayanan publik.
Gubernur Ansar juga menjelaskan bahwa pencanangan zona integritas di Kepri telah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penetapan unit kerja, pembangunan unit kerja, dan pemantauan pembangunan zona integritas. Penilaian terhadap unit kerja dilakukan oleh tim penilai nasional.
“Saya berharap, melalui pencanangan OLGOZI ini menjadi salah satu solusi bagi Provinsi Kepri, khususnya unit WBK/WBBM yang telah ada, menjadi makin baik lagi. Ini ditandai dengan dipilihnya Kepri sebagai pilot project pelaksanaan program OLGOZI, sekaligus bentuk wujud deklarasi Kepri siap membangun zona integritas,” tutupnya.
Pada akhir acara, dilakukan penandatanganan komitmen bersama secara serentak menuju Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh bupati dan walikota dari Provinsi Kepri, Provinsi Kalteng, dan Provinsi Sulsel.(*)
Kemenag Bintan Tegas Tolak Pungutan Liar di KUA
Bintan, GK.com – Kementerian Agama (Kemenag) Bintan akan menindaklanjuti jika terdapat dugaan pungutan liar di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini disampaikan oleh Muhammad Hasbi selaku Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Bintan, dalam sebuah wawancara dengan Media ini.
“Kemenag Bintan tidak akan mentolerir jika ada pungutan liar yang terjadi di KUA. Sesuai spanduk yang tertera, pembayaran dalam pernikahan hanya jika Catin meminta nikah di luar KUA,” tegas Hasbi di Ruang Konsultasi Kemenag Bintan, Selasa (03/09/2023) sekitar pukul 13.29 WIB.
Hasbi menambahkan bahwa, ada beberapa orang yang sudah ditindaklanjuti karena terlibat dalam pungutan liar.
“Salah satunya seseorang ini tetap bekerja, tetapi jauh dari rumahnya yang memakan uang transportasi berkali-kali lipat dari uang punglinya. Tidak hanya itu saja, keterlambatan saat jam kerja atau pulang lebih awal dari jam kerja akan mengurangi gaji secara otomatis melalui aplikasi. Dan selanjutnya jam keterlambatan akan diakumulasi dalam setahun. Jika melebihi dari standar operasional yang berlaku, maka diberikan surat peringatan satu,” papar Hasbi.
Selain menegaskan penolakan terhadap pungutan liar, Kemenag Bintan juga memberikan fasilitas lengkap untuk Catin yang ingin menikah. Hasbi menjelaskan bahwa Kemenag Bintan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bintan untuk mempermudah proses administrasi pernikahan.
“Catin bisa dikeluarkan langsung Kartu Keluarga (KK) baru, Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru suami istri, sekaligus kartu menikah dan akan diberikan setelah prosesi akad selesai. Ini merupakan bentuk pelayanan prima dari Kemenag Bintan untuk masyarakat”. ujar Hasbi. (NDY).
Hasan Gelar Ngopi Pagi Bersama Insan Pers
Tanjungpinang, GK.com – Setelah dilantik sebagai Pj Walikota Tanjungpinang, Hasan mengajak insan pers untuk Ngopi Pagi di Aula Sultan Badrul Alamsyah Lantai III Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Senin (02/10/2023) pukul 08.00 WIB.
“Saya memiliki tugas pokok dan wewenang yang hampir sama dengan Wali Kota Definitif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah,” tegas Hasan.
Ia juga menekankan pentingnya silaturahmi dengan awak media yang berperan sebagai profesi kontrol sosial.
“Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers yang telah hadir di acara ini. Semoga kita dapat terus menjalin komunikasi yang baik dan menjadi mitra kerja yang solid,” ujar Hasan dengan nada hangat.
Ia berharap bahwa insan pers tidak sungkan untuk mengkonfirmasi informasi kepada dirinya, atau OPD terkait jika ada pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan Pemerintahan.
“Saya siap membantu meneruskan apa yang menjadi kepentingan para insan pers”. tutur Hasan.
Di sisi lain, Teguh Susanto selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang menaruh harapan agar kegiatan ini dapat mempererat hubungan yang baik antara Pemerintah dan Media.
Ia mengapresiasi peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat dan aktual kepada masyarakat.
Turut hadir pada momen itu, Sekda Kota Tanjungpinang Zulhidayat,
Kadis PUPR Kota Tanjungpinang Rusli,
Kadis Dinas Kesehatan Elviani Sandri,
Kadis DLH Kota Tanjungpinang Riono, serta rekan-rekan Media dari Elektronik, Cetak, dan Online. (Ndy).
Festival Drumband Kepri Berakhir
KEPRI, GK.com – Festival Drumband Kepri atau Kepri Soundsport Competition 2023 resmi di tutup pada Minggu, (01/09/2023). Acara penutupan yang di hadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekbang Budiharto mewakili Gubernur Ansar Ahmad itu dilaksanakan di Pelataran Tugu Sirih, Tanjungpinang.
Festival ini merupakan salah satu rangkaian dari Peringatan Hari Jadi ke- 21 Provinsi Kepri. Sebanyak 19 peserta dari seluruh Kepri berlomba dalam dua kategori, yaitu Street Parade dan Soundsport selama dua hari, terhitung dari 30 September hingga 1 Oktober 2023.
Pada kategori Street Parade, juara I divisi brass di raih oleh Marching Band Gita Pratama Gemilang (SMP 34 Batam), sedangkan juara I divisi non brass diraih oleh Melody Gelora Amerta (SMAN 1 Bintan Timur). Pada kategori Soundsport, juara I divisi brass diraih oleh Marching Band Gita Pratama Gemilang (SMP 34 Batam) juga, dan juara I divisi non brass diraih oleh Gema Nada Utama MTS Negri Bintan (Gnumb).
Untuk juara umum, Marching Band Gita Pratama Gemilang (SMP 34 Batam) berhasil menjadi yang terbaik pada divisi Brass, dan Gema Nada Utama MTS Negri Bintan (Gnumb) berhasil menjadi yang terbaik pada divisi non brass.
Budiharto dalam sambutanya menyampaikan pesan dari Gubernur Ansar, Pemerintah Provinsi melalui Festival Drum Band ingin mengembangkan minat dan bakat generasi muda di Provinsi Kepulauan Riau dalam bidang musik.
“Karena itu, kegiatan ini Insya Allah akan menjadi agenda rutin setiap tahunnya, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan misi ke- 3 Provinsi Kepulauan Riau yaitu, ‘Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa'” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa, Festival Drum Band tahun ini telah menampilkan bakat-bakat muda terbaik kita, serta menjadi ajang silaturahmi dan persaudaraan di antara komunitas musik Kepri. Ia pun mengucapkan selamat kepada semua peserta, pelatih, supporter, dan panitia yang telah berusaha keras untuk membuat festival ini sukses.
“Pastinya dalam sebuah kompetisi ada yang menang dan ada yang kalah. Namun, yang harus kita utamakan adalah selalu menjaga nilai sportivitas. Sportivitas bukan hanya dalam dunia perlombaan saja, tapi juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari”. pungkasnya. (Ron).