Batam, GK.com – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menerima kunjungan Menteri Besar Johor, Yang Amat Berhormat (YAB) Dato’ Onn Hafiz Ghazi. Dalam kunjungan kerja tersebut, Muhammad Rudi turut mendampingi Dato’ Onn Hafiz Ghazi yang hadir bersama Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Sigit S. Widiyanto. Tujuan kunjungan adalah untuk meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar sebagai dermaga Kapal Ro-Ro rute pelayaran Batam – Tanjung Belungkor Johor. 24 Mei 2024.

Rudi berharap rencana pengoperasian rute Kapal Ro-Ro ini dapat meningkatkan konektivitas antara kedua wilayah dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar. Meskipun rencana pembukaan rute pelayaran Ro-Ro masih dalam pembahasan, BP Batam bertugas untuk terus mempersiapkan infrastruktur pendukung pelabuhan.

Selain itu, kunjungan Dato’ Onn Hafiz Ghazi juga bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Batam dan Malaysia. Kerja sama yang baik antara kedua belah pihak diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan nilai investasi Malaysia di Batam.

Malaysia telah menjadi salah satu negara penyumbang investasi terbesar di Batam sepanjang tahun 2023. Berdasarkan catatan Kementerian Investasi, realisasi investasi negara yang beribu kota di Kuala Lumpur mencapai USD 15,808 juta dengan 96 proyek pada tahun 2023. Nilai investasi Malaysia tersebut tumbuh sebesar Rp 233,96 miliar atau naik 158,34 persen (yoy) dari tahun sebelumnya.

Muhammad Rudi berharap hubungan baik yang sudah terjalin sejak lama antara Batam dan Malaysia dapat terus terjaga. Melalui kunjungan ini, diharapkan nilai investasi bisa meningkat sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat.

Kunjungan Menteri Besar Johor, YAB Dato’ Onn Hafiz Ghazi, bersama Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Sigit S. Widiyanto, akan berlanjut dengan pertemuan bilateral di BP Batam pada 25 Mei 2024. Pada pertemuan tersebut, BP Batam dan Dato’ Onn Hafiz Ghazi akan membahas beberapa hal strategis terkait rencana investasi, pengembangan sektor pariwisata, tenaga kerja, industri, dan perdagangan. Semoga pertemuan ini membawa banyak manfaat positif bagi kemajuan Batam dan Provinsi Kepri.(*)

Batam, GK.com – Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023, yang merupakan revisi dari Perpres Nomor 62 Tahun 2018. Peraturan baru ini mengatur tentang kompensasi dan relokasi bagi masyarakat yang terdampak oleh pengembangan Rempang Eco-City.

Menurut Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastury Sirait, pada tanggal 24 Mei 2024, Perpres ini tidak menyediakan ganti rugi tanah, namun menjamin santunan dan relokasi bagi warga terdampak. Santunan yang diberikan meliputi biaya hidup sebesar Rp 1,2 juta per jiwa per bulan selama satu tahun, serta biaya sewa rumah di hunian sementara dengan jumlah yang sama untuk setiap keluarga.

Selain itu, warga juga akan menerima bantuan paket sembako dan fasilitas mobilisasi barang gratis dari rumah asal ke hunian sementara dan kembali ke rumah tetap di Tanjung Banun. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) bertanggung jawab untuk menilai bangunan dan tanaman yang tumbuh, dengan kompensasi tambahan yang diberikan sesuai dengan selisih nilai.

Contohnya, jika sebuah rumah dinilai senilai Rp 500 juta oleh KJPP, BP Batam akan menyediakan rumah tipe 45 senilai Rp 135 juta, ditambah dengan uang sebesar Rp 365 juta. Warga juga akan menerima kompensasi atas pembukaan lahan dan sarana usaha, serta rumah tipe 45 di atas tanah 500 meter persegi dengan status hak milik, yang dibangun dalam klaster terpadu.

Kawasan perumahan akan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA, rumah ibadah, kantor pemerintahan, lapangan sepak bola, pasar, pelabuhan perikanan dan pariwisata, gedung pertemuan, serta infrastruktur listrik dan air bersih. Jalan lingkungan akan diaspal dengan lebar 8 meter.

Ariastury Sirait menegaskan komitmen BP Batam untuk memperhatikan hak-hak masyarakat dan menuntaskan program Rempang Eco-City. Ia mengajak masyarakat untuk mendukung rencana investasi di Rempang dan mengarahkan mereka untuk mendapatkan informasi yang akurat dari posko di Kantor Camat Galang.

BP Batam, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, berupaya untuk menyelesaikan program strategis nasional ini dan memastikan bahwa masyarakat menerima hak-hak yang layak mereka terima.(*)