Tanjungpinang, GK.com – Untuk mengurangi antrean panjang terhadap pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang bersama Pertamina meresmikan Kartu Kendali BBM jenis solar khusus Bus Pariwisata pada awal bulan Oktober yang lalu.

Namun, tidak sesuai rencana, kartu tersebut malah tidak berfungsi dengan baik, antrean yang diperkirakan akan berkurang malah semakin panjang.

Untuk mengatasi hal tersebut, kini Pemko Tanjungpinang bersama Pertamina kembali akan mengeluarkan lagi sebuah Kartu untuk mengendalikan pengguna BBM Solar yang kini sulit teratasi, yakni Kartu Fuel Card.

Program yang dibuat bersama pihak Pertamina ini, akan diterbitkan pada 17 Oktober bertepatan HUT Otonom Kota Tanjungpinang. Hal ini langsung dijelaskan oleh Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP usai menghadiri kegiatan di Aula Bulang Tinggi, Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang.

“Kita sudah melakukan pertemuan yang dihadiri oleh pihak Pertamina, Mahasiswa, Asosiasi Bus Pariwisata (Asita), Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Kelompok Tani, saat itu mereka menyepakati terhadap Kartu tersebut,” ujar Rahma, (15/10) sekitar pukul 11.00 Wib.

“Jumlah Fuel Card yang nantinya akan diterbitkan ada sebanyak 1.600 kartu yang akan dibagikan untuk masyarakat pengguna Solar di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan,” jelas Rahma.

“Sebenarnya pihak Pertamina sudah menyiapkan sekitar 3.500 kartu, namun yang akan didistribusikan dalam waktu dekat hanya sebanyak 1.600 kartu,” tambahnya.

Selanjutnya, Rahma mengatakan, untuk penerapan atau penggunaan Kartu  Fuel Card tersebut, hanya berlaku di SPBU yang terpilih saja, yakni SPBU Batu 10.

Pemko Tanjungpinang juga sudah meminta kepada Pihak Pertamina agar meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi, agar tidak adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

“Saya sudah tegaskan kepada pihak Pertamina agar terus meningkatkan dari segi pengawasannya diperketat. jangan sampai ada terjadi penyalahgunaan atau kecurangan seperti halnya pengisian BBM berulang kali ataupun pengisian tangki kendaraan yang sudah dimodifikasi agar mendapatkan jatah lebih dari batas normal”. pungkasnya (MI).

Editor : Febri

Tanjungpinang, GK.com – Untuk mencegah adanya oknum publik yang melakukakan Pungli (Pungutan Liar), Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja dengan menggelar Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungli pada Sektor Pelayanan Publik.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Bulang Linggi, Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang pada Selasa, (15/10) sekitar Pukul 10.30 Wib itu, di hadiri oleh Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S. IP, serta para OPD se- Kota Tanjungpinang, Wakil Ketua II UPP Kepri Jasmin Simanulang, Sekretaris UPP Provinsi Kepri Ucok Lasdin Silalahi, dan para tamu undangan lainnya.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma dalam sambutannya mengatakan bahwa, “tujuan diadakannya kegiatan ini sangatlah bermanfaat dilaksanakan karena, Pungli itu sangatlah dilarang dan melanggar aturan. Namun terkadang iman kita yang selalunya tidak kuat, dan tentunya semua itu tidak terlepas dari niat dari pada individu itu sendiri dalam melakukan kecurangan untuk mengambil keuntungan dengan cara yang salah,” kata Rahma.

Pada kesempatan itu, Rahma juga berpesan kepada para peserta yang mengikuti Sosialisasi ini nantinya dapat mengimplementasikan, serta menerapkannya dalam kehidupan kerja sehari-hari.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap kita dapat bersama-sama menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat, serta menjaga nama baik lembaga yang telah diamanahkan dari masyarakat kepada kita. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Sosialisasi Saber Pungli pada hari ini kita semua dapat benar-benar melaksanakannya dengan bersikap jujur, serta tidak ada lagi yang namanya Pungli di Provinsi Kepri ini, khususnya di Kota Tanjungpinang,” ucap Rahma.

“Ayo kita bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Rahma.

Dikesempatan itu, Rahma juga sempat menyinggung, agar kedepannya pada pengadaan meubeler khususnya pada meja, sebaiknya tidak ada menyertai lacinya.

“Kedepannya saya berharap, alangkah baiknya ide mengenai pengadaan meja, khususnya di lingkungan Pemko Tanjungpinang tidak ada lagi lacinya, mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan, sebagai langkah awal pencegahan itu” harap Rahma.

Diakhir sambutannya, Rahma kembali berharap bahwa, Sosialisasi tentang Saber Pungli ini kedepannya dapat dijadikan bahan evaluasi kerja bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang, serta dapat mengingatkan kepada seluruh Kepala OPD, Camat dan Lurah se- Kota Tanjungpinang agar dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan dari masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua II UPP Kepri, Jasmin Simanulang, SH dalam sambutannya menuturkan bahwa, mengenai pencegahan Pungli ini baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk bagian dari pencegahan korupsi.

“Katagori yang termasuk dalam Pungli adalah menerima suap, pemerasan, menjanjikan hadiah, pelicin, salam tempel dan banyak lagi,” terang Jasmin.

Ditambahkan oleh Sekretaris UPP Provinsi Kepri, Ucok Lasdin Silalahi dalam pidatonya menuturkan bahwa, pencegahan serta penanganan khasus Pungli ini, diberikan oleh setiap masyarakat haruslah secara Jelas, Fleksibel dan Online.

“Maklumat dalam pelayanan tentunya sangatlah penting untuk dijadikan komitmen dalam penyelenggaraan, yang artinya, bersedia melakukan penyelenggaraan dan siap menerima sanksi”. pungkas Ucok.

Penutupan diakhiri dengan dilaksanakannya sesi tanya jawab oleh para hadirin, lalu ditanggapi oleh Wakil Ketua II UPP dan Sekretaris UPP. Dalam sesi itu juga turut disertai pemberian hadiah cendera mata berupa penghargaan dari Saber Pungli kepada Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma sebagai bentuk apresiasi untuk Pemko Tanjungpinang. (MA).

Editor : Milla

Tanjungpinang, GK.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kepri melakukan kegiatan Coffee Morning bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) untuk menangkal peredaran hoaks atau berita pembohongan atau penyesatan informasi serta radikalisme.

Kepala Kesbang Provinsi Kepri, Lamidi merangkul semua pihak untuk menciptakan Daerah agar tetap aman dan nyaman bagi masyarakat, menurutnya, kualitas dan kompetensi Media di Kepri sudah sangat banyak dan memadai juga tersertifikasi oleh Dewan Pers.

“Alangkah baiknya jika kita bersama-sama memerangi hoaks dan mencegah ujaran kebencian, serta menangkal potensi radikalisme di masyarakat,” imbau Lamidi saat Coffee Morning di Tanjungpinang (15/10).

Imbauan ini juga didukung oleh Ketua FKDM Kepri, Ridarman Bay yang menyebutkan, mengandeng SMSI sebagai Media siber yang lebih efektif mensosialisasikan program Pemerintah dalam menjaga Daerah untuk tetap aman.

“Umumnya, Wartawan yang bekerja di Media yang tergabung dalam SMSI sudah punya kompetensi, artinya, Wartawannya sudah punya kemampuan untuk mengidentifikasi hoaks dan informasi yang mengarah kepada ujaran kebencian,” kata Ridarman Bay.

Pandangan serupa disampaikan oleh Dekan FISIP UMRAH Tanjungpinang, Oksep Adhayanto yang mengaku prihatin dengan maraknya hoaks di Media sosial. Menurut Oksep, perlu penguatan keberadaan Media online untuk mensosialisasikan gerakan memerangi hoaks dan radikalisme.

“Termasuk memerangi konten-konten porno yang mudah ditemukan di grub-grub jejaring sosial dan media sosial,” sebut Oksep.

Coffee morning turut dihadiri perwakilan Polres Tanjungpinang dan Dandim Bintan, serta perwakilan beberapa organisasi yang dibentuk Pemerintah, diantaranya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). (Red).

Editor : Febri