Tanjungpinang, GK.com – Sejumlah Mahasiswa yang terdiri dari Forum Mahasiswa Pemerhati Kebijakan (FMPK) Kota Tanjungpinang melakukan unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Tanjungpinang, yang dijaga ketat oleh puluhan personil aparat dari Polres Tanjungpinang, guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, Senin (14/10) sekitar Pukul 10.00 Wib.

Dalam unjuk rasa tersebut, para Mahasiswa meminta kepada Wali Kota Tanjungpinang H. Syahrul, S.Pd untuk mencabut keputusan Wali Kota TanjungpinangNo 440 Tahun 2019 tentang pengangkatan Direktur Utama (Dirut) PT Tanjungpinang Makmur Bersama (PT TMB) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang untuk periode 2019-2024.

“Kami mendesak Wali Kota untuk mencopot Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Dirut BUMD, yakni PJ Sekda dan Kabag Ekonomi di jajaran Pemerintah Kota Tanjungpinang, dengan alasan adanya dugaan sudah melakukan manipulasi terhadap berita acara hasil seleksi administrasi No 500/782/BA/1.2.01/2019 Tanggal 13 Juni 2019,” tegas Rian selaku Kordinator unjuk rasa tersebut.

“Selanjutnya kami meminta kepada aparat penegak hukum, untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan kecurangan pemilihan Dirut BUMD Kota Tanjungpinang yang terbaru,” tambahnya.

Menurut informasi, sebelumnya Irwandi dan Fahmi yang dilantik menjadi Dirut BUMD, ternyata tidak memenuhi syarat Administrasi, yakni surat keterangannya tidak valid (Sah).

Dalam kesempatan tersebut, PJ Sekda Kota Tanjungpinang, Tengku Dahlan mewakili Wali Kota Tanjungpinang menjelaskan bahwa dirinya ditunjuk menjadi Pansel adalah melanjutkan tugas Pansel yang lama.

“Tetapi sebelum saya melanjutkan tugas-tugas tersebut, apa yang dikhawatirkan oleh mahasiswa itu, sudah saya lakukan pengecekan, misalnya seperti persyaratan untuk menjadi Dirut BUMD,” tutur Dahlan.

Dikatakan Dahlan, dalam peraturan yang ada, menyatakan jika persyaratan tersebut cukup dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan beserta tanda tangan diatas kertas bermaterai 6.000.

“Karena itu sudah lengkap, maka kami melanjutkan pemilihan 3 dari 5 orang yang mendaftar menjadi Dirut BUMD, setelah itu kami serahkan kepada Bapak Wali Kota, dari 3 orang tersebut, jadilah 2, yakni Fahmi dan Irwandi, baru dilakukanlah pelantikan,”jelasnya.

“Jadi, jika dibilang ada permainan terhadap Dirut BUMD yang baru, sebenarnya ya tidak ada, kalau dibilang persyaratannya tidak lengkap, menurut kami ya sudah lengkap”. pungkas Dahlan.

Aksi unjuk rasa yang berakhir pukul 10.57 Wib itu sempat diwarnai dengan cekcok mulut antara Mahasiswa dan PJ Sekda. (MI).

Editor : Febri 

Tanjungpinang, GK.com – Mengusung tema “Lawan Kanker,  Tetap Semangat dan Tetap Produktif” Yayasan Pejuang Kanker Tanjungpinang-Bintan yang telah berdiri sejak Tanggal 12 Oktober 2018, mengadakan syukuran atas 1 Tahunnya berdiri Yayasan tersebut pada  Sabtu (12/10) sekitar pukul 09.30 Wib.

Bertempat di Gedung Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tanjungpinang, serangkaian acara dikemas dengan sangat menarik guna menumbuhkan kembali semangat para pejuang Kanker, salah satunya adalah melalui cek kesehatan dan bazar makanan, juga souvenir.

Ketua Yayasan Pejuang Kanker Tanjungpinang-Bintan, Turizan Wahyuni saat memotong tumpeng.

Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Pejuang Kanker Tanjungpinang-Bintan, Turizan Wahyuni menceritakan kembali bagaimana awal mulanya berdirinya Yayasan Pejuang Kanker yang berawal dari sebuah perkumpulan kecil.

“Awalnya kami para penderita Kanker sering bertemu dan berkumpul di Rumah Sakit,  hingga akhirnya tercetus sebuah ide untuk menjadikan perkumpulan ini sebagai wadah yang lebih besar,  yakni berbentuk Yayasan Pejuang Kanker Tanjungpinang-Bintan,” tuturnya.

Dikesempatan yang sama, salah satu pejuang Kanker,  Eni Puji Astuti juga turut ikut memberikan semangat kepada dirinya sendiri maupun teman-teman seperjuangannya.

“Semua ini pasti bisa kita lalui,  dengan semangat hidup,  berdoa,  juga pandangan positif kepada semua penderita Kangker,” ujar Eni.

Sementara itu,  Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, S. Pd ketika diwawancarai Media ini menuturkan,  “Yayasan Pejuang Kanker ini masih butuh sosialisasi, agar para pengidap Kanker lainnya dapat bergabung dan saling memotivasi,” ucapnya.

“Anggota dari Yayasan ini terdiri dari para pengidap Kanker,  namun belum menyeluruh, baru ada 85 anggota disini. Mungkin diluar sana masih banyak lagi,  hanya saja belum tergabung,” kata Syahrul.

“Dengan bergabung di Yayasan ini,  mereka dapat saling berkomunikasi dan saling tukar cerita agar tetap ceria, jangan hanya karena telah difonis Kanker,  maka hilang semangat hidup, mereka harus tetap semangat”. pungkas Ayah, sapaan akrab Wali Kota Tanjungpinan.

Turut Hadir pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni, Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau Tjetjep Yudiana, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Rustam, serta tamu undangan lainnya. (FL/MA).

Editor : Milla

Tanjungpinang, GK.com – Memasuki bulan Oktober, Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama Pertamina menerbitkan dan meresmikan Kartu Kendali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi, khususnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Batu 10, Tanjungpinang.

Adanya kartu tersebut, diharapkan dapat mengatasi kelangkaan dan atrean panjang disetiap SPBU yang ada di Kota Tanjungpinang. Namun pada kenyataannya malah terjadi hal yang sebaliknya, yakni antrean BBM jenis Solar di berbagai SPBU Kota Tanjungpinang semakin panjang, serta membuat risau para supir truk yang menggunakan BBM bersubsidi tersebut.

Berkenaan hal itu pun rupanya menjadi perhatian oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni. Dikatakan Weni kepada Media ini saat dijumpai usai menghadiri acara di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsib Kota Tanjungpinang, Sabtu (12/10) sekitar Pukul 11.09 Wib, bahwa seharusnya untuk Bus Pariwisata yang notabene adalah milik para Pengusaha, sebaiknya tidak dibolehkan menggunakan BBM jenis Solar Subsidi.

“Lain halnya jika bus Sekolah, itu tentu boleh menggunakan BBM bersubsidi, sementara untuk Bus Pariwisata milik pengusaha, selayaknya ya tidak boleh,” tegas Weni.

“Untuk membahas lebih lanjut terkait Kartu Kendali BBM jenis Solar Subsidi ini, nantinya kita akan adakan pertemuan antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Dewan,” katanya.

“Kita tunggu saja, karena sampai saat ini, Wali Kota belum ada pertemuan dengan Dewan untuk membahas terkait hal ini lebih lanjut, pada saat itu nanti akan kita pertanyakan, mengapa kartu tersebut bisa terbit,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd saat ditemui di Masjud An-Nur Mayangsari, pada Jum’at (11/10)  Pukul 11.00 Wib, mengatakan akan mengadakan rapat kembali terkait Kartu Kendali BBM jenis Solar Subsidi tersebut.

“Kita membuat keputusan tersebut tentu ada landasannya, sekarang kalau memang ada tuntutan, kami akan bincangkan kembali nanti,” ucap Syahrul.

“Tujuannya baik dengan adanya kartu tersebut, Bus Pariwisata hanya bisa mengisi BBM satu kali dalam waktu 24 jam atau sehari”. pungkasnya. (MI).

Editor : Milla