Batam, GK.com – Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dana Percepatan Infrastruktur Kecamatan (PIK) Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Komisi 1, Rabu (30/10) sekitar pukul 18.00 Wib. Dalam RDP Lanjutan itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1, Budi Mardiyanto, SE didampingi Anggota Komisi 1 Utusan Sarumaha, SH dan Siti Nurlailah, ST. MT.

Pada kesempatan itu, Camat Batam Kota Fairus Batubara memaparkan, di Kecamatan Batam Kota yang terdapat 6 Kelurahan tersebut melaksanakan kegiatan di Kelurahan Belian ada sekitar 23 semenisasi dan 1 drainase dengan jumlah Pagu Anggaran (PA) Rp. 3.547.692.000,-, Kelurahan Teluk Tering terdapat 9 semenisasi dan 4 drainase dengan jumlah PA sekitar Rp. 1.350.200.000,-, Kelurahan Taman Baloi ada 11 semenisasi dan 1 drainase dengan jumlah PA Rp. 1.860.500.000,-, Kelurahan Sungai Panas ada 14 semenisasi dan 4 drainase dengan jumlah PA Rp. 1.705.144.000,-, Kelurahan Baloi Permai ada 9 semenisasi dan 4 drainase dengan jumlah PA Rp. 1.777.000.000,-, serta Kelurahan Sukajadi dengan 1 semenisasi PA Rp. 102.000.000,-.

“Perlu kami laporkan, untuk kegiatan dana PIK yang paling banyak menyerap anggaran adalah Kelurahan Belian, sedangkan yang paling sedikit yaitu Kelurahan Sukajadi,” ujar Fairus.

“Kami juga sudah melaporkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam dan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda)  Kota Batam, bahwa kegiatan PIK ini hanya diperuntukkan semenisasi dan drainase saja. Tentunya hal tersebut mengacu kepada Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam,” ungkap Fairus.

Dikatakan Fairus, untuk kegiatan yang sesuai dengan usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), termasuk PIK, serta usulan masyarakat, di Kelurahan Sukajadi mengenai semenisasi dan drainase sudah tidak ada usulan lagi. Oleh karena itu, pihaknya melaporkan pada pihak TAPD dan dana semenisasi serta drainase yang diperuntukkan di Kelurahan Sukajadi boleh dialihkan selama usulan dari kelurahan lain sudah masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

“Dana yang akan dialihkan nantinya akan kita dominankan ke Kelurahan Belian mempunyai alasan tertentu, salah satunya karena struktur penduduknya yang padat dan masih banyak usulan yang belum terakomodir, tentunya hal ini dilakukan mengacu pada perusulan yang sudah masuk dalam RKPD,” imbuh Fairus.

Lanjut Fairus memaparkan, untuk kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan yakni, di Kelurahan Sukajadi untuk fisiknya ada 2 semenisasi, 1 drainase, dan 1 kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Teluk Tering ada 2 semenisasi dan 1 kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Taman Baloi ada 1 semenisasi, 2 drainase, dan 1 kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Belian ada 2 semenisasi dan 1 kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Sungai Panas ada 2 semenisasi, 1 drainase dan 1 kegiatan Pemberdayaan  Masyarakat, serta Kelurahan Baloi Permai ada 3 semenisasi dan 1 kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

“Untuk DAU tambahan ini, total keseluruhan dana yang dibutuhkan masing-masing Kelurahan berjumlah Rp. 366.000.000,-, dan disetiap Kelurahan sudah ditetapkan jika terjadi defisit akan ada pemberdayaan,  hal ini tentunya juga mengacu pada Perwako,” terang Fairus.

Sementara itu, Camat Lubuk Baja, Novi Harmadyastuti menuturkan, ada amanah dari Permendagri melalui Dirjen Anggaran bahwa, ada kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK untuk Kelurahan.

“Anggaran Perubahan di Kecamatan Lubuk Baja berkisar Rp. 13 Miliar, dan untuk anggaran di Tahun 2020 berjumlah Rp. 17.271.000.000,-, sedangkan total paketnya mencapai 101 paket yang terdiri dari dana PIK berjumlah 84 paket, dan DAU tambahan terdapat 17 paket,” jelas Novi.

“Perlu diketahui, di Kecamatan Lubuk Baja terdapat 5 Kelurahan, antara lain Kelurahan Baloi Permai, Kelurahan Tanjung Uma, Kelurahan Batu Selicin, Kelurahan Lubuk Baja Kota, dan Kelurahan Kampung Pelita,” kata Novi.

Dijelaskan Novi pada waktu itu, Kelurahan yang mengeluarkan anggaran terkecil adalah Kelurahan Lubuk Baja Kota, karena tidak ada pembangunan lagi, nantinya hal tersebut sama seperti di Kelurahan Sukajadi yang disampaikan oleh Camat Batam Kota, yaitu anggaran yang diperuntukkan untuk Kelurahan Lubuk Baja Kota akan dialihkan  ke Kelurahan Tanjung Uma.

Diwaktu yang sama, Anggota Komisi 1 Utusan Sarumaha, SH menjelaskan, pembangungan sarana dan prasarana infrastruktur tidak hanya fokus untuk pembangunan drainase maupun semenisasi saja, melaikan bisa dialokasikan untuk pembangunan yang lain seperti, Kesehatan, Pendidikan, dan Pemberdayaan masyarakat.

“Jangan sampai uang dari Kelurahan Sukajadi masuk ke Kelurahan Belian,  begitu juga sebaliknya. Jadi manfaatkanlah uang itu untuk pembangunan yang lain, sosialisasikan juga kepada masyarakat terkait dana PIK ini, agar masyarakat tau apa manfaat dari dana PIK, karena masih banyak pembangunan yang bisa dilakukan melalui dana PIK tersebut. Salah satunya seperti pembangunan Pos Satpam yang tidak pernah menggunakan dana pemerintah, tetapi dari dana swadaya masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan dana PIK ini dapat dialihakan untuk pembangunan Pos Satpam juga,” tegas Utusan.

Ketua Komisi 1, Budi Mardiyanto, SE juga turut menambahkan, “Ini catatan bagi kami, nantinya apa yang disampaikan oleh Camat Lubuk Baja dan Camat Batam Kota mengenai pagu dana dan juga termasuk PIK akan kami rapatkan secara internal terlebih dahulu”. tutupnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Anggota Komisi 1 Muhammad Fadhli, Tan A Tie,  Siti Nurlailah, ST. MT, dan staff Kecamatan Lubuk Baja dan Kecamatan Batam Kota. (KR).

Editor : Milla

Batam, GK.com – Sebanyak 22 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan dijadikan prioritas untuk Tahun 2020 disepakati dalam Rapat Paripurna, Kamis (31/10) di DPRD Kota Batam.

Dalam Rapat yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD Batam sekitar Pukul 14.00 Wib itu beragendakan Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD atas penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Batam Tahun 2020 sekaligus pengambilan keputusan. Adapun kesepakatan Propemperda tersebut disetujui oleh sebanyak 29 anggota DPRD Batam.

Ketua Bapemperda DPRD Batam, Jefri Simanjuntak dalam laporannya mengatakan bahwa Penyusunan Propemperda DPRD Kota Batam Tahun 2020 itu merupakan implementasi dari beberapa amanat peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Dikatakan Jefri, mekanisme pembahasan Propemperda itu telah disusun dengan berbagai alasan dan pertimbangan baik yang telah dievaluasi.

Adapun isinya terdiri dari :

1. Bapemperda menerima usulan Propemperda dari Komisi dan Eksekutif ;
2. Menerima masukan dari perwakilan masyarakat ;
3. Menyusun daftar prioritas Propemperda Tahun 2020 ;
4. Menyepakati Propemperda Tahun 2020 sebanyak 22 Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, lanjut Jefri Simanjuntak memaparkan, untuk usulan 22 Propemperda Tahun 2020 terdapat 17 usulan dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan 5 usulan dari DPRD Kota Batam, yaitu :

1. Perubahan Perda Tahun 2014 tentang penyertaan modal Daerah Pemko Batam ;
2. Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ;
3. Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ;
5. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Batam Tahun 2019 ;
6. Lalu lintas dan angkutan jalan daerah ;
7. Pencabutan 5 Perda Kota Batam ;
8. Rencana detail Tata Ruang Kota Batam ;
9. Penyelenggaraan perpustakaan ;
10. Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020 ;
11. APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020;
12. Perlindungan dan pemberdayaan penyandang Disabilitas ;
13. Penyelenggaraan ruang terbuka hijau daerah, ;
14. Rencana induk pembangunan Parawisata Daera ;
15. Pengembangan Objek Wisata ;
16. Penyelenggaraan kearsipan ;
17. Pramuwisata.

Dikesempatan itu, Jefri juga turut memaparkan untuk Propemperda dari DPRD Kota Batam yakni yang pertama ada pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat, kedua pemantauan orang asing, ketiga pemberdayaan lembaga pemasyarakatan, keempat pemberdayaan usaha mikro dan kecil, dan yang kelima pembangunan ketahanan keluarga.

Sementara, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad saat ditemui oleh Media ini usai mengikuti jalannya Rapat Paripurna itu, di luar Ruang Rapat mengatakan, ”seperti yang disampaikan oleh Ketua Bapemperda bahwa, untuk Tahun 2020 mendatang hanya 6 Perda yang terakomodir,” tegasnya.

“Tidak ada masalah mengenai hal ini, karena rata-rata di bulan 7 atau 8 biasanya kita melakukan perubahan atas Perda tentang APBD Kota Batam, disitulah nantinya kita akan melakukan penyesuaiannya”. pungkas Amsakar.

Turut hadir pada acara tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin, para Anggota DPRD Kota Batam, para Instansi Vertikal Kota Batam, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam Nyat Kadir, para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para tamu undangan lainnya. (KR).

Editor : Milla