Batam, GK.com – Komisi III DPRD Kota Batam bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menerima Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Indramayu, yang beragendakan terkait peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dalam restribusi pengelolaan sampah, serta Bank pembangunan daerah dan BUMN dalam program CSR, di Ruang Serbaguna DPRD Kota Batam, Selasa (03/03) sekitar pukul 10.00 Wib.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean, SH, MH itu, turut juga dihadiri oleh anggota Komisi III Drs, Zainal Arifin, Kasi Restribusi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Lukman Hakim, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indramayu Muhammad Solihin, dan para anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean, dalam sambutannya mengatakan, Kota Batam merupakan Kota yang dikenal dengan industrinya yang memiliki banyak potensi, oleh karena itulah,  Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Kota Batam akan menggenjot sektor pariwisata untuk meningkatkan PAD.

“Untuk APBD Batam pada tahun 2020 berjunlah Rp 3,013 Triliun, sedangkan PAD lebih kurang mencapai Rp 1,5 Triliun, sementara APBD kami diperuntukkan untuk pengembangan pembangunan insfrasruktur 32%, pendidikan 21,23%, kesehatan 13%, dan  belanja pegawai yang kecil,” paparnya.

“Oleh karena itu, kita lebih memfokuskan untuk menggenjot pengembangan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” ucap Werton.

Dikesempatan yang sama, Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu, Muhammad Solihin menyampaikan terimakasihnya atas diterimanya kedatangan Ia bersama rombongan  di DPRD Batam ini dengan baik,  dalam rangka  Kunker anggota DPRD Kabupaten Indramayu untuk belajar potensi yang ada di Kota Batam dalam hal peningkatan PAD terkait restribusi pengelolaan sampah, dan peran BUMN dalam program CSR untuk pengelolaan sampah.

“Saya harapkan para anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang hadir berjumlah 13 orang ini dapat mendalami pelajaran apa yang bisa diambil hikmah dari diskusi dan sharing terkait potensi di Kota Batam,” kata Solihin.

Diwaktu yang sama, Kepala Seksi (Kasi) Restribusi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Lukman Hakim menjelaskan, target PAD dalam restribusi pengelolaan sampah untuk Tahun 2020 ini mencapai Rp. 36 Miliar,  sedangkan pada Tahun 2019 lalu,  target PAD dari restribusi sampah sebesar Rp. 35 Miliar, namun yang tercapai hanya Rp. 33 Miliar lebih.

Baca Juga :

Gelar Aksi Unjuk Rasa, Pemko Dan DPRD Kota Batam Berkomitmen Mengakomodir Suara Buruh

“Kendala kita saat ini terdapat pada penagihan yang belum maksimal pada pelayanan di armada kami,  karena usia armada yang sudah lama juga, sehingga menjadi tanda tanya oleh masyarakat, bagaimana kami membayar, namun sampah kami tidak diangkut,” terang Lukman.

“Oleh karena itu, pada Tahun 2017 lalu, DLH Kota Batam membuat inovasi penagihan secara online, namun saat ini baru berjalan 35%. Sementara itu, penagihan secara online ini diciptakan pada tahun 2017 dan mulai berjalan pada tahun 2018,” ungkapnya.

Dijelaskan Lukman, untuk sistemnya membekalkan barcode dengan menempel di perumahan maupun di pelabuhan, tahun ini baru tertempel di 3 Kecamatan, sedangkan total titik objek di perumahan maupun pelabuhan terdapat 143 ribu, dan baru tertempel hanya 45 ribu.

“Tahun ini akan kita tempelkan kembali sebanyak 23 ribu, sementara itu, kelebihan aplikasi kita ini untuk menghindari petugas dan karcis palsu, dan Alhamdulillah, mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ini hasil dari barcode meningkat, dan untuk pembayarannya, DLH bekerjasama dengan Bank BRI dan Bank Riau”. tutup Lukman.

Diakhir acara, diberikan cinderamata dari Ketua Komisi III Werton Panggabean kepada Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu Muhammad Solihin. (KR).

Editor : Febri

Batam, GK.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Ketenagakerjaan yang merugikan para Buruh, diduga menjadi pemicu atas aksi unjuk rasa oleh ribuan Buruh di depan Kantor Wali Kota Batam dan Gedung DPRD Kota Batam, Senin (2/3) siang.

Dalam aksi tersebut, ribuan buruh menuntut pernyataan sikap dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi untuk menolak RUU Omnibus Law tersebut, tidak hanya meneruskan petisi saja.

Terdapat 9 point dalam RUU Omnibus Law yang dinilai merugikan Buruh kedepannya, diantaranya hilangnya upah minimum (UMK/UMSK), hilangnya pesangon, Outsourching seumur hidup atau bebas diterapkan di core bisnis, Karyawan kontrak seumur hidup atau tanpa batasan waktu, PHK dipermudah, hilangnya Jaminan Sosial, eksploitatif waktu kerja, mengizinkan Tenaga Kerja Asing (TKA) unskill atau Buruh kasar yang berpotensi bebas masuk ke Indonesia (Batam) dan hilangnya sanksi pidana bagi Pengusaha.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP)  yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi IV itu, anggota Komisi IV Muhammad Mustofa mengatakan akan berkomitmen untuk mengakomodir aspirasi dari perwakilan Aliansi, serta akan menandatangani apa saja yang disepakati dalam hasil RDP itu.

“Kami berharap, akidah hari ini disampaikan secara detail dan apa saja yang dapat kami lakukan untuk teman-teman,” ucap Mustofa.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Buruh Batam pada kesempatan tersebut menerangkan, ada 2 point yang mereka tuntut kepada Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam, yaitu menolak RUU Omnibus Law dan meminta Pemerintah untuk segera berunding dengan pihak Pengusaha dalam menerapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota (UMSK), karena masih berpatokan pada PP 78/2015 yang memancing kekisruhan para Buruh.

“Kami meminta kepada Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam untuk segera menyampaikan penolakan kami, kalau dibiarkan tentunya akan menyusahkan para Pekerja dikemudian hari, dalam hal ini, kami juga meminta kepada Pemko dan DPRD supaya ditiadakan RUU ini, dan segera memanggil pelaku usaha untuk berunding terkait UMSK,” tegasnya.

Diwaktu yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Batam, Yusfa Hendri mendukung kegiatan yang digelar oleh Aliansi Buruh tersebut.

“Kami juga mendukung terkait aksi penolakan RUU Omnibus Law yang dilakukan oleh Aliansi Buruh hari ini,” kata Hendri.

Kapolresta Barelang, AKBP Purwadi Wahyu Anggoro meminta para Buruh agar menjaga ketertiban dalam aksi unjuk rasanya.

“Kalau masalah aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi, silahkan saja, saya rasa tidak masalah, akan tetapi tolong dijaga ketertiban kenyamanannya, karena pada prinsipnya, kita mewujudkan Kota Batam ini menjadi Kota damai, karena Kota Batam ini merupakan Kota jasa, orang-orang menilai Batam ini aman, tidak ada terjadi keributan,” tutur Purwadi.

Baca Juga :

Aksi Damai 172 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI

Setelah pembahasan selama kurang lebih 1 jam yang dilakukan oleh Aliansi Buruh Batam bersama Pemerintah Kota Batam, anggota DPRD Kota Batam, dan perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam,  Anggota DPRD Kota Batam Muhammad Mustofa mengucapkan akan siap menyurati pusat terkait tuntutan penolakan Omnibus Law yang dilakukan oleh para serikat Buruh.

“Ada dua tuntutan mereka terkait aksi unjukrasa hari ini, yakni tuntutan penolakan RUU Omnibus Law, terutama cipta kerja, kami dari DPRD Kota Batam diminta surat pernyataan resmi bahwa, secara kelembagaan DPRD menolak RUU tersebut, untuk itu saya harus komunikasi dengan pimpinan seperti apa tanggapannya nanti,” kata Mustofa.

Lanjut Mustofa, selain menolaK RUU, aksi unjuk rasa itu juga membahas tentang UMSK, yang mana memang terdapat beberapa kendala di PP 78 atau di Pasal 49 PP 378 yang menyatakan bahwa UMSK itu bisa ditetapkan apabila aktif antara Pengusaha dan sektor pekerja yang difasilitasi oleh Pemerintah.

“Jika hal itu tidak ada, tentunya Pemerintah tidak boleh menetapkan UMSK aktif itu dengan Pengusaha”. tutup Mustofa. (KR).

Editor : Febri